Memanfaatkan Rekonsiliasi di Era Lee

Di tengah gejolak politik domestik, pemilu dipercepat Korea Selatan berlangsung mulus dan aman. Lee Jae-myung dari Partai Demokrat terpilih menjadi presiden.

Tokoh oposisi itu meraup 49,42 persen suara pemilih, mengalahkan rival terdekatnya, Kim Moon-soo. Calon presiden yang diusung Partai Kekuatan Rakyat tersebut meraih dukungan 41,15 persen suara.

Rakyat Korsel menyambut gembira kemenangan itu. Rakyat berpandangan, Lee dan Partai Demokrat bakal melindungi demokrasi Korsel (Kompas.id, 7/6/2025). Harapan dan pandangan itu tidak bisa dilepaskan dari gonjang-ganjing politik yang menyebabkan Korsel harus menggelar pemilu dipercepat, yang kemudian mengantar Lee ke kursi kepresidenan.

Gonjang-ganjing itu bermula pada Desember 2024, ketika mantan Presiden Yoon Suk Yeol menetapkan status darurat militer. Rakyat, dimotori oleh Lee, menolak keras kebijakan tersebut. Selain karena ingatan kelam era kediktatoran militer (1961-1987), saat suara kritis dibungkam dengan kekerasan dan hak asasi manusia dilanggar, rakyat Korsel pun menilai status darurat militer tersebut ditetapkan Yoon untuk melindungi kekuasaannya. Kala itu, sejumlah kasus pidana tengah mengintai pemimpin Partai Kekuatan Rakyat tersebut.

Dalam konteks itu, perolehan suara Lee dan Kim merefleksikan polarisasi politik Korsel. Situasi tersebut adalah salah satu tantangan domestik yang harus dihadapi Lee. Kaum konservatif sekarang khawatir Lee dan rekan-rekannya akan menggunakan kekuasaan untuk meloloskan undang-undang yang diblokir Yoon. Ini, misalnya, RUU penguatan perlindungan serikat buruh terhadap tuntutan perusahaan dan perlindungan petani dari harga beras yang tidak stabil (Kompas.id, 4/6/2025).

Tentang hal itu, Lee dalam pidatonya menegaskan akan merangkul semua pihak. Ia mengajak rakyat Korsel untuk membangun rekonsiliasi. Selain itu, ia pun menegaskan akan merangkul dan melayani setiap warga negara.

Tantangan lain adalah tekanan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan optimalisasi kerja sama trilateral AS-Korsel-Jepang yang dicapai semasa Yoon di Camp David, AS, Agustus 2023. Sebelumnya, ketika beradu dengan Yoon dalam kampanye pilpres 2022, Lee menentang pengerahan pertahanan udara THAAD milik AS di Korsel.

Meskipun ada catatan seperti itu, dunia boleh berharap, Korsel di era Lee dapat memainkan perannya sebagai jangkar di kawasan. Dalam pidato pelantikannya, Lee optimistis dan mengapresiasi kerja sama AS-Korsel dan ia pun bertekad memperkuat kemitraan trilateral AS-Korsel-Jepang, sebagaimana ia pun mengupayakan dialog dengan Korea Utara.

Selain itu, Lee juga ingin memperkuat kerja sama dengan mitra di selatan. Tentu ini peluang bagi Indonesia untuk menghangatkan kembali kerja sama dengan salah satu negara berkekuatan ekonomi terbesar di Asia itu, terutama pascakasus dugaan pencurian data pengembangan KFX-IFX.