Ingatan Sejarah dan Harapan Besar Korsel Ada di Pundak Presiden Lee

Korea Selatan kini memiliki pemimpin baru. Presiden Lee Jae-myung terpilih dalam pemilu presiden yang dipercepat, Selasa (3/6/2025). Rakyat ”Negeri Ginseng” menaruh harapan kepada Lee Jae-myung. Rakyat Korsel mengharapkan Lee mampu mewujudkan stabilisasi politik, demokrasi, dan pemulihan ekonomi.

Seperti diketahui, Korsel mengalami huru-hara politik di akhir 2024 setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengeluarkan Undang-Undang Darurat Militer. Sempat berjalan beberapa jam, ketentuan baru itu lantas ditarik kembali karena memicu gelombang penolakan dan memantik drama politik.

Yoon pun digugat, bahkan dihadapkan pada pemakzulan. Setelah melewati sejumlah sidang, Yoon akhirnya dimakzulkan. Situasi itu membuat Korsel selama enam bulan terakhir mengalami ketidakstabilan politik dan ekonomi.

Meskipun situasi politik menghangat, sebagai negara yang telah cukup matang berdemokrasi, kondisi domestik Korsel relatif terjaga. Pemilu dipercepat pun dapat disiapkan dengan mulus.

Menjelang pemilu, sosok Lee Jae-myung dari Partai Demokrat Liberal pun muncul sebagai calon presiden terpopuler. Ia terunggul dalam jajak pendapat. Ia meraup 38 persen dukungan rakyat dalam jajak pendapat Gallup Korea.

Popularitas itu pun tecermin kembali dalam pemilu. Merujuk pada laporan Yonhap, Lee meraup 49,42 persen suara. Sementara pesaing terdekatnya, calon presiden dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Kim Moon-soo, meraup 41,15 persen suara.

Menurut Annisa Pratamasari, pengajar masyarakat, budaya, dan politik Korea pada Fisipol Universitas Airlangga, dalam wawancara Kamis (5/6/2025), kepopuleran itu salah satunya karena aksi Lee di media sosial (medsos). Lee sudah aktif di medsos saat menjadi anggota Kongres.

Saat enam jam masa darurat militer yang diberlakukan Yoon pada 3 Desember, Lee memanjat tembok Majelis Nasional untuk menghindari penjagaan keamanan yang diberlakukan atas perintah Yoon. Ia menyiarkan langsung aksinya di Youtube, mendesak publik untuk pergi ke gedung parlemen dan membantunya mempertahankan negara.

Aksi Lee dan banyak anggota Partai Demokrat saat itu menimbulkan kesan heroik bagi rakyat Korsel. Apalagi, sikap Partai Konservatif yang dipimpin Yoon seolah menampilkan tendensi antidemokrasi. Sikap itu tampak terutama setelah pembatalan UU Darurat Militer serta dalam sidang-sidang pemakzulan Yoon.

Berhadapan dengan tendensi yang ditunjukkan Partai Konservatif, rakyat berpandangan bahwa Lee dan Partai Demokrat akan melindungi demokrasi negara itu.

Rakyat Korsel selalu berpandangan, Korsel harus demokratis. Itu alasan mengatakan bahwa setiap terjadi guncangan politik, rakyat akan kembali merujuk pada sejarah dan ingatan mereka pada masa-masa saat Korsel masih di bawah diktator militer.

Dengan keunggulan Lee Jae-myung dalam pemilu, rakyat Korsel berharap stabilitas politik dan demokrasi pulih kembali. ”Lee dianggap bisa menegakkan dua hal itu lagi,” ucap Annisa.

Rakyat Korsel juga menaruh harapan, Lee Jae-myung dapat memulihkan perekonomian Negeri Ginseng. Lee Jae-myung dinilai akan menerapkan lagi kebijakan ekonomi presiden dari Partai Demokrat sebelumnya, Moon Jae-in.

”Dari aspek ekonomi, saya melihat ada kesinambungan antara Lee Jae-myung dan kebijakan yang pernah diterapkan Moon Jae-in sebelumnya. Moon Jae-in menerapkan kebijakan New Southern Policy atau NSP,” ujar Afriadi, pengajar sejarah Korea pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.

Kebijakan NSP membuat Korsel melihat wilayah di selatan Semenanjung Korea sebagai pasar. ”Secara geografis kalau kita melihat peta, di bawah Semenanjung Korea ada Asia Tenggara, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. Ke arah selatan, ya, makanya disebut NSP,” ucap Afriadi.

Dengan kebijakan NSP, menurut dia, Korsel bersama Lee Jae-myung akan kembali melirik Asia Tenggara, Indonesia, India, Bangladesh, dan Sri Lanka sebagai mitra-mitra strategis untuk mengembalikan ekonomi Korsel. Sebelumnya, Yoon dalam dua tahun terakhir hanya berfokus pada kerja sama dengan sekutu Jepang, AS, dan NATO.

Menurut Afriadi, Korsel saat ini terkoreksi sangat besar ekonominya sejak sebelum pemakzulan, terutama sejak darurat militer pada Desember 2024. ”Jadi stagnasi di politik itu membuat ekonomi Korsel lumayan terkoreksi jauh. Itu pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan Lee Jae-myung untuk membuat ekonomi Korsel kembali berjalan normal,” lanjutnya.

Annisa menambahkan, meski Lee Jae-myung dipandang bisa memulihkan bidang politik, demokrasi, dan ekonomi, sebetulnya ia juga dibayang-bayangi isu-isu yang selama ini susah ”ditaklukkan” pendahulu-pendahulunya. Sejumlah isu tersebut mulai dari tingkat pengangguran, masalah utang rumah tangga, penyediaan perumahan terjangkau, hingga masalah rendahnya angka kelahiran dan reproduksi.

Tingkat pengangguran saat ini yang disorot adalah pengangguran usia muda yang cukup tinggi. Lalu, utang rumah tangga Korea dilihat dari penggunaan kartu kredit saat ini terbilang tinggi. Bahkan, secara statistik ekonomi sudah merah, sudah bahaya.

Untuk perumahan, Lee Jae-myung menjanjikan perumahan terjangkau bagi warga Korsel. Saat ini problemnya rakyat Korsel tidak bisa membeli rumah karena harga yang tinggi. ”Dengan janji itu, harapannya rakyat Korsel bisa membeli rumah,” kata Annisa.

Adapun kemenangan Lee Jae-myung ini juga membawa harapan perdamaian dengan Korea Utara. Seperti janji politiknya, Lee Jae-myung menjanjikan akan ada konferensi tingkat tinggi dengan Korut.

”Karena, bagaimanapun, kelompok progresif adalah kelompok yang lebih mementingkan jalan damai ketimbang konfrontasi di perbatasan,” kata Afriadi lebih lanjut.

Ia meyakini Lee Jae-myung akan membuka kembali dialog dengan Korut. Kemudian, Lee Jae-myung akan merelaksasi kembali hubungan kedua negara di Semenanjung Korea.

”Sebelumnya di masa Presiden Yoon itu begitu keras, masing-masing negara membatu, tidak  mau ngomong. Jadi ini akan dicairkan kembali. Pasti ada delegasi damai yang akan dikirimkan ke utara,” tutur Afriadi.

Meski begitu, menurut Annisa, akan menarik untuk dilihat upaya Korsel mendekati Korut. Apalagi, Korut sudah mengganti undang-undang dasar mereka. ”Korut sudah mendefinisikan Korsel itu sebagai negara musuh, bahkan kantor inter-Korea sudah dihancurkan,” ucapnya.

Afriadi melanjutkan, apabila masyarakat Korsel menaruh harapan kepada Lee Jae-myung, Indonesia juga bisa melihat kemenangannya sebagai sebuah kesempatan untuk menghangatkan kembali hubungan kedua negara. Ia melihat hubungan kedua negara saat ini mengendur dalam satu tahun terakhir.

”Kenapa saya katakan mengendur? Salah satunya karena di bulan April lalu konsorsium LG itu membatalkan proyek baterai kendaraan listrik (EV) di Indonesia,” kata Afriadi.

Selain itu, menurut Afriadi, masih ada tugas di bidang hubungan diplomatik. Sampai saat ini perwakilan Indonesia di Korsel baru diwakili kuasa dagang. ”Kuasa dagang itu, kan, punya keterbatasan dalam hubungan diplomatik. Saya rasa itu perlu dipercepat,” katanya.

Upaya mengakrabkan dan menghangatkan hubungan kedua negara, lanjut Afriadi, tentunya dengan upaya-upaya diplomatik Kementerian Luar Negeri. Afriadi dan Annisa menuturkan, dari semua harapan rakyat yang ditujukan kepada Lee Jae-myung, akan menarik untuk dilihat dalam 100 hari pertama kerja presiden baru itu.

”Saat ini masih bergerak. Setelah pelantikan, kemudian ada pembentukan pemerintahan. Kita akan melihat dinamika dan gebrakan Lee Jae-myung,” ujar Afriadi.