Mantan Menteri Pendidikan M Nuh Ditunjuk Urus Sekolah Rakyat

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah terus mematangkan rencana program sekolah rakyat bagi keluarga kurang mampu. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh ditunjuk menjadi Ketua Tim Formatur dan Satuan Tugas Percepatan Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, program sekolah rakyat merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Dengan masyarakat yang terdidik dan berdaya, angka kemiskinan dan miskin ekstrem bisa ditekan demi mencapai Indonesia Emas 2045.

”Tujuan utamanya, salah satu di antaranya, ingin memutus mata rantai kemiskinan dengan membuat sekolah yang dianggap strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan,” kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Kamis (6/3/2025).

Kementerian Sosial menjadi penanggung jawab program ini dengan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Sekolah semacam ini dianggap memperkuat kesenjangan sosial dan pendidikan yang berkualitas hanya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu.

Selain itu, ada pula Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Kantor Staf Presiden, pemerintah daerah, serta perguruan tinggi untuk mewujudkan aspek-aspek yang dibutuhkan oleh sekolah rakyat.

Untuk mematangkan konsep sekolah rakyat ini, Saifullah menunjuk mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh sebagai Ketua Tim Formatur dan Satuan Tugas Percepatan Sekolah Rakyat. Nuh dinilai sudah memiliki pengalaman mengurus dunia pendidikan sehingga mampu merancang sekolah rakyat tersebut.

Mohammad Nuh menegaskan, berbagai studi akademik membuktikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk memutus mata rantai kemiskinan. Oleh karena itu, dia menilai kebijakan pemerintah ini tepat dan harus dilaksanakan.

”Saatnya sekarang kaum duafa bangkit. Punya kepercayaan diri yang kuat, punya masa depan yang sangat jelas melalui dunia pendidikan kita,” ujar Nuh.

Sekolah rakyat ini, kata Nuh, tentunya akan dibiayai negara alias gratis bagi anak dari keluarga miskin. Menurut rencana, sekolah rakyat yang akan dimulai pada tahun 2025 ini berbentuk sekolah asrama dengan memanfaatkan fasilitas infrastruktur yang dimiliki Kemensos.

Tim formatur tengah menyiapkan berbagai hal, perizinan sekolah, tenaga pendidik, dan juga kurikulum. Selain itu, ia juga menambahkan tata kelola dan kendali kualitas juga penting karena menyangkut pemantauan kualitas sekolah. Ketentuan lebih lanjut akan segera dimatangkan oleh Tim Formatur Sekolah Rakyat.

”Ini akan kami mulai tahun ini, tahun akademik, tahun ajaran 2025-2026. Kami ingin menggagas mulai dari SD, SMP, SMA, atau SMK. Bahkan, bisa jadi nanti dikombinasikan dengan madrasah. Ini bentuknya adalah boarding (asrama),” kata Nuh.

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Catur Nurrochman Oktavian menilai, sekolah rakyat gagasan Kemensos dan Sekolah Garuda gagasan Kemendiktisaintek bisa melunturkan semangat pendidikan inklusif yang didambakan. Sekolah semacam ini dianggap memperkuat kesenjangan sosial dan pendidikan yang berkualitas hanya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu.

Rencana pendirian dua jenis sekolah tersebut seakan-akan memunculkan kembali kasta-kasta dalam pendidikan. Semangat inklusif dalam pendidikan kembali dipertanyakan dengan munculnya rencana ini.

”Perlu kajian mendalam dan masukan dari para ahli pendidikan agar implementasi pendidikan bermutu untuk semua tidak seolah-olah akan membangun kembali eksklusivisme seperti zaman Hindia Belanda dulu,” kata Catur.

Catur berharap pemerintah mempertimbangkan kembali rencana ini. Sebab, program peningkatan mutu pendidikan di sekolah-sekolah negeri dan swasta yang sudah ada saat ini, termasuk memperbaiki infrastruktur pendidikan yang layak untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, lebih penting dan efisien daripada membuat konsep sekolah baru.

Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Cecep Darmawan menambahkan, pendirian sekolah rakyat tidak boleh mengabaikan kewajiban pemerintah untuk menyediakan sekolah-sekolah formal yang saat ini daya tampungnya masih terbatas. Keterbatasan daya tampung sekolah negeri ini selalu menjadi masalah dalam setiap penerimaan murid baru.

”Terutama sekolah menengah pertama dan menengah atas yang masih kurang banyak atau ini juga bisa dilakukan dengan lebih melibatkan sekolah swasta,” ujar Cecep.