Membaca Pesan Prabowo untuk Para Pengkritik

Mustahil demokrasi tanpa kritik (Kwant, 1962). Demikian salah satu teori mengenai kritik yang ditulis oleh RC Kwant dalam bukunya, Mens en Kritiek. Kritik dan demokrasi bagaikan dua hal yang tak bisa dilepaskan. Sebab, kritik dalam demokrasi adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat.

Tak terkecuali di Indonesia, negara yang menganut sistem demokrasi. Kritik menjadi sesuatu yang tak terhindarkan bagi setiap rezim. Termasuk Presiden Prabowo Subianto yang baru dilantik 20 Oktober 2024 lalu.

Prabowo bahkan memberikan pesan kepada pengkritiknya saat berpidato pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus mau dikritik, tetapi kritik yang benar dan bukan berdasarkan dendam.

”Kita (partai koalisi pemerintah) harus mau diawasi. Kita harus mau dikoreksi. Kita harus mau dikritik. Tetapi, kritiknya yang benar, jangan kritik berdasarkan dendam,” tutur Prabowo.

Siapa yang mendefinisikan kebenaran? Padahal, kebenaran secara filosofis diperdebatkan terlebih dahulu di antara beberapa pihak sebelum dirumuskan apa yang benar untuk kepentingan bersama.

Pernyataan itu dilontarkan tatkala sejumlah kebijakan Presiden menuai kritik dari masyarakat. Kritik yang dilontarkan, antara lain, terkait dengan kabinet gemuk, kebijakan PPN 12 persen, tata niaga LPG 3 kilogram, masuknya tentara dalam sejumlah jabatan sipil, serta efisiensi anggaran. Lantas, bagaimana memaknai pesan Prabowo kepada para pengkritiknya?

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, kritik dan masukan masih bisa disampaikan di Indonesia. Masyarakat tetap bebas bersuara. Demo pun tak dilarang sepanjang tidak mengganggu atau merusak fasilitas umum. 

”Sejauh ini, nggak ada yang mengkritik lalu tiba-tiba dilaporin (ke aparat), kan? Media yang menulis agak keras juga dibiarin meski Presiden tahu sebagian mengada-ada,” ujar Hasan saat dihubungi, Senin (17/2/2025).

Justru, menurut Hasan, Presiden Prabowo mendengarkan semua kritik dan masukan yang disampaikan, terutama yang berkaitan dengan nasib masyarakat. Oleh karena itu, umumnya banyak masukan yang kemudian dipertimbangkan dan dijadikan keputusan.

Ia mencontohkan, perubahan dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 12 persen terjadi karena mendengarkan kritik dan masukan masyarakat. ”By law, seharusnya semua naik begitu saja. Tapi, banyak masukan dan sumbang saran sehingga Presiden akhirnya memutus hanya diberlakukan untuk barang mewah,” kata Hasan.

Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden ternyata mendapat banyak kritik dan masukan karena banyak anggaran layanan publik terpangkas. Oleh karena itu, kemudian ditegaskan kembali bahwa efisiensi tidak diberlakukan untuk pelayanan publik, gaji, dan bantuan sosial, tetapi untuk belanja modal. 

”Meski prinsip efisiensi diperlukan, kalau (menyangkut) nasib orang banyak pasti dipikirkan oleh beliau. Karena itu, kami juga berani memastikan uang kuliah, biaya operasional perguruan tinggi, beasiswa, KIP Kuliah pasti nggak dikurangi (anggarannya),” ujarnya.

Berbagai kritik dan masukan yang diterima Presiden berasal dari banyak pihak. Selain para anggota kabinet dan pembantu-pembantunya, Presiden juga memantau media massa dan media sosial.

Kendati demikian, beberapa kritik tak diterima. Dorongan membatalkan program Makan Bergizi Gratis disebutnya mendorong Presiden mengingkari janji kampanye. ”Itu agenda, program kerja, dan sudah dipikirkan sejak 2014. Soal (menutup) kebocoran (anggaran) juga sudah dari 2014 dan hari ini disisir kebocoran-kebocoran itu dari mana saja. Belanja hanya yang esensial,” kata Hasan.

Efisiensi anggaran menjadi kecenderungan kebijakan banyak negara. Pemangkasan anggaran di Indonesia dinilai tak seradikal di Amerika Serikat atau Argentina yang merumahkan banyak pegawai pemerintah. Apalagi, Presiden Prabowo tetap mendengarkan kritik dan masukan masyarakat dalam penerapan kebijakannya.

Peneliti di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wasisto Raharjo Jati, menilai, pernyataan Prabowo itu dilontarkan untuk merespons berbagai kritik terhadap pemerintahannya. Sebab, kritik yang dilontarkan kepada Prabowo terkadang bersifat subyektif karena disinformasi dan misinformasi. ”Akibatnya, esensi kritik justru lebih bersifat peyoratif daripada konstruktif,” ujarnya.

Lebih jauh, Wasisto menuturkan, Prabowo termasuk salah satu presiden yang terbuka terhadap kritik. Hal itu terlihat dari sejumlah kebijakan yang direvisi setelah menuai kritik publik, seperti PPN 12 persen dan tata niaga LPG 3 kilogram.

Meski demikian, Prabowo diharapkan untuk memperbaiki iklim kebebasan berpendapat di Indonesia yang menurun signifikan sejak pandemi Covid-19. Sebagian pengkritik justru mengalami doxing dan menurunkan unggahan-unggahan konten yang kritis. 

”Hal ini tentu menjadi semacam cerminan sekarang, apakah pernyataan Prabowo itu memang menjadi langkah konkret terbukanya kebebasan berpendapat atau menjadi sebaliknya, hanya menjadi langkah simbolis. Mengingat belum ada semacam langkah konkret untuk menjamin kebebasan berpendapat ke depan,” kata Wasisto.

Selain itu, komitmen dari Prabowo yang terbuka terhadap kritik idealnya diikuti dengan upaya mengevaluasi berbagai aksi pembungkaman dan penindakan terhadap para pengkritik yang terjadi di era-era sebelumnya. Salah satunya, melalui pembuatan regulasi yang inklusif dan merevisi pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berpotensi membungkam suara publik.

Pengajar Ilmu Politik di Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga Pribadi, mengakui, selama 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, terkesan pemerintah merespons beberapa keluhan masyarakat. Namun, hal ini sekaligus menunjukkan pemerintah belum solid dan stabil dengan kebijakannya.

Selain itu, respons ini terkesan wajar terjadi karena ingin membangun legitimasi kuat dari masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Masalahnya, apakah ke depan pemerintah menjamin akan tetap responsif? 

”Bisa saja, ketika kepercayaan dan legitimasi masyarakat terbentuk, pemerintah tak lagi merespons (keluhan dan masukan masyarakat). Karenanya, ini harus diantisipasi dengan tetap menjaga kekuatan kritisisme masyarakat sipil,” kata Airlangga.

Dari pidato Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam perayaan HUT Ke-17 Gerindra disampaikan pula perihal akumulasi kekuatan Prabowo yang menguat.

Ketika mendapatkan kepercayaan kuat, lanjut Airlangga, ada kecenderungan pemerintahan menjadi semakin tidak responsif. Selain itu, pidato Prabowo yang mengatakan ”siap dikritik asal benar” juga perlu diwaspadai.

”Siapa yang mendefinisikan kebenaran? Padahal, kebenaran secara filosofis diperdebatkan terlebih dahulu di antara beberapa pihak sebelum dirumuskan apa yang benar untuk kepentingan bersama,” lanjutnya.

Adanya syarat dalam frasa ”siap dikritik asal benar” bisa menihilkan kesediaan dikritik tersebut. Hal ini seakan-akan ada syarat ”benar” dengan kebenaran didefinisikan oleh negara. Ini tak berbeda dengan masa Orde Baru, ”boleh kritik asal santun, boleh kritik asal solutif" dan ujungnya kritik menjadi sulit dilakukan.

Namun, menurut Airlangga, Presiden Prabowo Subianto bisa menunjukkan kesungguhan dari ucapannya pada HUT Ke-17 Gerindra tersebut dengan konsisten menerima kritik dan masukan. 

”Kemerdekaan berpendapat dalam memberikan koreksi juga harus tetap dijaga, jangan dibatasi, sepanjang tidak mengarah pada hate speech atau penghinaan pada orang lain. Waktu yang akan membuktikan (ucapan Presiden Prabowo),” katanya.