KPU: Pilkada Susulan akibat Bencana Alam Terbanyak di Sumatera Utara

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum menyatakan, pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah mengalami gangguan, akibat kendala alam dan teknis. Provinsi Sumatra Utara, menjadi daerah yang mengalami gangguan terbesar karena kendala tersebut sehingga harus dilaksanakan pemungutan suara susulan di 110 TPS.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham Holik, mengatakan, penyebab utama pemungutan suara susulan di Sumatera Utara adalah banjir di sejumlah tempat yang menghambat pelaksanaan tahapan pemilu.

”Data sementara menunjukkan ada 110 TPS di Sumatera Utara yang menggelar pemungutan suara susulan. TPS tersebut tersebar di sejumlah kabupaten/kota, seperti Asahan, Binjai, Deli Serdang, Kota Medan, dan Nias,” kata Idham di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2024).

Selain itu, KPU mencatat sebanyak tujuh TPS menggelar pemungutan suara lanjutan. Ada pula pemungutan suara ulang di beberapa wilayah, seperti di dua TPS di Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Karawang dan Sukabumi. Terdapat pula pemungutan suara ulang di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. ”Pemungutan suara ulang umumnya disebabkan oleh pelanggaran prosedur, seperti pemilih menggunakan hak pilih lebih dari sekali,” katanya.

Idham juga menyoroti insiden khusus di Jambi, di mana kotak suara dibakar oleh saksi akibat kesalahpahaman dengan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). ”Kejadian ini sedang didalami oleh KPU Provinsi Jambi,” ungkapnya.

Idham mengatakan, waktu pelaksanaan Pilkada susulan karena kendala alam akan dilakukan segera. ”Segera. Kami masih menghitung jumlah TPS yang terkendala,” katanya.

Data sementara menunjukkan ada 110 TPS di Sumatera Utara yang menggelar pemungutan suara susulan. TPS tersebut tersebar di sejumlah kabupaten/kota, seperti Asahan, Binjai, Deli Serdang, Kota Medan, dan Nias.

Meski demikian, Idham menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak yang membuat jumlah pemungutan suara susulan, lanjutan, dan ulang, berkurang drastis dibandingkan Pilkada sebelumnya. Namun, Idham tidak merinci jumlah pengurangan ini.

”Secara umum, proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar, dan faktor alam juga mendukung," katanya.

Terkait pilkada dengan pasangan calon tunggal di satu provinsi dan 36 kabupaten/kota, KPU masih memantau perkembangan rekapitulasi suara di tingkat daerah. Sebagai bentuk antisipasi, KPU berencana berkoordinasi dengan Komisi II DPR pada awal Desember untuk membahas jadwal lanjutan pilkada calon tunggal.

Idham menegaskan, KPU akan tetap menunggu hasil resmi rekapitulasi suara yang dilakukan secara berjenjang sebelum mengambil langkah berikutnya. ”Kami terus memastikan setiap tahapan pilkada berjalan sesuai regulasi dan prinsip transparansi,” katanya.

Terkait pilkada dengan pasangan calon tunggal di satu provinsi dan 36 kabupaten/kota, KPU masih memantau perkembangan rekapitulasi suara di tingkat daerah.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya merasa bersyukur bahwa pilkada serentak telah berjalan dengan lancar. Ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran KPU di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang telah bekerja sama menyukseskan pilkada. Afifudin juga mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak yang telah membantu pelaksanaan Pilkada serta kepada para pemilih yang telah menggunakan hak suara.

”Di tengah situasi yang luar biasa ini,  kami ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran pemilih, teman-teman pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya, para tokoh, masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, dan juga jajaran keamanan, kepolisian, TNI, kemudian mitra penyelenggara, yaitu Bawaslu, DKPP, partai politik, tim sukses, dan seluruh pihak, termasuk DPR, DPRD,  yang mendukung dan telah menyukseskan gelaran pilkada,” katanya.

Afifuddin menjelaskan, penghitungan suara di TPS sudah dilakukan. Hasilnya disampaikan dari Panitia Pemilihan Suara  kepada Panitia Pemilihan Kecamatan pada 28-30 November 2024. Selanjutnya adalah rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan yang berjalan pada 28 November-3 Desember 2024, serta rekapitulasi suara di tingkat kebupaten pada 29 November-6 Desember 2024.

Penting kami sampaikan tahapan ini karena sebagaimana yang kita tahu hasil resmi dari proses pilkada ini adalah rekapitulasi paska penghitungan suara dilakukan berjenjang sesuai amanat undang-undang.

Tahapan di tingkat kabupaten mencakup penetapan hasil pemilihan untuk tingkat kebupaten dan kota. Selain itu, rekapitulasi pada tingkat provinsi dijadwalkan pada 30 November-9 Desember 2024. Hasilnya, akan diumumkan ke publik pada 15 Desember 2024.

”Penting kami sampaikan tahapan ini karena sebagaimana yang kita tahu hasil resmi dari proses pilkada ini adalah rekapitulasi pascapenghitungan suara dilakukan berjenjang sesuai amanat undang-undang,” ujarnya.

KPU tidak menyebutkan jumlah partisipasi publik dalam Pilkada 2024. Menurut Afifudin, data-data yang masuk masih diproses dan dihitung.

Sementara itu, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai terdapat sejumlah daerah dengan partisipasi pemilih yang rendah. Di Tambora, Jakarta Barat, misalnya, partisipasi pemilih hanya 50 persen.

Menurut Manajer Pendidikan Pemilih Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Guslan Batalipu, beberapa faktor utama memengaruhi angka partisipasi ini, termasuk jadwal pemilu yang berdekatan, durasi kampanye yang singkat, dan rendahnya pengenalan terhadap calon kepala daerah.

Jadwal pemilu dan pilkada yang terlalu dekat membuat masyarakat cenderung enggan ke TPS. Durasi kampanye yang singkat juga tak memungkinkan pemilih mengenali para calon mendalam.

”Jadwal pemilu dan pilkada yang terlalu dekat membuat masyarakat cenderung enggan datang ke TPS. Selain itu, durasi kampanye yang singkat tidak memungkinkan pemilih untuk mengenali para calon secara mendalam,” kata Guslan, di Jakarta, Selasa (27/11/2024).

Ia menyoroti fenomena calon kepala daerah yang mencalonkan diri di wilayah yang bukan tempat asalnya, seperti calon di Jakarta yang sebelumnya berasal dari daerah lain. ”Kondisi ini membuat pemilih sulit merasa terhubung dengan calon, karena mereka tidak mengenal atau merasa calon tersebut kurang memahami kebutuhan masyarakat lokal,” jelasnya.

Wilayah urban seperti Jakarta dinilai lebih rentan terhadap rendahnya partisipasi pemilih dibandingkan wilayah nonperkotaan. Guslan menyebut mobilitas tinggi dan rasionalitas pemilih di perkotaan sebagai faktor kunci.

”Pemilih urban lebih kritis dalam menilai calon. Jika visi-misi calon dianggap tidak menjawab kebutuhan masyarakat, mereka cenderung tidak memilih,” ujarnya.

Selain itu, Guslan menyoroti meningkatnya kampanye golput beberapa bulan terakhir sebagai tren yang memengaruhi angka partisipasi. ”Kampanye golput ini muncul sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pilihan calon atau sistem politik secara keseluruhan. Gerakan ini terlihat semakin aktif dalam beberapa waktu terakhir,” tambahnya.

JPPR mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap durasi kampanye dan strategi komunikasi para calon agar lebih efektif menjangkau pemilih. ”Calon kepala daerah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan membangun koneksi dengan pemilih untuk meningkatkan partisipasi,” ujar Guslan.