Membaca Arah Arab Saudi untuk Masa Depan Gaza Setelah Rencana Trump

Arab Saudi yang memimpin negara-negara Arab tengah mencari alternatif tandingan guna menggagalkan niat Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengusir penduduk Palestina dari Gaza.

Sebagai negara yang paling kuat secara politik dan ekonomi di Timur Tengah, sikap Arab Saudi menjadi kunci dalam menentukan masa depan Gaza, terlebih setelah Trump mengungkap minatnya untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza dan membangun kompleks mewah Riviera Timur Tengah di sana.

Setelah menyatakan tak sepakat dengan rencana Trump, Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman segera mengumpulkan para pemimpin Arab di Riyadh, Jumat (21/2/2025). Para pemimpin Arab pun berkumpul di Riyadh untuk menyusun rencana rekonstruksi pasca-perang Gaza guna menggantikan usulan Trump agar Amerika Serikat (AS) mengambil alih wilayah tersebut setelah mengusir penduduk Palestina.

Ada tujuh pemain utama politik Timur Tengah yang bertemu di Riyadh, Jumat lalu. Mereka adalah pemimpin de facto kerajaan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Raja Jordania Abdullah II, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Emir Kuwait Sheikh Meshal al-Ahmad Al Sabah, dan Putra Mahkota Bahrain Salman bin Hamad Al Khalifa.

Kantor Presiden Mesir mengatakan, Sisi telah meninggalkan ibu kota Saudi setelah bertemu dengan para pemimpin Bahrain, Jordania, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Pengamat Timur Tengah, Guru Besar Ilmu Sejarah dan Dosen Program Studi Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Yon Machmudi, mengatakan, sikap Arab Saudi tersebut jelas merupakan sinyal halus untuk menyatakan tidak sepakat terhadap rencana Trump.

”Kalau Arab Saudi setuju, pasti sudah disampaikan di depan. Mereka juga tak mau menyampaikan secara lugas bahwa mereka tak setuju, tapi ingin menyatakan bahwa ini keputusan bersama negara-negara Teluk Arab,” katanya di Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

Yon mengatakan, saat ini posisi Arab Saudi sangat penting bagi AS. Apalagi setelah keberhasilan Saudi menggelar pertemuan AS-Rusia. Arab Saudi juga penting bagi ekonomi AS. Di antaranya dengan kontrak pembelian pesawat AS yang nilainya sangat besar, minyak, dan bisnis-bisnis AS di Timur Tengah masih mengandalkan uang pangeran-pangeran Arab Saudi.

Dengan demikian, kemungkinan besar Trump akan mempertimbangkan sikap Arab Saudi itu. ”Trump juga tidak akan mau mengorbankan kepentingan AS tanpa ada jaminan akan ada yang menanggung biaya rekonstruksi,” katanya. 

Sejauh ini belum ada keterangan resmi mengenai hasil pertemuan di Riyadh, Jumat. Kantor berita resmi Saudi, Saudi Press Agency (SPA), hanya melaporkan bahwa pertemuan itu merupakan pembicaraan konsultatif persaudaraan.

Isi pembicaraan soal pertukaran pandangan mengenai berbagai isu regional dan internasional, khususnya upaya bersama dalam mendukung perjuangan Palestina dan perkembangan situasi di Jalur Gaza.

Sumber Saudi mengatakan, dalam pertemuan itu, para delegasi membahas versi rencana Mesir untuk masa depan Gaza. Para pemimpin Arab melihat rencana alternatif untuk rekonstruksi Gaza sebagai hal yang penting setelah Trump menggunakan besarnya biaya rekonstruksi Gaza sebagai pembenaran untuk merelokasi penduduk Palestina.

Akan tetapi, pertemuan di Riyadh itu masih menemui dua ganjalan utama, yaitu belum disepakatinya siapa yang harus memerintah Gaza dan bagaimana rekonstruksi dapat didanai.

Kendati belum ada hasil konkret dan masih ada perbedaan pandangan, pertemuan itu memberi pesan penting, yaitu bersatunya negara-negara Teluk Arab menghadapi rencana Trump mengusir penduduk Palestina dari Gaza.

Pertemuan di Riyadh itu akan menjadi salah satu pertemuan terpenting sebelum pertemuan darurat Liga Arab yang akan diadakan di Kairo, Mesir, pada 4 Maret 2025. Menurut laporan SPA, keputusan yang diambil pada pertemuan tidak resmi di Riyadh pada Jumat itu akan dimasukkan dalam agenda pertemuan di Kairo.

Pertemuan di Riyadh, yang dikoordinasi Arab Saudi, menunjukkan persatuan negara-negara Teluk Arab untuk menggagalkam rencana Trump.

Sebelumnya, Riyadh dengan tegas menolak kehendak Trump itu. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan telah memperingatkan pemerintahan AS tentang hak-hak rakyat Palestina dan menegaskan kembali tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel jika kondisi tertentu dilanggar.

”Kerajaan Arab Saudi juga menegaskan kembali penolakan tegasnya terhadap pelanggaran apa pun terhadap hak-hak sah rakyat Palestina, baik melalui kebijakan permukiman Israel, aneksasi tanah, atau upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi itu, hanya semalam setelah Trump menyatakan minatnya. 

Riyadh menambahkan bahwa posisinya itu tidak dapat dinegosiasikan dan tidak dapat dikompromikan.

Kerajaan Arab Saudi juga menegaskan kembali penolakan tegasnya terhadap pelanggaran apa pun terhadap hak-hak sah rakyat Palestina.

Selain itu, pengusiran warga Palestina menipiskan potensi normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi-Israel yang menjadi salah satu tujuan Trump. Para pemimpin Arab Saudi telah mengatakan bahwa mereka tidak akan mengakui Israel jika warga Palestina terusir dari Gaza, atau jika Israel menolak untuk menciptakan jalan menuju pembentukan negara Palestina.

Penulis buku tentang Hamas dan Timur Tengah, Rami G Khouri, menilai, perkembangan ini menunjukkan tiga dimensi Arab yang selama ini jarang terlihat.

”Aspek-aspek itu adalah tanda-tanda kebangkitan aksi politik dan diplomatik kolektif negara-negara Arab, kemampuan efektif, dan harga diri negara-negara Arab,” katanya dalam tulisannya yang diterbitkan di laman pusat studi Arab Center Washington DC, 21 Februari 2025.

Menurut Khouri, dimensi pertama adalah kemampuan negara-negara Arab untuk membuat proposal tandingan yang serius untuk membangun kembali Gaza, tanpa menggusur penduduk aslinya. Langkah ini lebih maju dari sekadar menanggapi dan menolak proposal Israel-Amerika untuk pembersihan etnis Palestina di Gaza dengan kata-kata saja.

Dimensi kedua adalah konsep aksi kolektif Arab yang bersatu untuk melindungi warga Palestina dengan membuat rencana rekonstruksi Gaza layak. Rencana semacam itu juga akan mencakup koordinasi yang erat dengan negara-negara lainnya di seluruh dunia, terutama negara-negara yang telah menolak pembersihan etnis warga Palestina.

Dimensi ketiga dan terpenting adalah posisi Arab Saudi yang sekaligus menolak rencana Trump dan memimpin respons negara-negara Arab lainnya.

Saat ini, Arab Saudi adalah negara Arab paling kuat, dengan potensi pengaruh politik dan ekonomi terbesar secara global. Hal ini karena aset energinya, kekuatan finansial, kepemimpinan agama Islam, dan lokasi strategis.

Namun, dalam setengah abad terakhir, negara ini sering kali menghindari untuk mengambil peran tegas sebagai pemimpin regional. Untuk kali ini, Khouri memandang Arab Saudi mulai mengambil peran pemimpin tersebut.

Hal ini pernah dilakukan saat Arab Saudi memimpin dunia Arab dalam mengusulkan Prakarsa Perdamaian Arab 2002 untuk perdamaian dengan Israel. ”Arab Saudi bisa dibilang sekarang memainkan peran yang lebih konstruktif di Timur Tengah dan dunia,” kata Khouri.

Hal ini termasuk dengan mendiversifikasi hubungan strategisnya dengan kekuatan regional dan global. Salah satunya ditunjukkan dengan kesuksesan menjadi tuan rumah pembicaraan diplomatik AS-Rusia tentang perang Ukraina pada 18 Februari 2025. 

Khouri mengatakan, seberapa baik Arab Saudi mengelola koalisi baru negara-negara Arab untuk membangun kembali Gaza akan menjadi ujian besar atas kemampuannya untuk memimpin negara-negara Arab dalam meluncurkan inisiatif penting.

Untuk itu, Arab Saudi membutuhkan koordinasi politik yang mendalam dengan berbagai pihak lain. ”Bukan tindakan sepihak yang banyak dilakukan sebagian besar negara Arab dalam beberapa tahun terakhir,” katanya.

Rencana Trump itu telah membuat rumit posisi negara-negara Arab. Riyadh yang mesra dengan Trump memperoleh banyak keuntungan diplomatik, militer, dan ekonomi dari kedekatannya dengan Washington. Penolakan frontal Arab Saudi bisa merusak kedekatan ini.

Sementara itu, Mesir dan Jordania sangat bergantung pada dukungan ekonomi AS. Menurut data Departemen Luar Negeri AS, sejak 1978, AS telah memberi Mesir lebih dari 50 miliar dollar AS dalam bentuk bantuan militer dan 30 miliar dollar AS dalam bentuk bantuan ekonomi. Adapun Jordania telah menerima lebih dari 1 miliar dollar AS setiap tahun, dalam beberapa tahun terakhir.

Akibatnya, Mesir dan Jordania memiliki ruang gerak diplomatis yang terbatas terhadap AS. Kedua negara itu menerima tekanan Trump untuk menerima penduduk Gaza dalam skema Riviera Timur Tengah.

Di satu sisi, negara-negara Arab itu mencoba meredakan ketegangan secara bilateral dengan AS untuk menjaga hubungan baik dan aliran bantuan.

Akan tetapi, mereka satu hati untuk satu hal yang tak boleh dilanggar oleh AS sekali pun, yaitu mereka tidak akan menerima pengusiran warga Palestina dari Gaza.

”Saya tegaskan kembali posisi teguh Jordania dalam menentang pemindahan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Ini adalah posisi yang menyatukan Arab. Yaitu membangun kembali Gaza tanpa menggusur warga Palestina dan mengatasi situasi kemanusiaan yang mengerikan harus menjadi prioritas bagi semua pihak,” tulis Raja Abdullah II dari Jordania dalam unggahannya di X, tak lama setelah bertemu Trump di Gedung Putih, 11 Februari 2025.

Selama pertemuan dengan Trump di Washington itu, Raja Abdullah II juga mengatakan Mesir akan mengajukan rencana untuk langkah selanjutnya.

Jalur Gaza sebagian besar hancur setelah lebih dari 15 bulan perang antara Israel dan Hamas. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan rekonstruksi Gaza akan menelan biaya lebih dari 53 miliar dollar AS.

Kairo belum merilis rincian proposalnya secara resmi. Mantan diplomat Mesir, Mohamed Hegazy, pernah mengungkap rencana itu terdiri dalam tiga fase teknis yang berlangsung selama 3-5 tahun.

”Fase pertama, yang berlangsung selama enam bulan, akan difokuskan pada pemulihan awal dan pemindahan puing-puing,” katanya.

Fase kedua akan memerlukan konferensi internasional untuk menetapkan rencana terperinci untuk rekonstruksi dan pemulihan infrastruktur. Adapun tahap akhir akan meliputi penyediaan perumahan dan layanan serta pembentukan jalur politik untuk melaksanakan solusi dua negara Palestina yang merdeka di samping Israel.

Seorang diplomat Arab yang memahami masalah Teluk mengatakan, tantangan terbesar yang dihadapi untuk mewujudkan rencana Mesir adalah bagaimana membiayainya.

Andreas Krieg, pengajar di School of Security Studies dan peneliti di Institute of Middle Eastern Studies di King’s College, London, mengatakan, saat ini adalah kesempatan unik bagi Saudi untuk menggalang semua negara Teluk Arab.

Proposal Kairo mencakup pendanaan hingga 20 miliar dollar AS selama tiga tahun. ”Rinciannya belum jelas dan ada kebingungan di antara para pemangku kepentingan tentang apa isi rencana tersebut,” ujar salah satu pejabat yang terlibat dalam negosiasi mengenai Gaza di Riyadh.

Proposal Mesir tersebut mencakup komite nasional untuk mengatur Gaza dan rekonstruksi. Sumber dana direncanakan dari Teluk dan negara-negara asing lainnya, antara lain AS, dan organisasi pembiayaan.

Rencana besar itu butuh koordinasi dan komitmen pembiayaan dari Arab agar dapat terlaksana. Komitmen pendanaan ini sangat krusial agar rencana Arab dapat diterima Trump.

Warga Palestina khawatir usulan Trump akan mengganggu stabilitas wilayah tersebut. Pengusiran itu akan mengulang ”Nakba”, atau bencana dalam perang tahun 1948 saat lahirnya negara Israel.

Saat itu, hampir 800.000 penduduk Palestina diusir dari tanah air mereka. Banyak di antaranya terpaksa mengungsi ke kamp pengungsi di Jordania, Lebanon, dan Suriah, serta di Gaza, Tepi Barat, dan Jerusalem Timur.

Hingga sekarang, keturunan mereka menderita lebih dari 75 tahun kemudian. Warga Palestina mengatakan menghadapi perlakuan diskriminatif di beberapa negara tersebut.

Berbicara di sebuah konferensi Miami yang diselenggarakan oleh lembaga nirlaba terkait dana kedaulatan Arab Saudi, utusan AS untuk Timur Tengah, Steven Witkoff, mengatakan bahwa komentar Trump tentang Gaza hanya rekomendasi solusi, bukan pemaksaan. (AP/REUTERS/AFP)