Krisis Beras Ancam Pemerintah Jepang

TOKYO, SENIN — Harga beras di Jepang melonjak dan membuat rakyat marah. Pada saat yang sama, masyarakat enggan mengonsumsi beras impor. Efeknya, krisis ini menjadi ujian bagi Perdana Menteri Shigeru Ishiba dan memicu ketidakpuasan rakyat Jepang.

Melansir kantor berita Kyodo, Senin (19/5/2025), sembilan dari sepuluh warga Jepang kecewa dengan kinerja pemerintahan Ishiba. Jajak pendapat mengungkapkan, dukungan terhadap pemerintah kini hanya 27,4 persen. Pada April 2025, dukungan publik masih berada di angka 32,6 persen.

Penyebab utama ketidakpuasan rakyat ini adalah cara pemerintah menangani krisis beras. Harga beras kini mencapai 4.214 yen per 5 kilogram atau naik 50 persen dibandingkan tahun 2024. 

”Beberapa penyebab adalah perubahan cuaca drastis yang merusak panen sejak 2023, penumpukan beras oleh masyarakat, dan membeludaknya wisatawan,” kata ahli egroekonomi, Masayuki Ogawa, dari Universitas Utsunomiya kepada South China Morning Post.

Ia menjelaskan, masyarakat menumpuk beras sejak tahun 2023 ketika keluar laporan mengenai risiko gempa megathrust di sepanjang Sesar Nankai. Ini yang membuat beras tiba-tiba menghilang dari pasaran.

Para pembuat produk olahan beras akhirnya kekurangan bahan. Mereka pun membeli jatah beras yang semestinya dikonsumsi oleh rumah tangga. Selain menjadi makanan pokok, di Jepang beras juga memiliki produk turunan yang dikonsumsi sehairi-hari, antara lain adalah sake, shochu, dan kerupuk senbei.

Selain itu, juga ada sistem gentan. Masih kepada SCMP, peneliti di Universitas Tohoku, Seohee Ashley Park menjelaskan, sistem gentan dibuat pada tahun 1971 untuk mengurangi surplus panen sambil melindungi pendapatan petani.

Cara kerjanya ialah pemerintah memberi subsidi kepada petani yang mengurangi jumlah sawah mereka. Pada saat yang sama, petani yang tidak memenuhi kuota produksi dikenai sanksi.

”Sistem ini dihapus per 2018, tetapi praktiknya masih berjalan. Pemerintah dan petani mengatur jumlah panen sembari menjaga harga tetap tinggi,” tutur Park.

Guna memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, Jepang memgimpor beras dari Vietnam, Thailand, dan Amerika Serikat. Bahkan, untuk pertama kali di dalam 20 tahun, mereka mengimpor beras dari Korea Selatan.

Beras impor masih susah masuk ke dalam rumah tangga Jepang. Kalangan generasi tua tidak mau mengonsumsi beras selain produk lokal. Sentimen ini serupa dengan krisis beras 1993 ketika berton-ton beras Thailand tidak digubris masyarakat Jepang.

Impor beras dibatasi oleh Pemerintah Jepang, sesuai aturan akses minimum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Jepang per tahun mengimpor 770.000 ton beras. Apabila pengusaha mengimpor lebih banyak dari kuota, dikenai biaya 341 yen per kilogram.

Melansir NHK, seorang ibu rumah tangga berumur 70 tahun mengaku memilih menghidangkan mi dan produk roti dibandingkan memakan beras impor. Seorang perempuan berumur 50 tahun mengaku mengupayakan membuat bekal untuk keluarganya dengan beras lokal karena beras impor rasanya berbeda.

Sikap berbeda ditunjukkan oleh generasi muda. Mereka tidak keberatan mengonsumsi beras impor. Beberapa waralaba toserba, salah satunya Aeon, menjual paket beras campuran lokal dan impor. 

Konsumen utama beras impor adalah dunia usaha. Para pembuat produk turunan beras kini menggunakan beras impor. Demikian pula dengan waralaba rumah makan cepat saji Yoshinoya dan Matsuya.

”Kecuali harga beras lokal turun dan lebih murah dari beras impor, saya tidak akan membeli,” kata Arata Hirano, pemilik rumah makan yang kini memakai beras Calrose dari AS.

Guru Besar di Institut Penelitian Pertumbuhan Asia (AGRI) Masayoshi Honma menulis di Forum Asia Timur (EAS), 18 Oktober 2024. Ia menjelaskan persoalan kebijakan dan komunikasi Pemerintah Jepang terkait beras.

Sejatinya, konsumsi beras di Jepang turun, seiring dengan penurunan populasi. Pada tahun 1962, konsumsi beras adalah 118 kilogram per kapita. Pada tahun 2022, angkanya menjadi 51 kilogram per kapita. Faktor lain adalah semakin banyaknya pilihan makanan pokok di kalangan generasi muda.

Melalui sistem gentan yang dikenalkan pada 1971, panen juga berkurang. Pada 1967, panen beras sebesar 14,3 juta ton. Pada 2022 turun drastis ke angka 7,3 juta ton.

Kebijakan pemerintah ialah menumpuk cadangan beras. Pemerintah setidaknya memiliki 910.000 ton beras cadangan. Pada krisis beras 1993 cadangan ini tidak dikeluarkan karena pemerintah mengatakan krisis akan berakhir dengan panen baru.

”Pada prinsipnya, cadangan dikeluarkan jika dua tahun berturut-turut ada gagal panen sehingga produksi turun drastis. Cadangan beras tidak dikeluarkan hanya karena ada lonjakan permintaan konsumen,” kata Honma.

Ia menerangkan, dengan mengeluarkan cadangan beras dan menurunkan harga, pemerintah mengambil risiko kepopuleran mereka jatuh. Petani adalah pendukung Partai Demokratik Liberal yang kini menguasai pemerintahan. Ketidakpuasan petani karena harga turun bisa mengurangi dukungan untuk pemilihan umum Majelis Tinggi pada Juli 2025.

Menurut Honma, per 2040, tren konsumsi beras hanya 3,75 juta ton. Artinya, akan ada surplus beras yang membuat harga jatuh. Tekanan politik kepada pemerintah akan besar.

”Pemerintah selama ini melindungi produsen, tetapi menafikan pandangan konsumen. Ini tidak membaca tren jangka panjang,” katanya.

(Reuters)