Rubio Iming-imingi MBS dengan Kerja Sama Ekonomi dan Pertahanan

RIYADH, SELASA — Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menawarkan kerja sama ekonomi dan pertahanan negaranya dalam pertemuan dengan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman di Riyadh, Arab Saudi, Senin (17/2/2025). Tawaran itu disampaikan Rubio di tengah penolakan Riyadh terhadap proposal Presiden AS Donald Trump mengenai pengusiran rakyat Palestina dari Jalur Gaza.

Selain itu, Rubio juga menekankan bahwa dalam kesepakatan soal Gaza harus tercapai juga keamanan di kawasan.

Rubio terbang ke Riyadh setelah mengunjungi Israel dan menyatakan komitmen pemerintahan Trump terhadap masa depan Israel. Dalam kunjungan ke Riyadh, dia didampingi Penasihat Keamanan AS Mike Waltz dan Utusan Khusus Presiden AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff.

Adapun Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), penguasa de facto Kerajaan Arab Saudi, dalam pertemuan tersebut, antara lain, didampingi Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan bin Abdullah, Penasihat Keamanan Nasional Musaed bin Mohammed al-Aiban, dan Duta Besar Arab Saudi untuk AS Putri Reema bint Bandar.

Kantor berita Arab Saudi, SPA, seperti dikutip Arab News, melaporkan bahwa MBS dan Rubio membahas aspek-aspek kerja sama antara kedua negara serta cara-cara memperluas dan mengembangkan kerja sama itu di berbagai bidang. Keduanya juga membicarakan perkembangan kawasan dan internasional serta upaya-upaya menciptakan keamanan dan stabilitas.

Isi pertemuan agak detail disampaikan Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce. Tak ada pernyataan bersama yang dikeluarkan seusai pertemuan. Hal ini berbeda dengan pertemuan Rubio dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya secara terpisah.

”Menteri (Rubio) mengharapkan peningkatan kerja sama ekonomi dan pertahanan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi serta berkomitmen untuk lebih memperkuat kemitraan bilateral,” kata Bruce.

Selain itu, menurut Bruce, Rubio dan Pangeran MBS menegaskan kembali komitmen mereka untuk melaksanakan gencatan senjata di Gaza dan memastikan bahwa Hamas membebaskan semua sandera, termasuk warga negara AS. Rubio dalam pertemuan itu juga menggarisbawahi pentingnya pengaturan dan pengelolaan Gaza bisa berkontribusi pada keamanan regional.

Di luar masalah Gaza, keduanya juga disebut membicarakan cara untuk  untuk memajukan kepentingan bersama di Suriah, Lebanon, dan di seluruh wilayah, termasuk keamanan di Laut Merah dan kebebasan navigasi.

Sebelum bertemu MBS, Rubio diterima oleh Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan bin Abdullah. Seperti dilaporkan SPA, keduanya membahas hubungan kedua negara dan cara-cara memperkuat hubungan itu ”demi kepentingan dua negara bersahabat ini”. Keduanya juga membicarakan perkembangan kawasan dan internasional.

Kunjungan Rubio ke Arab Saudi dilakukan di tengah potensi rapuhnya perundingan lanjutan soal gencatan senjata antara kelompok Hamas dan Israel serta tata kelola Jalur Gaza. Gencatan senjata di Gaza juga tidak menghentikan serangan Israel ke wilayah lain Palestina, yakni di Tepi Barat.

Dalam kondisi tersebut, beberapa waktu lalu Presiden AS Donald Trump melontarkan proposal kontroversial dan mengejutkan, yakni relokasi warga Palestina yang berjumlah lebih dari 2 juta jiwa dari Gaza. Trump menyatakan, AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan membangun enklave itu menjadi ”Riviera-nya Timur Tengah”, serta warga Palestina tidak diperbolehkan kembali ke Gaza.

Mesir, Jordania—yang didukung Arab Saudi—dan komunitas internasional menolak proposal Trump. Para pejabat dari Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, Jordania, dan tuan rumah Arab Saudi dijadwalkan menggelar pertemuan di Riyadh, pekan ini, untuk membahas isu Gaza. Dua pejabat Mesir dan diplomat Arab menambahkan, bulan depan juga akan digelar pertemuan tingkat tinggi negara-negara Arab.

Rencana Trump untuk mengosongkan Gaza dan memindahkan penduduknya ditanggapi serius oleh kabinet garis keras Netanyahu. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, Senin (17/2/2025), mengungkapkan, mereka akan membentuk badan khusus untuk mengelola ”keberangkatan sukarela” warga Gaza di dalam kementerian yang dipimpinnya.

Pengosongan wilayah Gaza seperti yang direncanakan oleh Trump, dalam pandangan kabinet Netanyahu, artinya tidak akan ada kelompok perlawanan dan bahkan Otoritas Palestina yang memerintah di Gaza.

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, politisi sayap kanan, menyatakan, dia menuntut pemungutan suara para menteri kabinet Netanyahu terhadap rencana Trump. Ia juga menuntut bahwa Israel harus mengeluarkan ultimatum yang jelas kepada Hamas: segera bebaskan semua sandera, tinggalkan Gaza ke negara lain, dan letakkan senjata kalian.

Pemindahan warga Palestina dari Gaza ke negara ketiga, di antaranya ke Mesir, Jordania, dan bahkan Indonesia, juga sempat disebut ditentang banyak pihak. Arab Saudi, Jordania, dan Mesir secara terbuka menentangnya.

Para ahli hukum internasional menyebut pengusiran paksa warga Palestina akan serupa dengan pembersihan etnis dan kejahatan perang.

Selain itu, pengusiran warga Palestina menjauhkan potensi normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi-Israel yang menjadi salah satu tujuan Trump. Para pemimpin Saudi telah mengatakan bahwa mereka tidak akan mengakui Israel jika warga Palestina terusir dari Gaza, atau jika Israel menolak untuk menciptakan jalan menuju pembentukan negara Palestina.

Tawaran kerja sama ekonomi-pertahanan dan pemilihan Riyadh sebagai tuan rumah pertemuan delegasi AS-Rusia untuk mendiskusikan proses negosiasi damai antara Rusia-Ukraina dipandang beberapa analis sebagai cara AS untuk mendekati Arab Saudi.

Amin Tarzi, analis hubungan internasional Universitas Southern California, seperti dilansir Radio Free Europe, mengatakan, selain mendorong Arab Saudi untuk mengambil peran utama dalam diplomasi internasional, AS juga ingin mempererat hubungan bilateral dengan sekutu lamanya itu.

”Baik Riyadh maupun Washington ingin memperluas hubungan di bawah pemerintahan AS saat ini,” kata Tarzi.

Pada masa pemerintahan Trump pertama di Gedung Putih, hubungan Riyadh-Washington dalam berbagai bidang berjalan sangat baik. Trump, yang menginisiasi Perjanjian Abraham, menginginkan Riyadh menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Tel Aviv.

Arab Saudi dikabarkan sepakat dengan hal itu meski kemudian mendorong Qatar dan Bahrain melakukannya terlebih dahulu. Sebelum normalisasi hubungan Arab Saudi-Israel terwujud, meletuslah perang Hamas-Israel yang diawali dengan serangan Hamas ke Israel, 7 Oktober 2023.

Menurut pengamat Timur Tengah dan Penasihat Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Smith Alhadar, pemerintahan Trump memberikan konsesi perjanjian keamanan dan transfer teknologi nuklir sebagai imbalan bagi normalisasi hubungan diplomatik Riyadh-Israel. Akan tetapi, dinamika yang terjadi di Timur Tengah, khususnya Palestina, mengubah semuanya.

Pangeran Turki Al-Faisal, mantan kepala badan intelijen Arab Saudi dan juga mantan Duta Besar Arab Saudi di AS, seperti dilansir Al Arabiya, mengatakan, masih banyak alternatif membangun kembali Gaza tanpa harus memindahkan penduduknya ke luar dari wilayah tersebut.

”Ada Prakarsa Damai Arab, itu adalah alternatif yang sangat komprehensif yang akan mempertimbangkan akhir yang tuntas dari konflik antara Israel dan negara-negara tetangga Arabnya,” kata Turki dalam Konferensi Keamanan Muenchen.

Matthew Robinson, Direktur Pusat Informasi Euro-Gulf, lembaga think-tank di Roma, Italia, mengatakan, beberapa ajang yang akan berlangsung di Riyadh adalah sebagai dorongan Washington agar Arab Saudi menjadi pemain utama dalam penyelesaian berbagai sengketa geopolitik global.

Pada saat yang sama, lanjut Robinson, meski ada ketidaksepakatan dalam beberapa hal antara Arab Saudi dan AS, hal itu tidak akan merusak hubungan strategis bilateral kedua negara. AS dan Riyadh berharap akan tetap mendapat keuntungan dari relasi tersebut.

”Sementara sekutu mungkin tidak setuju pada isu-isu kebijakan tertentu, tujuan strategis mereka yang lebih luas dapat memungkinkan dan memperkuat hubungan bilateral,” kata Robinson. (AP/AFP/Reuters)