MBG dan Malunya Seorang Dosen

Di sela acara Makassar International Writers Festival beberapa waktu lalu, saya bertemu seorang dosen muda. Ketika saya bertanya ia mengajar di kampus mana, ia menjawab dengan senyum kecil yang terasa canggung, hampir seperti menyebut sesuatu yang menimbulkan rasa malu.

“Di kampus yang baru-baru ini buka dapur MBG itu,” katanya pelan. Ia tertawa pendek setelahnya. Tetapi tawa itu terdengar getir.

Bagi dosen muda bidang ilmu sosial ini, keterlibatan kampusnya dalam dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan prestasi. Ia melihatnya sebagai gejala yang lebih besar tentang hilangnya daya kritis universitas.

Kampus, katanya, kini makin sibuk mencari proyek dan sumber pendanaan. Hari-hari ini, universitas mudah sekali menjadi etalase kepentingan industri tambang, hilirisasi, dan kini program MBG. Yang penting ada kerja sama, ada anggaran, ada kedekatan dengan kekuasaan.

“Saya khawatir dampaknya bagi pendidikan, bagi daya kritis mahasiswa juga,” kata dia.

Kalimat itu terus terngiang.

Apalagi, pemerintah secara terbuka mendorong perguruan tinggi ikut membangun dan mengelola dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sebagaimana diberitakan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyebut kampus perlu terlibat aktif dalam program ini. Sementara Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga mendorong setiap kampus setidaknya memiliki satu dapur MBG, karena dapat menjadi pusat riset gizi dan penggerak ekonomi lokal.

Universitas Hasanuddin menjadi kampus pertama yang meresmikan dapur MBG di lingkungan perguruan tinggi. Kini, sejumlah kampus berencana membuka dapur juga, salah satunya IPB University, sekalipun ada pro dan kontra di dalamnya.

Secara administratif, semua ini terdengar masuk akal. Kampus punya ahli gizi, laboratorium pangan, teknologi pengolahan makanan, dan tenaga mahasiswa. Negara melihat universitas sebagai sumber daya yang siap digerakkan.

Tetapi justru di situlah persoalannya.

Kampus sebenarnya bukan sedang kekurangan pekerjaan sehingga perlu diberi dapur, tapi kampus butuh uang. Dan yang terjadi justru lebih problematis lagi, karena negara sepertinya ingin memastikan tidak ada terlalu banyak ruang kritis yang berdiri di luar kendalinya.

Begitu kampus ikut mengelola program negara seperti MBG ini, relasinya bakal berubah, dari pengawas menjadi mitra, dari pengkritik menjadi operator. Sejarah menunjukkan, institusi yang terlalu bergantung pada proyek kekuasaan lambat laun akan kehilangan keberanian untuk mempertanyakan kekuasaan.

Dalam politik modern, cara paling efektif meredam kritik bukan selalu dengan represi terbuka, melainkan dengan kooptasi. Dengan diberi proyek, dilibatkan, diberi posisi dalam program strategis nasional ini, kritik bakal melemah dengan sendirinya.

Di titik ini, dapur MBG bukan lagi sekadar dapur. Ia menjadi simbol perubahan relasi antara ilmu pengetahuan dan negara. Universitas yang ikut memasak akan kesulitan mempertanyakan resep.

Bagaimana kampus dapat meneliti secara jujur efektivitas MBG bila universitasnya sendiri menjadi pelaksana? Bagaimana dosen bisa bebas mengkritik pemborosan anggaran, kualitas distribusi, atau politisasi bantuan pangan jika institusinya terikat dalam proyek yang sama?

Hal ini persis dengan apa yang terjadi dengan banyaknya dapur yang dimiliki dan dikelola oleh tentara, polisi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, hingga Dewan Pakar BGN.

Ketika kemudian terjadi banyak kasus keracunan dan dugaan penyimpangan, maka bakal sulit untuk dikritik, apalagi ditertibkan. Bagaimana mengawasi dapur-dapur yang dimiliki oleh pihak-pihak yang seharusnya mengawasinya?

Konflik kepentingan menjadi tidak terhindarkan.

Kembali ke kampus, jika dapur-dapur MBG semakin banyak dibangun di dunia pendidikan tinggi, maka penelitian mereka berisiko berubah fungsi bukan lagi alat menguji kebijakan, melainkan alat membenarkan kebijakan. Akademisi tidak lagi berdiri sebagai pengawas publik, tetapi sebagai konsultan legitimasi negara.

Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Dalam banyak rezim pembangunan, kampus sering diarahkan menjadi penyedia tenaga teknokrat bagi negara. Bedanya, sekarang penetrasi itu masuk sampai ke urusan pangan sehari-hari. Universitas tidak hanya diminta memberi rekomendasi kebijakan, tetapi ikut mengurus logistik dan distribusi.

Akibatnya, orientasi kampus ikut berubah. Yang hilang bukan hanya kritik. Yang hilang adalah fungsi moral universitas.

Karena itu menarik melihat bagaimana Brasil menjalankan program makan sekolah mereka. Brasil memiliki Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), salah satu program makan sekolah yang mencakup sekitar 40 juta anak dan sudah berlangsung sejak 1954.

Ada banyak laporan yang menyebutkan tentang keberhasilan Brasil menjalankan PNAE ini. Tak hanya meningkatkan kualitas gizi anak, namun juga menggerakkan ekonomi desa. Program Pangan Dunia PBB (WFP) bahkan menyebutkan, keberhasilan program makan di sekolah Brasil sebagai percontohan untuk negara lain.

Brasil telah menjadikan program makan siang di sekolah sebagai bagian dari upaya mengatasi kemiskinan, terutama di kalangan petani. Salah satunya adalah dengan memandatkan anggaran PNAE minimal 30 persen untuk membeli produk yang dipasok oleh pertanian keluarga, pemasok lokal, dan membatasi pangan industri dan ultra-olahan.

Hasilnya, pada tahun 1990, 14,8 persen penduduk Brasil menderita kelaparan. Antara tahun 2004 dan 2013, Brasil berhasil memberantas kemiskinan menjadi 4,2 persen dari sebelumnya 9,5 persen.

Kemajuan selama periode ini membantu negara tersebut keluar dari Peta Kelaparan WFP pada tahun 2014. Transformasi ini diklaim banyak dipengaruhi oleh program pemberian makanan sekolah di negara tersebut.

Saya teringat diskusi dengan Koordinator For the Right to Food & Nutrition (FIAN) Brasil Mariana Santarelli pada Jumat (30/8/2024) lalu, ketika MBG di Indonesia baru akan dijalankan.

Saat itu, Santarelli mengungkapkan, kunci keberhasilan PNAE di Brasil yakni adanya keterlibatan masyarakat sipil untuk menjalankan program ini, sekaligus mengawasi dan mengevaluasinya. Hal ini membuat program ini terus berjalan dengan sejumlah perbaikan.

" Program makan siang gratis ini merupakan proses panjang, terus dievaluasi dan diawasi. Ada banyak pihak berperan, selain pemerintah pusat, juga pemerintah daerah, di samping keterlibatan akademisi, masyarakat sipil, petani, dan masyarakat adat," katanya.

Dalam sistem PNAE di Brasil, akademia tidak ditempatkan terutama sebagai operator dapur. Universitas berperan melakukan riset, evaluasi, pelatihan pengawasan, dan audit implementasi program.

Pemerintah Brasil membentuk pusat kolaborasi akademik bernama Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE) di berbagai universitas federal.

Tugas mereka bukan memasak makanan, melainkan memastikan program berjalan transparan, sehat, dan akuntabel. Pengawasan juga melibatkan masyarakat sipil melalui Conselho de Alimentação Escolar (CAE), dewan makan sekolah independen yang memiliki hak memeriksa distribusi dan penggunaan anggaran.

Satu hal penting lagi dari PNAE di Brasil yakni sistemnya terdesentralisasi, bukan terpusat, sehingga menu-menunya pun lokal dengan melibatkan pemerintah daerah. Di sana, kampus diposisikan untuk menjaga mutu demokrasi program, dan polisi atau tentara tidak ada yang ikut membuka dapur.

Indonesia justru bergerak ke arah berbeda. Negara memperluas pelaksana program ke berbagai institusi militer, polisi, lalu universitas. Semua diarahkan masuk ke jaringan distribusi negara. Yang dibangun bukan ekosistem pengawasan independen, melainkan ekosistem pelaksanaan terpusat.

Ini penting dibaca bukan hanya sebagai kebijakan pangan, tetapi sebagai gejala politik yang lebih besar.

Negara modern selalu ingin memperluas kapasitas kontrolnya. Ketika kampus ikut terserap menjadi operator program negara, ruang-ruang independen dalam masyarakat sipil ikut menyempit. Universitas kehilangan posisi sebagai penyeimbang karena terlalu dalam berada di dalam struktur kekuasaan yang seharusnya ia awasi.

Dalam jangka panjang, dampaknya jauh lebih serius daripada sekadar soal makan siang sekolah. Kampus bisa kehilangan keberanian intelektualnya. Mahasiswa menjadi terbiasa melihat universitas sebagai perpanjangan birokrasi.

Dosen makin bergantung pada proyek negara. Kritik dianggap mengganggu stabilitas program. Pengetahuan akhirnya dipaksa bekerja untuk memastikan kebijakan terlihat berhasil.

Padahal tugas utama universitas bukan memastikan negara selalu tampak benar. Peran yang jauh lebih dibutuhkan kampus sebenarnya jelas, yaitu mengaudit dampak program, meneliti potensi korupsi, dan mengkaji kualitas gizi.

Beberapa peran lain yang lebih diperlukan yakni memetakan dampak lingkungan, menghubungkan petani lokal dengan rantai pangan sekolah, dan memastikan program tidak berubah menjadi alat patronase politik.

Kampus seharusnya menjaga jarak agar tetap mampu mengingatkan, kebijakan ini gagal, anggaran ini bocor, distribusi ini timpang, atau program ini sedang dipolitisasi. Bangsa juga membutuhkan institusi yang cukup merdeka untuk mengatakan kepada negara ketika sesuatu sedang berjalan ke arah yang salah.

Dan, agar dosen-dosen muda yang masih idealis itu suatu hari tidak perlu lagi tertawa getir ketika ditanya di mana mereka mengajar...