Membaca Bumi, Mengakhiri Penyangkalan atas Krisis Manusia

Datangnya musim hujan selalu diiringi meningkatnya kewaspadaan. Ancaman pun muncul: permukiman terancam terendam, penyakit bermunculan, lalu sawah, ladang, dan kebun terancam gagal panen. Laju manusia dan barang juga terancam karena rel kereta terendam atau bergeser karena gerakan tanah. Krisis iklim yang makin menjadi juga membuat intensitas dan daya rusak bencana tak lagi sederhana, tetapi serba makin: makin meningkat, makin mematikan, dan makin sulit diatasi.

Data Bencana Indonesia 2024 mencatat, terjadi 3.472 kejadian dengan 3.449 bencana hidrometeorologi. Per hari, rata-rata terjadi 10 bencana dengan 540 korban tewas, lebih dari 11.000 jiwa terluka, dan 8.136.271 orang menderita atau mengungsi. Angka itu, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lebih kecil dari 2023, tetapi dampaknya lebih masif.

Tahun ini, hingga pertengahan Desember, ada 3.102 kejadian termasuk 1.574 banjir dan 670 cuaca ekstrem. Korban tewas 1.492 jiwa, 272 hilang, 7.751 luka-luka, serta 10.244.625 orang menderita/mengungsi. Sebagian besar angka itu disumbang dari bencana Sumatera. Infrastruktur publik di lebih dari 50 kabupaten/kota rusak, termasuk sekolah, jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan kantor pemerintahan.

Di ujung 2025 ini, situasi genting tersebut patut menjadi perenungan bersama. Buku Bacaan Bumi: Pemikiran Ekologis untuk Indonesia yang ditulis oleh 17 akademisi dan diedit oleh Indonesianis Gerry van Klinken hadir di waktu yang tepat untuk memberi kerangka berpikir luas tentang krisis ekologis di Indonesia.

”Krisis ekologis adalah krisis manusia, bukan krisis teknologi,” tulis Klinken dalam pengantarnya. Buku tersebut diharapkan menjadi pemantik diskusi dan riset di bidang sosial humaniora yang nantinya dapat membidani lahirnya generasi baru yang sejiwa untuk mengatasi krisis manusia.

Para penulis berbagi pemikiran dalam membaca relasi manusia–alam dari sisi ekonomi, politik, sejarah, filsafat, hingga antropologi, terutama pada konflik wilayah ekstraktif seperti hutan dan desa.

Sayangnya, kota yang juga menjadi titik penyebab maupun terdampak bencana ekstrem, kurang menjadi obyek kajian. Hal tersebut mungkin karena diasumsikan kota sekedar merasakan akibat krisis yang diproduksi di tempat lain.

Kenyataannya, di ruang urban pula terjadi perubahan fungsi lahan besar-besaran. Perkotaan yang bertumbuh tak terkendali, seperti Jakarta dan sekitarnya, menciptakan bencananya sendiri. Ada penurunan muka tanah akibat ekstraksi air tanah berlebihan, konversi masif ruang terbuka hijau menjadi properti komersial, serta sistem drainase tersumbat sampah dan beton.

Deforestasi di hulu memang mengubah pola hidrologi, tetapi pilihan tata ruang kota, distribusi kekuasaan, dan prioritas investasi adalah pemicu bencana yang tak kalah dahsyat.

Terlepas gugatan tentang kota, fakta lain menyentak. Setelah berulang kali bencana, termasuk makin akrabnya siklon menerpa kawasan khatuliswa yang sebelumnya dianggap tak akan parah, ternyata kesadaran terkait krisis iklim di Indonesia tetap rendah.

Padahal, fakta dan data kerusakan alam akibat ulah manusia sebenarnya tersedia. Laporan jurnalisme data Harian Kompas/Kompas.id pada 12 Desember 2025, misalnya, menyatakan dalam 30 tahun terakhir, setiap hari hampir 100 hektar hutan dibabat habis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat saja. Nasib hutan di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua tak kalah buruk. Jawa sudah lebih dulu gundul.

Mengapa kesadaran krisis iklim kita rendah?

Mungkin ini terkait dengan soal data Climate Action Tracker (CAT) yang menemukan hanya 55 persen orang Indonesia menginginkan negerinya beralih ke energi terbarukan dan hanya 47 persen bersedia melindungi lingkungan hidup. Laporan Forest Digest, sesuai survei Remotivi tahun 2023, sebanyak 63 persen responden di Indonesia menganggap krisis iklim tidak berbahaya. Sebanyak 22,8 persen sadar ada perubahan iklim, tetapi menyangkalnya. Survei dari Yale University pada 2021 menunjukkan 18-21 persen orang Indonesia menyangkal krisis iklim dan kalaupun terjadi, itu bukan karena manusia.

Menurut Klinken, ini penyangkalan paling tinggi, bahkan di atas Amerika Serikat. Ia pun bertanya, adakah rekayasa sosiologi pembodohan di Indonesia seperti di AS? Mungkin saja mengingat banyaknya penguasa berbasis populisme.

Di era media sosial, pendengung dibayar untuk menanamkan pemahaman seragam di seantero negeri. Tidak kebetulan jika sebagian penguasa terkait dengan usaha ekstraktif di hulu hingga pebisnis besar di perkotaan.

Kembali ke kota, di sini kita dapat melihat skala kecil ketidakadilan pemicu krisis manusia. Kota rakus menyerap material, energi, serta sumber daya dari hulu dan dari wilayahnya. Namun, distribusi manfaat tak pernah merata.

Mari menengok Jakarta Utara. Di sana, sebagian daerah, khususnya permukiman nelayan dan pekerja informal, rutin diterjang rob akibat naiknya permukaan air laut yang terkombinasi dengan penurunan muka tanah. Di kawasan yang sama tetapi di area elite, rob lebih jarang menerjang.

Hal serupa ditemui di poros Sudirman-Thamrin yang dilengkapi pompa besar dan infrastruktur drainase modern. Ini berbeda dengan permukiman padat tak jauh dari area itu. Kawasan elite atau pusat ekonomi utama selalu relatif lebih aman. Suatu hasil alokasi sumber daya dan perhatian pemerintah yang timpang, bukan soal geografis.

Di tingkat dunia, negara mapan bisa menjadi negara rendah emisi, menata ruangnya lebih hijau, dan tampak berkelanjutan. Namun, mereka memanfaatkan nikel, batubara, produk pertambangan lain, ataupun perambahan hutan dari negara miskin. Jangan heran jika perdagangan karbon sebagai insentif dari negara maju bagi negara miskin yang memelihara hutannya terbukti pula sulit dibilang berhasil.

Mendapatkan manfaat ekonomi tak seberapa, negara miskin masih harus menanggung akibat dari kegiatan ekstraktif ditambah terjebak program buruk lain, seperti menerima sampah impor dibalut program reduce-replace-recycle dan pemberdayaan. Limbah legal dan ilegal itu terdiri atas baju bekas sampai sampah elektronik dari negara maju.

Sama seperti konsep kota hijau, eco-city, atau kota cerdas, beberapa kajian akademik menunjukkan ada penyederhanaan berlebihan terhadap kompleksitas urban. Ujungnya, konsep itu diterjemahkan sebagai proyek yang menempatkan kota sebagai komoditas ekonomi, mengutamakan investasi ketimbang kebutuhan warga.

Padahal, yang dibutuhkan adalah distribusi manfaat dan risiko secara adil. Menggamit kemajuan teknologi dan digitalisasi untuk tampak modern terbukti tak cukup mampu untuk mengerem sedikit saja laju krisis ini.

Agar publik secara luas mampu memahami apa itu krisis iklim, Fathun Karib dalam salah satu artikel di Bacaan Bumi menegaskan bahwa kesadaran seseorang dapat dibangkitkan dari menggali pengalaman hidup pribadinya. Itu terutama pengalaman yang berkelindan dengan perubahan sosial serta lingkungan lokal dan global.

Fathun mencontohkan bagaimana ia membuat salah satu mahasiswanya memahami krisis ekologi dengan mendorongnya meneliti pengalaman keluarganya yang pindah dari Irlandia ke AS pada abad ke-19. Kepindahan itu ternyata bagian dari gelombang besar migrasi yang dipicu wabah kelaparan karena gagal panen di Irlandia.

Bencana itu terkait penguasaan Inggris atas Irlandia. Irlandia dipaksa mengubah cara bercocok tanam dengan menggunakan pupuk buatan pabrik agar memaksimalkan hasil panen demi memasok penjajahnya. Sampai akhirnya tanah tak lagi bisa menoleransi bahan kimia dan gagal panen yang memicu kelaparan. Sementara negara penjajah relatif aman dari tragedi.

Krisis di Irlandia di abad ke-19 menunjukkan ada relasi kuasa. Manusia secara umum melihat alam untuk dimanfaatkan, bukan sebagai bagian integral, saling menjaga, dan hidup bersama. Orang masih melihat wilayah terkotak-kotak pada batas administrasi. Prinsip yang keliru dan sudah saatnya diakhiri.

Saat ini, masyarakat adat disebut sebagai kelompok kecil di muka bumi yang masih menjaga relasi setara alam dan manusia. Mereka memilih setia mempraktikkan kearifan budayanya secara lengkap turun-temurun dan menjadi garda terdepan penjaga kawasan hulu yang tersisa.

Bagaimana dengan masyarakat kota, populasi terbanyak di dunia berada?

Sensitivitas orang kota bahwa manusia dan tanah tempatnya hidup itu satu kesatuan perlu dibangkitkan dengan terus menggali pengalaman pribadi atau komunitas. Riset seperti saran Fathun bakal berdampak jika semakin banyak dilakukan oleh dan terhadap kaum urban.

Media massa lewat berbagai laporan jurnalistiknya dalam berbagai platform dapat aktif berkontribusi dengan memublikasikan hasil riset dengan bahasa yang mudah dipahami warga. Keadilan iklim juga perlu diperjuangkan oleh siapa saja, khususnya kita warga kebanyakan. Hal ini agar kita tidak terus-menerus dipermainkan penguasa yang buta hati untuk menjadi pelaku ataupun korban dari krisis manusia ini.