Melihat Citra Satelit Pulau Gag di Raja Ampat yang Jadi Lokasi Tambang Nikel

Pulau Gag di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, sedang menjadi perbincangan banyak orang. Alasannya, di pulau tersebut terdapat tambang nikel yang belakangan menimbulkan kontroversi. Sejumlah pihak menyebut aktivitas tambang di pulau itu diduga menyebabkan kerusakan lingkungan.

Dugaan itu antara lain disampaikan oleh organisasi lingkungan Greenpeace. Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik memaparkan, sejak tahun lalu, lembaganya menemukan pelanggaran aktivitas pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat, seperti di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran.

Berdasarkan analisis Greenpeace, eksploitasi nikel di tiga pulau itu membabat lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami khas. Selain itu, beberapa dokumentasi menunjukkan terjadinya limpasan tanah yang memicu sedimentasi di pesisir. Peristiwa yang diduga terjadi akibat pembabatan hutan dan pengerukan tanah itu berpotensi merusak karang dan ekosistem perairan Raja Ampat.

”Selain Pulau Gag, Kawe, dan Manuran, pulau kecil lain di Raja Ampat yang terancam tambang nikel ialah Pulau Batang Pele dan Manyaifun. Kedua pulau yang bersebelahan ini berjarak kurang lebih 30 kilometer dari gugusan bukit karst Piaynemo,” kata Iqbal seperti dikutip dari Kompas.id (3/6/2025).

Dugaan kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat itu pun menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Sebab, selama ini, Raja Ampat menjadi salah satu destinasi wisata bawah laut yang menarik minat wisatawan dari berbagai penjuru dunia.

Wilayah kepulauan itu juga dikenal memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di laut. Kawasan Raja Ampat pun telah ditetapkan oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) sebagai global geopark.

Sesudah kasus ini ramai dibicarakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menghentikan sementara aktivitas operasional salah satu perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Perusahaan itu adalah PT Gag Nikel yang beroperasi di Pulau Gag. Pulau dengan luas sekitar 6.060 hektar itu berjarak sekitar 30 kilometer dari pusat kepulauan Raja Ampat yang menjadi destinasi wisata.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, kementerian menurunkan tim inspeksi ke lapangan untuk menindaklanjuti laporan warga terkait aktivitas tambang di Raja Ampat. Inspeksi dilakukan ke PT Gag Nikel karena anak usaha PT Antam itu adalah satu-satunya perusahaan tambang yang aktif beroperasi di Raja Ampat.

”Izin pertambangan di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada lima (izin). Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu, yaitu PT Gag. Gag Nikel ini yang punya adalah Antam, BUMN (badan usaha milik negara),” tutur Bahlil (Kompas.id, 5/6/2025).

Berdasarkan informasi di situs resminya, PT Gag Nikel memegang kontrak karya sejak 1998. Mulanya, saham PT Gag Nikel dimiliki oleh Asia Pacific Nickel Pty Ltd sebesar 75 persen dan PT Antam Tbk sebesar 25 persen. Namun, sejak 2008, Antam mengakuisisi semua saham Asia Pacific Nickel Pty Ltd sehingga PT Gag Nickel sepenuhnya dikendalikan oleh Antam.

Berdasarkan informasi di laman Kementerian ESDM, kontrak karya PT Gag Nikel terdaftar di aplikasi Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan nomor akta perizinan 430.K/30/DJB/2017. Perusahaan itu memiliki luas wilayah izin pertambangan 13.136,00 hektar. PT Gag Nikel mendapat izin produksi pada 2017, lalu mulai berproduksi pada 2018.

Pelaksana Tugas Presiden Direktur PT Gag Nikel Arya Arditya mengatakan, perusahaan itu akan menghentikan sementara operasional sesuai perintah Kementerian ESDM. Penghentian itu dilakukan selama pemerintah melakukan verifikasi lapangan terhadap kegiatan usaha PT Gag Nikel.

Arya menyebut, pihaknya memahami pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi. ”Khususnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kami siap menyampaikan segala dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses konfirmasi kepada pihak Kementerian ESDM,” tuturnya dalam keterangannya, Kamis (5/6/2025).

Sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan, Arya menyebut, perusahaannya telah melaksanakan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), reklamasi area tambang, program konservasi terumbu karang, serta pemantauan kualitas lingkungan.

”Gag Nikel juga telah berkordinasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan untuk mengawasi dan memonitor jalannya operasional tambang,” katanya.

Berdasarkan citra satelit beberapa tahun terakhir yang ditelusuri Kompas, tampak terjadi pembukaan lahan yang cukup signifikan di Pulau Gag. Hal itu terlihat dari citra Satelit Sentinel 2 di situs Program Coperniucus yang merupakan bagian dari program pengamatan Bumi yang dijalankan Uni Eropa.

Berdasar citra satelit yang diambil pada 29 November 2016 belum terlihat adanya pembukaan lahan di Pulau Gag. Kondisi yang sama juga tampak pada citra satelit yang diambil pada 19 Maret 2017. Namun, pada 2018, aktvitas pembukaan lahan mulai terlihat di pulau itu.  

Pembukaan lahan itu tampak dari perubahan warna lahan di citra satelit yang awalnya berwarna hijau menjadi berwarna coklat. Mengacu pada citra satelit tertanggal 3 April 2018, mulai terlihat pembukaan lahan di bagian tengah Pulau Gag meski masih relatif kecil.

Aktivitas itu kemudian berlanjut, seperti terlihat pada citra satelit tanggal 19 November 2018 dan 4 Desember 2018. Kegiatan pembukaan lahan kian kentara pada 2019, seperti tampak dalam citra satelit pada 10 September 2019. Selama beberapa tahun terakhir, lahan yang dibuka di Pulau Gag tampak makin membesar.

Pembukaan lahan yang cukup signifikan pun terlihat dari citra satelit pada 2020-2025 yang dikumpulkan Kompas. Citra satelit terkini yang menunjukkan pembukaan lahan di Pulau Gag dengan cukup jelas adalah tertanggal 29 Maret 2025.

Izin pertambangan di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada lima (izin). Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu, yaitu PT Gag. Gag Nikel ini yang punya adalah Antam, BUMN (badan usaha milik negara).

Jika dibandingkan dengan citra satelit tanggal 3 April 2018, luas area pembukaan lahan berdasar citra satelit terkini itu telah bertambah dengan sangat signifikan.

Sebagian pembukaan lahan di Pulau Gag itu diduga berkait dengan aktivitas pertambangan nikel. Hal ini diperkuat oleh foto-foto yang diambil Kompas di Pulau Gag saat liputan Ekspedisi Tanah Papua pada 2021. Dalam sejumlah foto yang dipotret pada Juni 2021 itu, tampak adanya pembukaan lahan di Pulau Gag untuk aktivitas tambang nikel.

Liputan Ekspedisi Tanah Papua itu juga mengungkap keluh kesah masyarakat terkait aktivitas tambang. ”Tidak ada lagi yang indah. Sudah rusak. Tebal lumpur sudah sampai di sini,” ujar Senen Maktublok (70), warga Pulau Gag, sambil menunjuk ke arah pinggangnya, saat diwawancarai waktu itu.

Lumpur yang dimaksud Senen adalah sedimen di dasar laut akibat erosi dari kawasan tambang. ”Kalau hujan, air laut berubah warna merah (maksudnya oranye),” ucapnya lagi.

Dulu, di area pesisir itu, Senen dengan mudah menjaring ikan kuwe atau kombong. Saking banyaknya ikan, warga setempat menyebut pesisir itu sebagai sarang ikan. Namun, di lokasi itu kemudian dibangun dermaga bongkar muat material nikel dan ikan-ikan tak lagi terlihat.

Evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap aktivitas tambang nikel di Pulau Gag diharapkan bukan sekadar basa-basi. Evaluasi itu diharapkan menghasilkan perbaikan agar kondisi lingkungan Pulau Gag tak semakin rusak dan masyarakat setempat tak kian dirugikan.