Komcad ASN Disiapkan untuk Memperkuat Pertahanan Negara

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pertahanan menyebutkan, pelibatan 4.000 aparatur sipil negara atau ASN sebagai komponen cadangan ditujukan guna memperkuat pertahanan negara. ASN muda berusia 18-35 tahun tersebut disiapkan menjadi potensi strategis yang siap dimobilisasi saat negara membutuhkan, tanpa meninggalkan tugas utama mereka di birokrasi.

Kepala Pusat Komponen Cadangan Badan Cadangan Nasional (Kapus Komcad Bacadnas) Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Hengki Yuda Setiawan menekankan bahwa pelibatan aparatur sipil dalam program komcad memiliki dimensi yang luas.

”Teman-teman (ASN) ini merupakan potensi strategis bagi bangsa, bukan hanya dalam penguatan birokrasi, tetapi juga nanti akan siap untuk digerakkan untuk pertahanan negara,” ujar Hengki di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Sebelumnya, rencana pelatihan ASN menjadi komcad disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang mengikuti retret di Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan, di Cibodas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).

Sebanyak 4.000 ASN dari beberapa kementerian di Jakarta akan mulai dilatih pada semester pertama 2026 ini. ”Kita bagi setiap triwulan sehingga nanti pada saat semester pertama kita sudah mempunyai komponen cadangan cukup besar. Itulah proyeksi bagaimana negara harus mempertahankan dirinya,” ujar Sjafrie.

Pelatihan ASN menjadi komcad disebutnya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta Tanah Air dalam mengabdi kepada negara. Dengan begitu, semangat mereka untuk melayani masyarakat dan negara bisa semakin tinggi pula.

Seusai pelatihan, ASN akan dipulangkan ke instansi dan lembaga masing-masing. Mereka tidak akan diproyeksikan untuk menggantikan tugas TNI. Terlebih sehubungan dengan fungsi untuk menjadi ujung tombak keamanan negara.

Hengki menepis anggapan yang menyamakan program komcad bagi ASN ini dengan wajib militer. Ia menjelaskan, setelah menempuh pendidikan, peserta akan kembali ke instansi masing-masing untuk menjalankan profesinya seperti biasa. Mereka akan berfungsi sebagai ASN birokrasi yang memiliki kemampuan militer dasar.

Kemampuan tersebut, lanjut Hengki, tidak semata-mata disiapkan untuk menghadapi perang atau ancaman militer fisik. Komcad juga disiapkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter, termasuk hibrida. Ini mengingat undang-undang mengamanatkan ancaman nonmiliter merupakan ranah dari kementerian/lembaga.

Untuk menunjang tujuan tersebut, lanjut Hengki, Kemenhan menyusun kurikulum pendidikan selama kurang lebih 1,5 bulan yang tidak hanya fokus pada materi baku militer. Pelatihan ini juga diperkaya dengan materi penguatan kapasitas ASN dari berbagai kementerian.

Selain kedisiplinan dan jiwa korsa, peserta akan dibekali materi psikologi lapangan, seperti teknik pemecahan masalah. ”Selama ini, kadang ketika ada masalah, kita tidak tahu cara memecahkannya sehingga kita stuck. Nah, itu yang akan kita ajari. Terutamanya adalah untuk menumbuhkan empati, simpati, nilai bela negara yang tinggi, serta ketangguhan di dalam melaksanakan perintah,” tutur Hengki.

Teman-teman (ASN) ini merupakan potensi strategis bagi bangsa, bukan hanya dalam penguatan birokrasi, tetapi juga nanti akan siap untuk digerakkan untuk pertahanan negara.

Saat ini, progres pembentukan komcad ASN memasuki tahap pemeriksaan kesehatan yang berlangsung sejak 30 Maret hingga 9 April 2026. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan militer, seperti RS Pusdikkes Kramatjati, RS Marinir Cilandak, dan RS dr Suyoto Kemhan.

Selanjutnya, 2.000 ASN (gelombang pertama) yang telah lolos seleksi proporsional berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut akan dikumpulkan di Monas pada 13 April 2026. Mereka kemudian akan diberangkatkan menuju enam lembaga pendidikan, antara lain Rindam Jaya, Pasmar 1 Cilandak, dan Pusdik Bela Negara di Rumpin, untuk menjalani pendataan jasmani dan mental ideologi sebelum pendidikan resmi dimulai.

Di sisi lain, konsultan Marapi Consulting & Advisory, Beni Sukadis, mengkritisi rencana perekrutan aparatur sipil secara massal. Sebab, kebijakan tersebut berpotensi menyimpang dari tujuan awal pembentukan komcad. ASN pada dasarnya adalah pelayan publik yang memiliki fungsi vital dalam menjaga keberlangsungan layanan pemerintahan.

”Mengalihkan sebagian dari mereka ke peran pertahanan berpotensi mengganggu efektivitas pelayanan publik, terutama jika tidak didasarkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak,” kata Beni.

Alih-alih menjadikan ASN sebagai target utama, Beni menyarankan agar rekrutmen komcad lebih difokuskan pada individu dengan keahlian spesifik. Kompetensi seperti insinyur, tenaga medis (dokter dan perawat), ahli teknologi informasi, pilot, dan ahli bahasa dinilai lebih relevan dalam spektrum ancaman modern. Keahlian tersebut krusial untuk menghadapi ancaman tradisional ataupun nontradisional, seperti serangan siber, terorisme, dan pembajakan.

Beni juga menyoroti target kuota 4.000 ASN yang dinilai berisiko memicu pemborosan anggaran jika tidak dilandasi analisis kebutuhan yang terukur. Menurut dia, masih banyak warga negara dari sektor swasta yang dapat direkrut dan lebih fleksibel, khususnya mereka yang memiliki kemampuan di bidang informatika dan teknologi digital yang mendominasi karakter peperangan modern.