Mahkamah Konstitusi dan Tim Penyidik Mulai Usut Presiden Yoon Suk Yeol

SEOUL, SENIN — Perkembangan di Korea Selatan pasca-pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol berjalan sangat cepat. Mahkamah Konstitusi Korsel akan mengusut kasus pemakzulan Yoon atas upayanya menerapkan darurat militer.

Pada saat yang sama, proses penyelidikan atas tuduhan pemberontakan oleh Yoon juga dimulai. Yoon akan dipanggil dalam waktu dekat. Sementara Ketua Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai berkuasa di Korsel, Han Dong-hoon, memutuskan untuk mengundurkan diri setelah mendukung pemakzulan Yoon.

Parlemen Korea Selatan atau Majelis Nasional memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol terkait kasus darurat militer, yang dia berlakukan pada 3 Desember lalu, dalam pemungutan suara di gedung Majelis Nasional di Seoul, Korsel, Sabtu (14/12/2024). Setelah pemakzulan di parlemen, proses berikutnya berada di tangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Enam hakim MK telah memulai proses peninjauan kembali, Senin (16/12/2024). Menurut juru bicara MK, Lee Jean, MK akan mengadakan sidang terbuka pertama pada 27 Desember 2024.

MK punya waktu hingga enam bulan untuk memutuskan apakah akan memecat Yoon atau memulihkan jabatannya. Hakim MK, Kim Hyung-du, menjelaskan, MK akan membahas prosedur dan argumen.

Pada tahun 2017, MK memulai argumen lisan sekitar tiga pekan setelah parlemen menggelar pemungutan suara untuk memakzulkan Presiden Park Geun-hye atas penyalahgunaan kekuasaan jabatannya. Butuh waktu tiga bulan untuk mengeluarkan putusan untuk mencabut jabatan kepresidenannya.

Mahkamah Konstitusi Korsel punya waktu hingga enam bulan untuk memutuskan apakah akan memecat Yoon atau memulihkan jabatannya.

Yoon dan sejumlah pejabat senior menghadapi tuduhan pemberontakan karena memberlakukan darurat militer yang berlaku hanya dalam waktu 6 jam.

Tim gabungan penyidik dari kepolisian, kementerian pertahanan, dan badan antikorupsi berencana memanggil Yoon untuk diinterogasi pada Rabu (18/12/2024) pagi.

Mereka memperluas penyelidikan untuk mengetahui apakah perebutan kekuasaan yang tidak dipikirkan dengan matang itu merupakan bentuk pemberontakan. Kantor berita Korsel, Yonhap, menyebutkan, Yoon tidak hadir saat dipanggil untuk diperiksa oleh kantor kejaksaan, Minggu. Alasannya, Yoon masih membentuk tim hukum untuk pembelaan dirinya.

Kantor berita News1 melaporkan, Yoon sudah menunjuk jaksa penuntut utama, Kim Hong-il, sebagai kepala perwakilan hukumnya.

Salah seorang penyidik di Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi, Son Yeong-jo, mengatakan bahwa pihaknya berencana menginterogasi Yoon atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Son mengatakan, tim penyelidik mencoba menyampaikan permintaan pemanggilan ke kantor kepresidenan, tetapi dialihkan ke kediaman pribadi Yoon. Hal ini setelah staf sekretaris presiden menyatakan mereka tidak yakin apakah menyampaikan permintaan tersebut kepada presiden yang dimakzulkan merupakan bagian dari tugas mereka.

Belum jelas apakah Yoon akan mengabulkan permintaan penyidik untuk wawancara. Kejaksaan Korsel juga meminta Yoon hadir untuk diinterogasi, tetapi menolak. Panggilan berulang kali ke kantor kejaksaan di Seoul tidak dijawab. Dinas keamanan presiden Yoon juga menolak upaya polisi menggeledah kantor Yoon guna mencari bukti.

Pemerintah Korsel yang dipimpin penjabat presiden, Perdana Menteri Han Duck-soo, bergerak cepat untuk meyakinkan mitra internasional dan menenangkan pasar keuangan. Sementara partai oposisi utama, Partai Demokrat, berjanji akan bekerja sama untuk menstabilkan situasi.

Menteri keuangan, gubernur Bank Korea, dan regulator keuangan akan bertemu untuk memantau pasar keuangan dan valuta asing. Pernyataan darurat militer yang mengejutkan dari Yoon dan krisis politik yang terjadi setelahnya membuat pasar dan mitra diplomatik Korsel khawatir pada kemampuan Korsel untuk menghalangi Korea Utara.

Han secara terbuka mendukung pemakzulan Yoon. Menurut Han, itu satu-satunya cara untuk memulihkan ketertiban di Korsel. Dia juga berselisih dengan sejumlah anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menentang pemakzulan.

Pemungutan suara pemakzulan, Sabtu lalu, disahkan dengan sedikitnya 12 anggota PPP bergabung mendukung pemakzulan. Kini, kondisi PPP kacau karena Han memutuskan mengundurkan diri, Senin.

”Saya mencoba dengan segala cara untuk menemukan jalan yang lebih baik bagi Korsel selain pemakzulan. Tetapi, pada akhirnya, saya tidak bisa. Itu semua karena kekurangan saya. Saya minta maaf,” tutur Han.

Han menilai darurat militer dengan memobilisasi militer sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Korsel. Dia khawatir akan ada potensi pertumpahan darah antara rakyat dan tentara jika darurat militer tidak dicabut. Pengunduran diri Han menandai keretakan terbaru dalam aliansi yang dulunya dekat antara Han dan Yoon.

Sebelum Yoon menjadi presiden, keduanya bekerja sama di kejaksaan. Hubungan di antara keduanya mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan sejak awal tahun ini. Itu terjadi ketika kasus tas mewah Dior melanda Ibu Negara Korsel Kim Keon-hee.

Hubungan keduanya mencapai titik kritis setelah terungkap bahwa Han dan sejumlah tokoh oposisi termasuk dalam daftar orang-orang yang diperintahkan Yoon untuk ditangkap saat darurat militer.

Mengetahui fakta itu, Han kemudian mendesak anggota parlemen dari PPP untuk mendukung pemakzulan Yoon. Alasan pada waktu itu, Yoon mengancam demokrasi.

Ini perubahan yang luar biasa bagi Han yang pernah menjabat sebagai menteri kehakiman dan sejak lama dianggap sebagai sekutu politik Yoon sekaligus anak didik terdekatnya.

Perpecahan tersebut mencerminkan perpecahan yang lebih dalam di tubuh gerakan konservatif Korsel. Han mewakili faksi yang lebih muda dan lebih berpikiran reformasi. Ia semakin kerap berselisih dengan basis kekuatan Yoon yang lebih tradisional. (REUTERS/AFP/AP)