Mampukah Indonesia Keluar dari Jebakan Pertumbuhan Ekonomi Medioker pada 2025?

Tahun 2025 menjadi momen pertaruhan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia keluar dari stagnasi pertumbuhan ekonomi. Berkaca dari perekonomian 2024 yang melambat, ditambah kondisi domestik dan global yang kian pelik, tantangan ekonomi yang menyambut mulai tahun 2025 dan seterusnya akan jauh lebih berat.

Berdasarkan pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada 2024 hanya mampu tumbuh 5,03 persen. Angka itu lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2023 yang sebesar 5,05 persen sekaligus di bawah target 5,2 persen yang dipatok pemerintah.

Capaian pertumbuhan ekonomi yang melambat dan di bawah target itu merupakan ”alarm” bagi Prabowo untuk mengambil terobosan arah kebijakan ekonomi yang lebih jitu dari pendahulunya.

Strategi Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir terbukti gagal membuat ekonomi tumbuh di atas level 5 persen. Pertumbuhan tertinggi adalah 5,31 persen pada 2022 akibat adanya kenaikan harga komoditas dan terungkit oleh basis pertumbuhan yang rendah tahun sebelumnya saat Covid-19.

Di luar itu, ekonomi terus-menerus tumbuh di bawah 5,2 persen serta di bawah target, kecuali saat pandemi dan momentum commodity boom pada 2022. Ini merupakan pijakan awal yang ”goyah” bagi pemerintahan Prabowo, yang punya ambisi mengerek pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2027.

Mengutip peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, Indonesia kini dalam posisi pelik. Pemerintah ingin mengejar ambisi pertumbuhan 8 persen hanya dalam waktu tiga tahun. Padahal, di saat yang sama, ekonomi tengah kesulitan bertahan tumbuh di level 5 persen.

Realisasi pertumbuhan 2024 menunjukkan tantangan berat secara domestik. Daya beli masyarakat menurun, kelas menengah menyusut, ekspor melemah tanpa faktor ”keberuntungan” harga komoditas, dan produktivitas sektoral melanjutkan tren penurunan.

Kinerja pada 2024 juga membuktikan, ekonomi Indonesia masih bergantung pada faktor musiman seperti hari raya, libur panjang, dan agenda politik, untuk bisa tumbuh di level 5 persen. Itu terlihat dari capaian triwulan III-2024, satu-satunya triwulan tanpa faktor musiman. Pada periode itu, ekonomi hanya mampu tumbuh 4,95 persen. 

Namun, faktor musiman pun ternyata tidak menjamin pertumbuhan yang memuaskan. Sebab, meski dengan setumpuk faktor pengungkit seperti Pemilu, Pilkada, serta gelontoran bantuan sosial dan stimulus ekonomi jumbo, ekonomi 2024 tetap gagal tumbuh melampaui 2023.

“Ini memperkuat indikasi adanya persoalan struktural yang membuat ekonomi Indonesia tidak mampu tumbuh 5 persen tanpa faktor musiman. Bisa dikatakan, Indonesia memasuki tahun 2025 dengan kondisi perekonomian yang melemah,” kata Riefky, Kamis (6/2/2025).

Di saat yang sama, tekanan eksternal meningkat akibat ekonomi global semakin tak pasti. Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat berpotensi memicu era perang dagang baru dan mengancam stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi. Risiko keuangan global juga berlanjut dengan ketidakpastian atas kebijakan pelonggaran moneter AS. 

Semua itu membuat kondisi ekonomi 2025 lebih menantang. “Tanpa strategi mitigasi yang tepat untuk menahan risiko eksternal dan reformasi ekonomi struktural konkret, ekonomi Indonesia mungkin tidak dapat tumbuh secara konsisten sebesar 5 persen, apalagi mencapai target 8 persen,” ujarnya.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, mengatakan, idealnya pertumbuhan ekonomi 2025 harus bisa mencapai 5,5 persen dan naik menjadi 6,5 persen pada 2026, sebagai ancang-ancang menuju 8 persen pada 2027. 

Ia mencontohkan, Presiden Megawati Soekarnoputri dulu menutup pemerintahannya pada 2004 dengan pertumbuhan 5,13 persen. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lalu mengungkitnya menjadi 5,6 persen pada 2005 meski tanpa dukungan politik kuat di parlemen. 

“Jadi, seharusnya mungkin mencapai 5,5 persen pada 2025. Apalagi, posisi politik Prabowo lebih kuat dari SBY dulu. Kalau tahun ini lagi-lagi kita hanya tumbuh 5,03 persen, semakin tipis harapan mencapai target 8 persen. Sebab, ini bukan magic. Harus ada upaya akselerasi bertahap dan itu hanya mungkin kalau kita punya strategi jitu,” kata Eko. 

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, mengatakan, di tengah kondisi saat ini, untuk bisa mengerek pertumbuhan ekonomi dari 5,03 persen menjadi 5,2 persen sesuai target pemerintah di APBN 2025 pun akan sangat menantang. 

”Butuh effort yang ekstra keras dan ekstra luar biasa hanya untuk mengejar ke target 5,2 persen atau 5,3 persen pada 2025. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu melakukan terobosan dan memilah prioritas program dan arah kebijakan ekonomi,” kata Rizal. 

Setidaknya, ada tiga hal yang dapat ditempuh pemerintah menurut rekomendasi Rizal. Pertama, reformasi struktural untuk mengatasi isu penghambat pertumbuhan ekonomi, seperti kurangnya investasi di sektor produktif dan minimnya lapangan kerja formal, yang membuat produktivitas ekonomi RI rendah dan daya beli masyarakat menurun. 

Kedua, memprioritaskan arah kebijakan untuk membangkitkan lagi sektor manufaktur, pangan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai mesin utama ekonomi dan penyedia lapangan kerja terbesar. Ketiga, menyehatkan fiskal sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi. 

Rizal mengatakan, pemerintah perlu fokus pada dua mesin utama pertumbuhan yakni investasi dan konsumsi. Data BPS menunjukkan, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga terus melemah di bawah 5 persen pascapandemi, tanda pelemahan daya beli masih nyata terjadi.

Sementara, investasi terpantau tumbuh hingga melejit jadi 4,61 persen pada 2024, namun belum banyak berdampak pada penciptaan lapangan kerja di masyarakat. “Investasi riil yang produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lewat perluasan lapangan kerja. Itu menjadi trigger yang pada akhirnya akan mengungkit daya beli dan konsumsi,” katanya.

Sektor yang perlu diprioritaskan adalah manufaktur, pertanian atau pangan, dan UMKM. Berkaca pada 2024, kinerja sektor manufaktur dan pangan cenderung melambat. Pertumbuhan manufaktur melambat menjadi 4,43 persen, sementara pertanian hanya tumbuh 0,67 persen. “Kalau ketiga sektor itu dipegang, seharusnya ada perubahan,” ucap Eko.

Tak ketinggalan, kondisi fiskal yang kini sedang seret perlu segera disehatkan. Efisiensi anggaran yang diperintahkan Prabowo semestinya bisa jadi langkah radikal untuk memperbaiki struktur APBN yang selama ini terlalu diberatkan oleh belanja birokrasi yang besar. 

Namun, penggunaan hasil efisiensi itu harus dipastikan untuk mendukung sektor produktif lain, tidak diprioritaskan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) saja. Sebab, hasil dari MBG berupa SDM yang mumpuni baru akan didapat dalam jangka panjang.

“Memakai hasil efisiensi anggaran untuk MBG tentu saja boleh. Namun, lebih baik dominan untuk industri produktif yang mampu menyerap tenaga kerja, memberi nilai tambah ekonomi, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Rizal.