Media Massa Masih Kurang Menggaungkan Isu Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS — Sebagian media massa di Indonesia belum menjadikan persoalan pendidikan sebagai isu penting yang harus disampaikan kepada masyarakat. Pemberitaan pendidikan masih minim, padahal pendidikan merupakan faktor penting dalam membangun bangsa.

Hal ini terungkap dalam riset Yayasan Rawamangun Mendidik (YRM) yang meneliti pemberitaan di delapan media massa daring nasional dan satu platform media sosial.

Dalam periode Januari sampai Oktober 2025, di delapan media massa daring tersebut ditemukan hanya ada 1.499 artikel tentang pendidikan per hari. Per bulan ada 61.800 artikel dan dalam 10 bulan penelitian total ada 618.000 artikel.

Direktur Riset YRM Rahmat Edi Irawan menilai, jumlah ini sangat kecil karena tidak sampai 0,01 persen, tepatnya 0,0024 persen, dari keseluruhan jumlah artikel yang dimuat di media massa tersebut. Dari jumlah tersebut, isu terkait sumber daya pendidikan dan kurikulum pendidikan mendapatkan setengah dari jumlah pemberitaan.

”Ini menunjukkan dua hal. Tidak ada agenda setting yang dibangun portal tersebut pada isu pendidikan atau tidak banyak pembaca portal berita itu yang tertarik dengan isu pendidikan,” kata Rahmat dalam seminar nasional bertajuk ”Desain Ulang Pendidikan Indonesia” di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Sementara di platform media sosial X yang diteliti YRM, selama 10 bulan terakhir terdapat 250.731 cuitan per bulan atau 835 cuitan per hari tentang isu pendidikan. Jumlah ini menunjukkan bahwa sebenarnya perhatian masyarakat cukup besar.

Pendidikan tidak boleh diperlakukan sekadar isu pinggiran.

Jika dibedah lagi dari sentimen cuitan tersebut, 158.472 (63,25 persen) sentimen positif, 15.599 (6,25 persen) netral, dan 76.660 (30,5 persen) sentimen negatif. Isu yang paling banyak dibicarakan adalah sumber daya manusia (SDM) pendidikan, terutama kesejahteraan dan perlindungan guru dan dosen.

”Ini menandakan masyarakat masih melihat adanya harapan tentang pendidikan untuk perbaikan kehidupan yang masih akan datang,” ucapnya.

Rahmat mengakui, riset ini banyak kelemahan sehingga diperlukan riset lebih mendalam untuk menjawab mengapa isu pendidikan dianggap belum terlalu ”seksi” oleh media massa. Namun, ini juga tantangan bagi media massa agar lebih meningkatkan fokus pada isu pendidikan sekaligus mengemasnya agar menarik lebih banyak khalayak untuk membacanya.

YRM juga berharap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; wakil rakyat; hingga masyarakat lebih banyak memberikan perhatian pada bidang pendidikan. Sebab, pendidikan adalah investasi agar Indonesia menjadi negara maju.

Rahmat menilai, penerapan mandatory spending atau belanja wajib 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan yang dijalankan sejak 2009 juga masih diperdebatkan efektivitasnya.

Namun, di luar pengaruh anggaran negara yang sedikit banyak juga berdampak pada industri media massa, isu pendidikan seharusnya menjadi fokus pemberitaan media massa.

Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Yudi Latif menambahkan, dunia pendidikan masa kini menghadapi tantangan yang makin kompleks. Perkembangan teknologi, mulai dari kehadiran internet hingga kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), turut mengubah kebijakan pendidikan di Indonesia.

Padahal, tak semua pengetahuan dan nilai dari masa lalu itu langsung ditinggalkan begitu saja. Yudi menegaskan, prinsip pendidikan seumur-umur tak berubah. Prinsip bahwa pendidikan adalah belajar sepanjang hayat dan nilai-nilai moral warisan masa lalu tetap harus dipertahankan, teknologi hanya sebagai alat bantu.

Nilai-nilai yang harus dipertahankan adalah nilai etis atau kemampuan manusia bisa membedakan hal baik dan buruk. Kedua, manusia harus tahu mana yang benar dan salah atau nilai logis.

”Tetapi, bangsa kita ini cepat kagetan. Begitu ada teknologi baru langsung beralih, seolah-olah semua yang diwarisi dari masa lalu itu irrelevant. Kita ini sekarang bukan hanya masalah etis yang bermasalah, tapi nilai kepantasan,” kata Yudi.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah selalu mempertimbangkan berbagai hal sebelum membuat kebijakan tentang arah pendidikan ke depan. Pendidikan tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai isu pinggiran. Masa depan Indonesia bergantung pada kemampuan menjaga nilai-nilai dasar sembari mengoptimalkan teknologi secara bijak.