Tahun 2026, Pasar Kerja Masih Akan Lesu seperti 2025

Pasar kerja memasuki tahun 2026 dengan kekhawatiran. Meski perekonomian tumbuh, belum tentu diikuti dengan pembukaan lowongan pekerjaan yang layak dan masif.

Kekhawatiran ini tampaknya berkembang di luar dan dalam negeri. Di Amerika Serikat (AS), misalnya, sejumlah media internasional, seperti The Wall Street Journal, menyebut, perusahaan-perusahaan sedang menyusun rencana untuk tahun 2026, tetapi perekrutan bukan salah satunya. Mereka tampaknya berupaya untuk tetap efisien hingga 2026 sambil mengandalkan teknologi untuk menangani lebih banyak tugas.

Senada dengan hal itu, Business Insider menggunakan istilah jobless boom untuk memproyeksikan cerita pasar kerja pada 2026.

Kepala Ekonom KPMG (jaringan firma jasa profesional global independen yang menyediakan layanan audit, pajak, dan konsultasi) Diane Swonk, yang diwawancarai, mengatakan, semua mata tertuju pada akal imitasi yang investasinya mendorong sebagian pertumbuhan ekonomi AS.

Investor akal imitasi biasanya perusahaan skala besar, termasuk perusahaan yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja kerah putih. Tingkat pengangguran telah meningkat menjadi 4,6 persen atau tertinggi sejak 2021.

Di Indonesia, pendiri dan Direktur Pelaksana Headhunter Indonesia Haryo Suryosumarto, Kamis (1/1/2026), di Jakarta, berpendapat, tahun 2026 masih akan menjadi tahun bertahan bagi angkatan kerja. Situasi pasar kerja dia perkirakan belum banyak berubah dibandingkan dengan 2025. 

Berdasarkan laporan riset Bank Dunia, ”Indonesia Economic Prospects: Fondasi Digital untuk Pertumbuhan (16 Desember 2025)”, kaum muda di Indonesia menghadapi transisi yang sulit dari pendidikan ke dunia kerja dengan kesenjangan jender yang tajam. Pada usia sekitar 19 tahun, proporsi perempuan muda yang berstatus tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mendapat pelatihan kerja (NEET ) mencapai lebih dari dua kali lipat ketimbang laki-laki. 

Kesenjangan itu semakin melebar setelah lulus kuliah, yakni sekitar usia 24 tahun. Pada usia itu, sekitar 66 persen penduduk bekerja, tetapi perempuan lebih dari 10 kali lebih mungkin menjadi NEET daripada laki-laki.

”Riset itu valid. Lulusan sarjana sekarang tidak menjamin cepat mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Makanya, fenomena memeluk pekerjaan atau job hugging yang dulu ramai pada 2025 tampaknya masih akan terus ada pada 2026,” ujarnya.

Pada 2026, lanjut Haryo, masih menjadi tahun yang berat bagi sebagian pengusaha karena upah minimum kembali naik. Sejumlah pengusaha masih berpikir ulang untuk merekrut lebih banyak tenaga kerja. Sebagian dari mereka telah membahas peluang adopsi otomasi yang menggunakan akal imitasi dan efisiensi.

”Jadi, capek kerja daripada capek cari kerja tampaknya harus terus menjadi mantra untuk yang masih punya pekerjaan pada 2026,” kata Haryo. 

Saat dihubungi terpisah, CEO Dicoding Narenda Wicaksono berpendapat, dari sisi usaha rintisan berbasis teknologi atau start up tidak bisa lagi dijadikan kiblat penciptaan lapangan pekerjaan pada 2026. Investasi ke sektor ini masih menghadapi tekanan. 

Berdasarkan laporan riset e-Conomy SEA 2025 yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain & Company (November 2025), investor modal ventura yang diteliti masih berkonsentrasi menyuntikkan investasi pada usaha rintisan (start up) yang mapan (late stage). Porsi pendanaan untuk usaha rintisan tahap awal (seed dan series A) hingga menengah (series B dan C) turun dari 30 persen menjadi 20 persen.

Untuk tren mendatang, tingkat optimisme investor terhadap kondisi usaha rintitsan mencapai 100 persen (Singapura), 79 persen (Vietnam), 64 persen (Malaysia), 50 persen (Indonesia), dan 43 persen (Filipina).

Di sektor industri lebih mapan, seperti otomotif dan perbankan, Narenda mengamati ada kecenderungan fenomena yang sama terjadi di Indonesia dan luar negeri. Sejumlah konglomerasi bank dan otomotif skala besar terlihat semakin enggan merekrut karyawan yang posisi pekerjaan bersifat repetitif dan minim interaksi dengan manusia. 

Posisi pekerjaan yang ia maksud contohnya junior developer, software testing, dan customer service. Otomasi dalam skala lebih luas dan masif, seperti telemedicine, mungkin sudah menjadi tren di luar negeri, tetapi di Indonesia hal seperti itu masih menyasar kelas menengah atas yang memiliki literasi digital kuat.

”Sepanjang suatu pekerjaan tidak memerlukan interaksi intens dengan pihak internal dan eksternal perusahaan, teknologi kecerdasan buatan sudah mulai bisa menggantikan peran karyawan,” katanya. 

Di tengah kondisi ini, Narenda berpendapat, perusahaan jasa (services company) mungkin lebih berpotensi membuka lowongan pekerjaan baru pada 2026, terutama dengan model full service yang memasok tenaga teknologi informasi dan layanan pendukung ke organisasi lain.

Peluang juga terbuka di sektor digitalisasi UMKM karena adopsi teknologi di UMKM terbukti meningkatkan pendapatan dan efisiensi. ”Maka, ekspektasi para pencari kerja mungkin perlu diturunkan,” ucap Narenda. 

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis S&P Global naik dari posisi 50,4 pada September menjadi 51,2 pada Oktober 2025. Indeks PMI Manufaktur di atas 50 menandakan ekspansi, sementara angka di bawah 50 menandakan kontraksi.

”Sekarang, PMI manufaktur ekspansif, tetapi tetap terjadi PHK. Artinya, memang sedang ada otomatisasi, terutama di sektor manufaktur,” kata Bob. 

Laporan riset Bank Dunia ”Indonesia Economic Prospects: Fondasi Digital untuk Pertumbuhan (16 Desember 2025)” yang mengolah data Sakernas BPS menyebutkan, sebagian besar lapangan kerja baru yang tercipta berada di sektor pertanian (naik 0,49 juta) dan akomodasi serta jasa makanan (naik 0,42 juta) dengan upah sekitar Rp 2,55 juta per bulan. Nilai upah keduanya jauh di bawah rata-rata nasional keseluruhan sebesar Rp 3,33 juta.

Antara tahun 2018 dan 2024, upah riil secara nasional menurun 1,1 persen per tahun. Upah riil pekerja berketerampilan tinggi mengalami penurunan terbesar, yaitu 2,3 ​​persen per tahun, diikuti oleh pekerja berketerampilan menengah yang upah riilnya menurun 1,1 persen per tahun.

Selain itu, komposisi pekerja berketerampilan juga berubah. Porsi pekerja berketerampilan menengah turun dari 71,1 persen pada 2018 menjadi 68,3 persen pada 2024. Kondisi ini diimbangi oleh peningkatan pekerjaan berketerampilan rendah, yaitu 2,3 poin persentase.

”Pihak yang paling tertekan adalah kelompok usia muda dan lulusan baru. Isu utama bukan unemployment (tidak bekerja), melainkan under employment. Pengangguran di Indonesia secara angka persentase sudah cukup rendah, tetapi kualitas pekerjaan yang kurang layak,” ujar peneliti senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teguh Dartanto.

Dia juga memandang, kondisi pasar kerja pada 2026 diperkirakan tidak akan jauh berbeda dengan 2025. Tekanan di pasar tenaga kerja Indonesia akan semakin berat karena pertumbuhan ekonomi domestik hanya sekitar 5 persen, gejolak geopolitik belum kunjung stabil, iklim investasi tidak ada terobosan baru, dan krisis iklim. 

Program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, tidak akan banyak berpengaruh terhadap penciptaan lapangan pekerjaan baru yang layak.

Menurut dia, program Makan Bergizi Gratis memang menciptakan lapangan kerja baru. Akan tetapi, program itu memicu crowding out effect (cancel out) pada kegiatan yang sudah ada, seperti berhenti atau lesunya kantin-kantin sekolah. 

Sementara program prioritas nasional Koperasi Merah Putih bukanlah program yang benar-benar baru. Indonesia pernah memiliki program Koperasi Unit Desa (KUD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Koperasi Merah Putih akan menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga akan menciptakan crowding out dengan aktivitas bisnis toko swasta, BUMDes, dan koperasi lain di perdesaan.