Ironi Kematian Ibu-Anak di Bandung di Tengah  Tunjangan Fantastis Anggota DPRD Jabar

Seorang ibu di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, diduga membunuh dua anaknya dan kemudian bunuh diri karena masalah ekonomi, Jumat (5/9/2025). Saat bersamaan, 120 anggota DPRD Jawa Barat dilaporkan menerima tunjangan perumahan mencapai Rp 62 juta per bulan.

Peristiwa Ny EN yang bunuh diri setelah membunuh kedua anaknya terjadi di Kampung Cae, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran. Korban tinggal di rumah kontrakan dengan harga sewa Rp 350.000 per bulan.

Jenazah ketiga korban pertama kali ditemukan suaminya, Yadi Suryadi (35), saat pulang kerja pada Jumat, pukul 04.00 WIB. Dalam surat yang ditinggalkannya, EN mengaku tak kuat menanggung rasa malu. Suaminya terlilit utang.

Ironisnya, hal ini terjadi saat 120 anggota DPRD Jabar mendapat tunjangan fantastis. Dalam setahun, seorang anggota DPRD Jabar mendapatkan tunjangan perumahan Rp 62 juta per bulan.

Pemberian tunjangan dengan nominal sebesar ini terjadi sejak penetapan APBD tahun anggaran 2025 pada 9 November 2024. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2025 tentang Perubahan Kelima APBD Jawa Barat Tahun 2025, besaran tunjangan perumahan DPRD Jabar itu juga tidak berubah.

Nandang Suherman, pengamat kebijakan publik dan peneliti dari Perkumpulan Inisiatif, menilai, besaran tunjangan ini tidak wajar. Hal itu terjadi saat pengangguran dan kemiskinan membelit Jabar.

Menurut dia, tunjangan sebesar itu jauh melebihi standar yang biasa berlaku di daerah lain, bahkan jauh dari tunjangan perumahan yang biasanya berada di kisaran Rp 20 juta per bulan.

”Angka sebesar ini sangat fantastis dan tidak mencerminkan empati terhadap masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi. Ada ibu yang bunuh diri bersama anaknya karena tekanan ekonomi, sementara anggota DPRD justru mendapat tunjangan sangat besar,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammad Rafli Salam, selaku pengurus Gerakan Mahasiswa NasionaI Indonesia Cabang Bandung, menyoroti perlunya relokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat luas.

Ia mengusulkan agar tunjangan fantastis dialihkan untuk perbaikan fasilitas publik, seperti asuransi pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur jalan yang masih banyak rusak di Jabar.

”Kami, sebagai mahasiswa dan pengurus organisasi kepemudaan, siap turun ke jalan menuntut peninjauan ulang dan relokasi anggaran tersebut demi kesejahteraan masyarakat,” ucap Rafli.

Kritik serupa datang dari Mohamad Adzanu Satria Putra, pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat Universitas Pendidikan Indonesia.

Ia menilai tunjangan besar ini tidak pantas mengingat anggota DPRD sudah mendapatkan gaji pokok dan berbagai tunjangan lain.

”Banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan langsung untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup,” kata Adzanu.

Ia menambahkan, peristiwa tragis seorang ibu yang bunuh diri bersama dua anaknya karena kesulitan ekonomi di Kabupaten Bandung menjadi contoh nyata betapa besar ketimpangan sosial yang ada.

”Nilai tunjangan yang fantastis ini dapat memicu aksi demonstrasi mahasiswa untuk menuntut perubahan,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa mengungkapkan, tengah melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya perjalanan dinas ke luar provinsi dan luar negeri.

”Kalau perjalanan dinas ke luar negeri sudah kami coret dan untuk perjalanan dinas luar provinsi saat ini sedang dibahas agar tidak diadakan. Dana dari anggaran perjalanan tersebut akan dialokasikan ke kebutuhan mendesak bekerja sama dengan pemprov,” jelas Buky.

Ke depan, pihaknya akan menelaah pos mana saja yang akan dievaluasi, termasuk perumahan. Efesiensi anggaran akan ditujukan untuk program prorakyat.

”Kami mendukung penuh efisiensi anggaran DPRD untuk dialokasikan ke kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, seperti yang disampaikan gubernur,” ucapnya.