Paus Leo XIV Dukung Mediasi Perdamaian Turki

JAKARTA, KOMPAS — Rencana lawatan internasional perdana Paus Leo XIV sarat dengan pesan perdamaian. Kunjungan apostolik Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Roma itu selalu membawa semangat agar umat manusia berefleksi mengenai perbuatan mereka yang mencederai kemanusiaan dan melakukan pertobatan.

Paus Leo dijadwalkan berangkat ke Turki pada 27 November 2025. Setelah itu, pada 30 November hingga 2 Desember, ia akan berada di Lebanon. Pemilihan kedua negara itu dilakukan secara cermat.

”Keinginan ke Turki sudah ada sejak Paus Fransiskus masih hidup. Tahun 2025 ini ulang tahun ke-1.700 Konsili Nikea,” kata Duta Besar Indonesia untuk Takhta Suci Vatikan Michael Trias Kuncahyono saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (25/11/2025) malam.

Konsili Nikea adalah peristiwa penting dalam sejarah Gereja Katolik Roma. Pada abad ke-4, Kaisar Konstantinus Agung membebaskan persebaran dan perayaan agama Kristen. Sejak itu muncul berbagai aliran yang banyak di antaranya saling bertentangan.

Untuk mengatasi persoalan itu, para uskup dunia mengadakan pertemuan atau konsili ekumenis di Nikea yang sekarang adalah kota Iznik di Turki. Dalam pertemuan itu disepakati kredo keimanan yang menjadi kebijakan dasar Gereja Katolik.

Selain alasan keagamaan itu, juga ada alasan politik. Trias menjelaskan, Vatikan sebagai negara sangat kecil. Luasnya hanya 45 hektar dan tidak mempunyai militer ataupun kekuatan ekonomi.

”Namun, sebagai kekuatan diplomasi lunak, Takhta Suci Vatikan sangat besar. Kekuatan ini memiliki pengaruh lintas agama, bangsa, dan budaya,” tuturnya.

Alasan Turki dipilih ialah sebagai negara besar yang penting berkat posisinya. Turki adalah jembatan pertemuan dunia Timur dengan Barat. Sejak zaman dulu, Turki pernah menjadi pusat Kekaisaran Romawi dan kemudian salah satu wangsa terkuat di Asia.

Turki, negara berpenduduk Muslim terbesar di kawasan, membuktikan diri bahwa kemajemukan penduduknya menciptakan toleransi dan hubungan lintas agama yang baik. Perekonomiannya juga relatif sejahtera berkat kestabilan di masyarakat.

Turki modern memiliki peran sentral dalam mewujudkan perdamaian di Ukraina dan Timur Tengah. ”Paus ingin menunjukkan dukungan kepada Turki selaku mediator perdamaian,” kata Trias.

Pekan ini, Turki akan menjadi tuan rumah perundingan perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sendiri yang menurut rencana hadir memimpin delegasi.

Kemungkinan besar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak mau datang. Akan tetapi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan siap menjadi pengirim pesan, seperti yang dilaporkan oleh kantor berita Anadolu.

Perundingan itu terlaksana setelah Ukraina meminta Amerika Serikat meralat gagasan perdamaian yang mereka ajukan dan disahkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kyiv melihat proposal Washington itu terlalu pro-Moskwa dan memaksa Kyiv menyerahkan beberapa wilayah kedaulatan mereka. Walhasil, Uni Eropa turun tangan membantu merancang proposal baru yang lebih adil.

Turki memiliki posisi yang khas. Turki salah satu dari sedikit negara yang bisa menjalin hubungan baik dengan Ukraina, Rusia, dan AS.

Turki juga anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Oleh karena itu, Ankara menawarkan diri sebagai penengah dalam perundingan tersebut. Pembukaan jalur gandum dan pelabuhan Laut Hitam pada 2022 juga terwujud berkat inisiatif Turki.

Terkait Lebanon, Trias mengajak untuk melihat lebih mendalam. Apabila dibandingkan dengan Turki, Lebanon tidak ada apa-apanya. Secara ukuran wilayah dan penduduk, Lebanon kecil.

Secara pengaruh politik, Lebanon bukan siapa-siapa di kawasan, apalagi di dunia. ”Namun, secara kemanusiaan, Lebanon adalah bukti toleransi antarumat beragama yang kuat,” kata Trias.

Lebanon adalah bekas jajahan Perancis. Peninggalan dari okupasi ini adalah sistem politik yang posisi-posisi elitenya ditentukan oleh agama. Misalnya, perdana menteri harus seorang Muslim Sunni, ketua DPR harus Muslim Shiah, dan presidennya adalah pemeluk Kristen Maronit.

Dalam esainya di majalah Modern Diplomacy edisi 12 Februari 2025, dosen Hubungan Internasional Universitas Dundee Abdullah Yusuf menjelaskan, pembagian kekuasaan berbasis sektarianisme ini membuat ilusi seolah Lebanon stabil secara politik. Setiap kali ada konflik, perjanjian-perjanjian yang dibuat dari tahun ke tahun selalu membahas pembagian kekuasaan antarkelompok agama.

Trias juga menyoroti fakta itu. Setelah kepergian Perancis, Lebanon tidak pernah tenteram. Mereka mengalami perang saudara 1975-1990, setelah itu ada krisis ekonomi dan disusul dengan penjajahan oleh Suriah.

Begitu Suriah pergi pada 2005, ada Hizbullah yang berperang melawan Israel sebagai solidaritas terhadap bangsa Palestina. Gara-gara Hizbullah, konflik dengan Israel menyeret seluruh rakyat Lebanon. Selama itu pula ekonomi tidak pernah benar-benar bangkit.

”Jika kita bandingkan Lebanon dengan negara-negara tetangganya yang dilanda krisis, rakyat Lebanon tidak berbondong-bondong mengungsi. Mereka hingga kini memilih tinggal di tanah airnya,” kata Trias.

Hal ini membuktikan bahwa terlepas dari politik sektarian di kalangan elite, akar rumput Lebanon masih merayakan toleransi. Mereka masih memiliki harapan dan meyakini bahwa masa depan negara mereka akan cerah.

Paus Yohannes Paulus II ketika berkunjung ke Lebanon pada 1997 menyuarakan itu. Ia mengatakan, kemajemukan masyarakat Lebanon adalah berkah. Kemajemukan itu yang menyatukan masyarakat dan membawa kedamaian di dalam kehidupan.

Paus Yohanes Paulus dan kemudian Paus Benediktus XVI yang datang ke Lebanon pada 2012 sama-sama menekankan bahwa Lebanon adalah tengara spiritualitas di kawasan. Harapan dan kepercayaan rakyat itu menjadi perlawanan dalam bentuk lunak terhadap segala krisis yang melanda.

”Sepertinya, Paus Leo ingin membangkitkan kembali semangat ini bahwa rakyat Lebanon kuat karena mereka bersatu. Akan tetapi, dalam prinsip kerohanian, juga ada ajakan untuk berefleksi supaya mereka membenahi perbuatan yang merusak toleransi itu jika ingin mewujudkan negara yang baik,” kata Trias.