Konsolidasi Memastikan Perubahan Kebijakan Pendidikan Berjalan Mulus

Pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, hingga komunitas masyarakat perlu menyamakan persepsi dan berkolaborasi menghadapi tantangan pendidikan.

29 Apr 2025 12:23 WIB · Humaniora

Oleh Stephanus Aranditio

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah perubahan kebijakan pendidikan terus disosialisasikan sebelum diterapkan pada tahun ajaran baru 2025/2026. Semua pemangku kepentingan diajak untuk terus terlibat agar memiliki kesamaan visi dan misi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, seluruh pemangku kepentingan pendidikan, baik pemerintah pusat maupun daerah, sektor swasta, hingga komunitas masyarakat perlu menyamakan persepsi dan berkolaborasi mengatasi tantangan pendidikan nasional. Sebab, kualitas pendidikan sangat menentukan masa depan negara.

Beberapa tantangan itu, menurut Mu’ti, antara lain, ialah angka partisipasi sekolah (APS) nasional di jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan sekolah menengah atas atau sederajat yang masih di bawah 75 persen, serta pendidikan yang belum merata karena APS di beberapa daerah masih di bawah rata-rata nasional.

”Tantangan ini harus kita jawab, dan itu yang menjadi bagian dari agenda kita mengapa kemudian Bapak Presiden menekankan arti pentingnya meningkatkan pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah, bahkan wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan di taman kanak-kanak,” kata Mu’ti saat membuka Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (Konsolnas Dikdasmen) Tahun 2025 di Kompleks Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia, Kemendikdasmen, Depok, Jawa Barat, Selasa (29/4/2025).

Selain itu, kondisi sarana dan prasarana pada sebagian sekolah juga membutuhkan perbaikan. Untuk tahun 2025, Kemendikdasmen akan mulai memperbaiki 10.441 satuan pendidikan dengan alokasi dana Rp 17,1 triliun.

Quote

Jadi PR-nya Pak Mendikdasmen dan kawan-kawan sangat berat.

Mu’ti juga menyoroti kualitas hasil belajar yang masih jauh dari harapan. Berdasarkan penilaian Programme for International Student Assessment (PISA) 2022, sebesar 75 persen anak usia 15 tahun di Indonesia memiliki kemampuan membaca di bawah standar dan 82 persen kesulitan memahami aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari.

”Perlu intervensi lebih untuk mengatasi ketertinggalan. Dengan konsolidasi ini, kami memang mengharapkan ada pembahasan yang mendalam terkait dengan beberapa kebijakan yang sudah kami tetapkan dan yang akan segera kami tetapkan,” ujarnya.

Untuk menjawab semua tantangan itu, Kemendikdasmen mengumpulkan semua pihak dalam satu agenda besar, yakni Konsolnas Dikdasmen Tahun 2025 selama tiga hari Senin-Rabu (28-30/4/2025) di Kompleks Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia, Kemendikdasmen, Depok, Jawa Barat.

infografik Anggaran Pendidikan dari Tahun ke Tahun

Konsolnas Dikdasmen Tahun 2025 ini akan membahas berbagai isu strategis dalam bidang pendidikan, antara lain Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan untuk Semua; Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan; Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB); Rapor Pendidikan dan Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Selain itu, juga dibahas Tata Kelola Guru dan Status Kepegawaian Guru; Layanan Pendidikan di Wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T); Layanan Pendidikan Inklusif; Pendidikan Karakter; Kedaulatan Bahasa Indonesia dan Revitalisasi Bahasa Daerah; serta Rancangan Rencana Strategis Kemendikdasmen 2025–2029.

”Terminologi konsolidasi digunakan karena kita akan fokus pada apa yang akan kita kerjakan ke depan, melalui berbagai kebijakan dan program yang sudah direncanakan. Namun, masih membutuhkan dukungan dari semua untuk kesuksesan pelaksanaannya,” kata Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno memberikan sambutan saat acara Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 di Kompleks Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Depok, Jawa Barat, Selasa (29/4/2025).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menambahkan, perkembangan dunia semakin cepat dengan permasalahan yang semakin kompleks. Untuk itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci agar Indonesia mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Dia juga menekankan bahwa kebijakan-kebijakan pendidikan sebaiknya berhubungan antarjenjang, dari PAUD hingga sarjana. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor tanpa egosektoral antarinstansi sangat diperlukan.

”Jadi, PR-nya Pak Mendikdasmen dan kawan-kawan sangat berat. Karena harus memikirkan anak-anak dengan talenta hebat untuk menjadi kompetitif di tingkat global,” ucap Pratikno.


Kerabat Kerja

Penulis:

Stephanus Aranditio
 | 

Editor:

Nasrullah Nara
 | 

Penyelaras Bahasa:

Kusnadi .