”Lifting” Minyak dan Harapan di Ujung Sumur

Dalam upaya mewujudkan kemandirian energi, Indonesia masih menghadapi sederet tantangan dalam menaikkan produksi siap jual atau lifting minyak bumi. Selain mendorong operasionalisasi proyek-proyek baru, pemerintah dan badan usaha juga mengandalkan teknologi pengurasan minyak tahap lanjut atau enhanced oil recovery (EOR).

Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) menghadapi sekelumit tantangan dalam beberapa tahun terakhir. Lifting minyak bumi merosot dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut utamanya disebabkan sudah tuanya sumur-sumur minyak, yang membuat tren penurunan produksi tidak terhindarkan.

Sejumlah upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk menaikkan produksi ataupun lifting minyak. Beberapa di antaranya dengan pengeboran sumur pengembangan secara masif dan akselerasi proyek-proyek baru. Namun, upaya dalam beberapa tahun terakhir baru sekadar menahan laju penurunan lifting.

Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), realisasi lifting minyak per semester I-2025 sebanyak 578.000 barel per hari (BOPD). Angka itu lebih tinggi pada periode sama 2024 sebesar 576.100 BOPD. Namun, angka itu masih di bawah target APBN 2025 sebanyak 605.000 BOPD.

Upaya lain untuk mengoptimalkan lifting minyak ialah dengan teknologi chemical EOR (CEOR) atau injeksi surfaktan pada sumur migas di Wilayah Kerja (WK) Rokan, Riau, oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Menurut rencana, injeksi surfaktan akan dilakukan di Lapangan Minas dan Balam South, Rokan, pada Desember 2025.

Lewat implementasi CEOR tersebut, diharapkan ada tambahan produksi minyak secara bertahap. Pada pertengahan 2026, ditargetkan ada tambahan produksi hingga 2.800 BOPD (puncak). Adapun saat sudah skala penuh, pada 2028, ditargetkan ada penambahan 30.000-50.000 BOPD.

”Desember 2025 nanti, (CEOR) ini sudah masuk ke aspek komersial. Untuk wilayah lain, kami akan melihat dulu tahap pertama seperti apa. Dengan harga minyak mentah berkisar 70 dollar AS-80 dollar AS per barel, ini menjadi momentum terbaik (implementasi CEOR),” kata Sekretaris Perusahaan PHR Eviyanti Rofraida di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Bahan kimia khusus yang diinjeksikan di Lapangan Minas dan Balam South nanti ialah surfaktan PHR24. Produk surfaktan tersebut hasil kerja sama PHR dan PT Pertamina Lubricants. Produk tersebut dihasilkan melalui tahapan riset yang diharapkan secara optimal mendukung pelaksanaan CEOR di Blok Rokan.

Pada akhir Juli 2025, direksi PT Pertamina (Persero) meninjau pengembangan proyek CEOR di Rokan. Saat ini, proyek CEOR Lapangan Minas di Area A Stage-1 tengah bersiap injeksi cairan kimia ke reservoir. Dengan teknologi injeksi alkali surfactant-polymer, penambahan faktor pemulihan (recovery factor) berkisar 17-22 persen.

Lewat proyek tersebut, diharapkan ada penambahan cadangan minyak signifikan di Rokan. ”Inisiatif ini juga mendukung penguatan ketahanan energi nasional melalui pengembangan formulasi dan pemanfaatan teknologi blending yang sepenuhnya berasal dari dalam negeri,” kata Vice President S-EOR Regional 1 PHR Syaiful Maarif.

Upaya lain PHR dalam meningkatkan produksi ialah dengan injeksi uap (steamflood), khususnya di Lapangan Duri. Sebagai catatan, steamflood digunakan operator Blok Rokan sebelumnya sejak 1985. Itu terkait karakteristik minyak mentah di Duri yang berjenis minyak berat (heavy oil) sehingga dibutuhkan uap panas untuk mengangkatnya.

Tahun ini, injeksi perdana steamflood dilakukan Lapangan North Duri Development (NDD) A14. Adapun proyek steamflood NDD A14 berjalan dua tahap. Pada tahap pertama terdapat 47 sumur produksi dengan 15 sumur injeksi. Sementara pada tahap kedua terdapat 34 sumur produksi dengan 12 sumur injeksi.

Blok Rokan, bersama Blok Cepu di Jawa Timur, menjadi dua tulang punggung lifting minyak bumi nasional. Oleh karena itu, berbagai upaya, melalui inovasi dan teknologi, dilakukan untuk mendongkrak kembali lifting minyak nasional. Hingga akhir Juni 2025, lifting minyak di Rokan berkisar 155.000-160.000 barel per hari.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, implementasi EOR memiliki potensi besar. Namun, yang selama ini menjadi kendala ialah sulit tercapainya nilai keekonomian. Sebab, pada akhirnya, semua terkait dengan bisnis. Dorongan insentif dari pemerintah bisa menjadi salah satu upaya agar EOR berjalan optimal.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuturkan, dalam rangka mengejar target lifting minyak bumi sebesar 605.000 BOPD pada akhir 2025, berbagai terobosan diperlukan. Hal tersebut ia sampaikan kepada para pemimpin perusahaan migas pada CEO Forum 2025 di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Ia mengingatkan, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Astacita ialah kedaulatan energi. Oleh karena itu, ia mengupayakan agar potensi migas dengan seluruh konsesi yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan lifting migas nasional.

Menurut dia, Kementerian ESDM akan terus bekerja sama dengan KKKS untuk mencari terobosan dalam rangka peningkatan lifting. Di antaranya ialah dengan mencari akar permasalahan apabila terjadi perlambatan dalam perizinan. Dengan demikian, prosesnya dapat dipercepat.

”Saya akan turun membantu untuk proses perizinan. Tapi, saya mohon bagi yang sudah selesai izinnya, dan atau yang tidak ada persoalan lagi, tolong segera jalan. Kalau tidak, maka kami akan melakukan langkah-langkah yang terukur. Tentu sesuai regulasi,” kata Bahlil kepada para CEO perusahaan migas.

Dosen Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, mengatakan, kinerja industri hulu migas nasional memiliki peran strategis dalam meningkatkan manfaat ekonomi kebijakan hilirisasi migas. Hilirisasi migas akan relevan hanya jika ada keberadaan industri hulu migas yang kuat.

Namun, yang terjadi saat ini, terdapat sejumlah permasalahan yang berdampak pada kecenderungan menurunnya cadangan dan produksi migas. ”Di antaranya ialah kompleksitas birokrasi dan perizinan usaha kegiatan operasi hulu migas, ketergantungan tinggi pada lapangan mature, dan risiko ketidakpastian hukum,” ujar Pri Agung.

Menurut dia, salah satu upaya yang perlu terus didorong ialah revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Yang perlu dikembalikan dalam UU tersebut adalah assume and discharge dalam perpajakan kontrak kerja sama (perhitungan bagian negara dan kontraktor telah mencakup pajak), pemisahan urusan administrasi dan keuangan KKS dengan urusan keuangan negara, serta model institusi tunggal yang mengurusi kontrak kerja sama.