Memetakan dan Memitigasi Dampak Tarif Trump

Dampak langsung dan tak langsung pengenaan tarif resiprokal Amerika Serikat tengah menghantui Indonesia. Kedua dampak itu bakal menekan sektor industri manufaktur dan daerah-daerah penghasil komoditas ekspor di Indonesia. Langkah-langkah mitigasi diperlukan.

Pada 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan besaran tarif resiprokal terhadap negara-negara pendulang surplus dagang terbesar atas AS. Indonesia dikenai bea masuk impor timbal balik sebesar 32 persen.

Kebijakan tarif Trump itu membuat perang dagang makin sengit, terutama AS versus China. Kini, total tarif yang dikenakan AS terhadap China sebesar 145 persen, sedangkan China membalas AS dengan total tarif 125 persen.

Perang dagang itu telah menggoyang pasar saham dan keuangan global, serta depresiasi nilai tukar mata uang sejumlah negara. Perang dagang itu juga akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi China semakin melemah.

Gelombang rembetannya ke Indonesia berpotensi semakin besar. Ini mengingat AS dan China merupakan mitra dagang terbesar Indonesia.

Secara khusus, tim ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memetakan dampak perang dagang itu secara sektoral dan regional. Mereka juga merekomendasikan sejumlah langkah mitigasinya.

Kepala Departemen Riset Industri dan Daerah Kantor Ekonom Bank Mandiri Dendi Ramdani, Rabu (16/4/2025), mengatakan, sektor industri yang terpukul tarif Trump secara langsung antara lain tekstil dan produk tekstil (TPT), furnitur, karet, alas kaki, elektronik, dan pengolahan ikan. Industri-industri tersebut memiliki rasio ketergantungan ekspor yang sangat besar ke AS.

Industri TPT dan furnitur memiliki rasio ketergantungan terbesar, yakni 61,4 persen dan 59,1 persen. Kemudian, disusul industri pengolahan ikan dengan rasio 57 persen dan kulit 56,3 persen.

”Sejumlah industri tersebut juga terkena dampak tak langsung tarif Trump, yakni depresiasi rupiah, penurunan harga komoditas ekspor, dan semakin melemahnya ekonomi China,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta.

Sektor industri yang terpukul tarif Trump secara langsung antara lain tekstil dan produk tekstil, furnitur, karet, alas kaki, elektronik, dan pengolahan ikan.

Dendi menjelaskan, bahan baku sejumlah industri tersebut berasal dari impor. Jika nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terdepresiasi semakin dalam, biaya produksi industri-industri itu akan membengkak.

Industri elektronik dan pakaian jadi, misalnya, porsi bahan baku impornya masing-masing sebesar 47,1 persen dan 32,1 persen. Apabila rupiah terdepresiasi 10 persen, maka biaya produksi industri elektronik naik 4,7 persen dan pakaian jadi 3,2 persen.

Tak hanya itu, Dendi melanjutkan, harga komoditas dunia juga berpotensi turun karena sepi permintaan. Hal ini tentu saja akan berimbas juga ke sejumlah industri nasional, seperti minyak sawit, batubara, produk olahan nikel, serta besi dan baja.

Kinerja ekspor beberapa industri nasional juga berpotensi terdampak pelemahan ekonomi China. Ekonomi China yang tengah melambat diperkirakan bakal semakin melemah akibat petang dagang dengan AS.

Sejumlah lembaga riset dan pemeringkat internasional memperkirakan ekonomi China pada 2025 tumbuh 4-4,5 persen. Pada 2026, pertumbuhannya diproyeksikan semakin turun menjadi 3-4 persen (Kompas, 15/4/2025).

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal bahkan meminta RI lebih mewaspadai dampak pelemahan ekonomi China. Ini mengingat kebergantungan perdagangan RI pada AS hanya sekitar 10 persen atau lebih rendah dari kebergantungan RI pada China yang berkisar 20 persen.

”Sejumlah industri berpotensi kesulitan mengekspor ke China karena pasar ekspor industri di China juga terhambat. Selain itu, impor produk-produk dari China yang masuk pasar Indonesia juga bisa bertambah besar,” katanya.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengaku, sudah banyak penundaan pesanan mebel dan kerajinan dari pelaku industri di AS. Produk-produk pesanan itu jadi tidak dikirim dan hanya disimpan di gudang.

Sementara Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana menyatakan, AS masih menoleransi barang Indonesia yang sudah telanjur dikirim ke AS pasca-pengumuman dan penundaan tarif resiprokal. Namun, produk pesanan yang sedang dalam proses produksi masih dalam posisi saling tawar harga.

”Bisa jadi dalam posisi itu, kami yang membatalkan produksi karena harganya kurang menguntungkan. Bisa juga pembeli AS yang justru membatalkannya,” katanya.

Baik HIMKI maupun API sama-sama khawatir dengan membanjirnya produk-produk impor dari China. Sebelum perang dagang saja Indonesia sudah kebanjiran mebel dan kerajinan, serta TPT dari negara tersebut.

Mayoritas industri yang terdampak secara langsung dan tak langsung tarif AS merupakan sektor-sektor padat karya. Industri-industri itu tersebar di sejumlah daerah di Indonesia sehingga bakal berdampak ke perekonomian daerah.

Menurut Dendi, daerah-daerah di luar Pulau Jawa tertekan karena penurunan harga komoditas. Sementara, daerah-daerah di Pulau Jawa tertekan akibat pelemahan ekspor produk manufaktur yang berorientasi ekspor.

Ia mencontohkan industri furnitur, alas kaki, kulit, mesin dan mekanik, kendaraan bermotor, dan TPT banyak tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tim ekonom Bank Mandari mengelompokkan daerah-daerah dalam region III-VII.

”Total ekspor berbagai komoditas di region-region itu pada 2024 senilai 62,9 miliar dollar AS,” katanya.

Daerah-daerah di luar Pulau Jawa tertekan karena penurunan harga komoditas. Sementara, daerah-daerah di Pulau Jawa tertekan akibat pelemahan ekspor produk manufaktur yang berorientasi ekspor.

Adapun di daerah-daerah Sumatera, komoditas ekspornya adalah minyak sawit dan timah beserta produk turunan, karet, batubara, peralatan elektronik (perlengkapan telepon seluler), dan migas. Total ekspor berbagai komoditas yang masuk region I dan II tersebut pada 2024 sebesar 74,8 miliar dollar AS.

”Dampak langsung dan tak langsung kebijakan tarif AS bisa menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, pelemahan daya beli, peningkatan angka pengangguran, dan penurunan kualitas kredit,” ujar Dendi.

Oleh karena itu, kata Dendi, Pemerintah RI perlu memetakan potensi dampak langsung dan tak langsung tarif AS per sektor dan per daerah. Setelah itu, tentukan upaya-upaya memitigasi dampak-dampak tersebut.

”Hal itu bisa dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” katanya.

Dendi juga mengapresiasi Pemerintah RI yang memulai negosiasi dengan Pemerintah AS. Salah satu yang bakal ditawarkan Indonesia adalah membeli produk-produk dari AS senilai defisit neraca perdagangan AS.

Sementara Faisal berharap agar Pemerintah RI berhati-hati menderegulasi kebijakan impor. Pelonggaran kebijakan-kebijakan impor itu sebaiknya menyasar komoditas-komoditas yang benar-benar dibutuhkan dan tidak ada substitusinya di dalam negeri.

Begitu juga perihal pelonggaran kebijakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Jangan sampai pelonggaran TKDN justru memperlemah industri-industri dalam negeri penopang TKDN tersebut.

”Ingat, salah satu tujuan kebijakan TKDN adalah memperkuat dan menumbuhkan industri-industri komponen produk manufaktur di sejumlah daerah. Melalui TKDN, rantai pasok industri domestik juga bakal semakin kuat,” kata Faisal.