Hasto Kristiyanto Kembali Ditunjuk Megawati untuk Menjabat Sekjen PDI-P

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P Megawati Soekarnoputri kembali melantik Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal partai tersebut untuk periode 2025-2030. Pelantikan ini menandai masa jabatan ketiga Hasto Kristiyanto di posisi tersebut.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P periode 2025-2030 menggelar rapat pleno perdana, Kamis (14/8/2025). Rapat pleno tersebut dihadiri langsung Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (14/8/2025), membenarkan bahwa dalam rapat tersebut Hasto kembali dipilih oleh Megawati menjadi sekjen PDI-P periode 2025-2030. ”Ya,” ujarnya singkat ketika ditanya apakah Hasto terpilih kembali menjadi sekjen PDI-P.

Ganjar mengungkapkan bahwa pelantikan Hasto langsung dipimpin oleh Megawati. ”Ya (Megawati yang langsung melantik Hasto sebagai sekjen PDI-P),” ujarnya.

Ketua Bidang Organisasi DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira pun membenarkan soal pelantikan Hasto ini. Adapun nama lainnya di struktur kepengurusan DPP PDI-P periode 2025-2030 masih sama dengan yang sudah dikukuhkan saat Kongres VI PDI-P, awal Agustus lalu.

Dengan terpilihnya Hasto sebagai sekjen PDI-P, struktur DPP PDI-P periode 2025-2030 kini sudah lengkap. Dalam kongres tersebut, jabatan sekjen masih dirangkap oleh Megawati.

Hasto Kristiyanto sebenarnya sudah ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) sekjen PDI-P menggantikan Tjahjo Kumolo yang ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri pada 2014. Setahun kemudian, dalam Kongres IV PDI-P, lulusan Fakultas Teknik Kimia UGM ini ditetapkan secara resmi sebagai sekjen PDI-P untuk masa bakti 2015-2019.

Posisi itu kembali diemban Hasto setelah Kongres V PDI-P tahun 2019 mengukuhkan doktor Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan tersebut sebagai sekjen. Ia kembali mengemban jabatan itu hingga menjelang Kongres VI PDI-P, awal Agustus lalu.

Posisi sekjen tetap dijabat meski, sejak akhir 2024, Hasto harus menghadapi proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu anggota DPR untuk Harun Masiku.

Dalam kasus tersebut, ia divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebelum kemudian diberi amnesti oleh Presiden Prabowo. Pemberian amnesti diberikan sehari sebelum Kongres IV PDI-P. Selepas bebas dari tahanan, Hasto langsung menghadiri acara kongres.

Namun, di pengujung kongres, namanya belum ditetapkan sebagai sekjen. Saat pengukuhan pengurus DPP PDI-P 2025-2030, posisi sekjen masih dirangkap oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Selama menjabat sekjen dua periode, Hasto menjadi orang dekat Megawati. Ia kerap menjadi jembatan antara Megawati dan kader di berbagai tingkatan, mengartikulasikan pandangan Megawati sekaligus mengamankan garis politik partai. Dalam berbagai momentum strategis, Megawati memercayakan Hasto untuk menyampaikan sikap resmi partai ke publik.

Tak hanya itu, Hasto juga kerap menjadi figur yang mengatur irama komunikasi politik partai dengan pemerintahan Presiden Prabowo. Dalam sejumlah pernyataan, ia menegaskan sikap PDI-P yang kritis, tetapi konstruktif, sekaligus menekankan bahwa relasi antara Megawati dan Prabowo memiliki dimensi historis yang bisa menjadi modal kerja sama.

Sebelum masuk ke struktur kepengurusan DPP PDI-P, Hasto pun tercatat pernah terpilih sebagai anggota DPR 2004-2009 dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek di Jawa Timur. Pria kelahiran Sleman, Yogyakarta, 7 Juli 1966, ini lantas bertugas di Komisi VI DPR yang membidangi perdangangan, perindustrian, investasi, dan koperasi.

Baru selepas Pemilu 2009, Hasto kemudian masuk dalam jajaran pengurus dengan jabatan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan DPP PDI-P.

Dengan telah ditunjuknya Hasto sebagai sekjen, lengkap sudah struktur kepengurusan PDI-P. Partai itu kini memiliki waktu hingga sekitar awal September untuk menyerahkan data kepengurusan kepada Kementerian Hukum untuk disahkan.

Berikut data lengkap kepengurusan DPP PDI-P 2025-2030, seperti disampaikan Andreas Pareira:

• Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
• Ketua Bidang Kehormatan: Komarudin Watubun
• Ketua Bidang Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Legislatif: Bambang Wuryanto
• Ketua Bidang Bappilu Eksekutif: Deddy Sitorus
• Ketua Bidang Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat
• Ketua Bidang Organisasi: Andreas Hugo P
• Ketua Bidang Sumber Daya: Said Abdullah
• Ketua Bidang Pemerintahan Politik: Puan Maharani
• Ketua Bidang Pemerintahan Desa: Ganjar Pranowo
• Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah
• Ketua Bidang Reformasi Hukum: Yasonna Laoly
• Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahja Purnama
• Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno
• Ketua Bidang Pendidikan: Puti Soekarno
• Ketua Bidang Reformasi: Abdullah Azwar Anas
• Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini
• Ketua Bidang Tenaga Kerja: Darmadi Durianto
• Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning
• Ketua Bidang Jaminan Sosial: Carles Honoris
• Ketua Bidang Anak: I Gusti Ayu
• Ketua Bidang UMKM: Andreas Edi Susetyo
• Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani
• Ketua Bidang Pemuda dan Olah Raga: MY Esti Wijayanti
• Ketua Bidang Keagamaan: Zuhairi Misrawi
• Ketua Bidang Digital: Prananda
• Ketua Bidang Pertanian Pangan: Sadarestu
• Ketua Bidang Kelautan: Rokhim Dahuri
• Ketua Bidang Kehutanan: Eriko Sotarduga
• Ketua Bidang Advokasi: Ronni Talapesy
• Sekretaris Jenderal (Sekjen): Hasto Kristiyanto
• Wakil Sekjen Internal: Dolfie
• Wakil Sekjen Pemerintahan: Utut Adianto
• Wakil Sekjen Kerakyatan: Sri Rahayu
• Wakil Sekjen Komunikasi: Adian Napitupulu
• Bendahara: Olly Dondokambey
• Wakil Bendahara Internal: Rudi Tjen
• Wakil Bendahara Eksternal: Yuke Yurike