Perlunak Tarif Trump, RI Bakal Borong Produk AS Senilai Rp 319 Triliun

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia akan mengajukan proposal pembelian produk dari Amerika Serikat senilai hingga 19 miliar dollar AS dalam rangkaian negosiasi dagang di Washington DC, pekan depan. Rencana ini menjadi salah satu poin utama dalam upaya menekan tarif impor tinggi yang diberlakukan terhadap produk ekspor Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai memimpin Rapat Koordinasi Teknis Terbatas terkait persiapan negosiasi penetapan tarif resiprokal oleh AS terhadap Indonesia, di Jakarta, Senin (14/4/2025).

Turut hadir dalam rapat tersebut dua Wakil Menteri Luar Negeri, yakni Arif Havas Oegroseno dan Arrmanatha Christiawan Nasir, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu, serta Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu.

Airlangga menyebut, penawaran pembelian produk dari AS bertujuan mengurangi defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia dan akan menjadi salah satu poin utama dalam proposal negosiasi tarif impor yang dibawa ke Gedung Putih.

”Rencana Indonesia adalah mengompensasi selisih ekspor-impor yang besarnya di kisaran 18-19 miliar dollar AS. Indonesia akan membeli barang dari AS sesuai kebutuhan dalam negeri, dengan nilai mendekati angka tersebut,” ujar Airlangga.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah AS menunda penerapan tarif bea masuk resiprokal sebesar 32 persen yang semula akan berlaku mulai 9 April 2025. Dengan penundaan ini, tarif bea masuk terhadap produk Indonesia masih berada di angka 10 persen dalam tiga bulan ke depan.

Airlangga menjelaskan, selama ini Indonesia tidak mengenakan tarif tinggi terhadap produk AS yang masuk ke pasar dalam negeri. Bahkan, pada sektor pertanian, seperti kedelai, Indonesia menekan tarif impor hingga mendekati nol persen.

”Jadi, bisa disimpulkan bahwa permasalahan yang dipersoalkan (oleh Presiden Donald Trump) bukan tarif bea masuk, melainkan hambatan nontarif (non-tariff barriers) yang berlaku di Indonesia,” ujarnya.

Terkait komoditas yang akan dibeli, Airlangga memastikan produk-produk yang diimpor akan menyesuaikan dengan kebutuhan nasional, terutama barang agrikultur, seperti kedelai, gandum, dan kapas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga akhir 2024, neraca perdagangan Indonesia dengan AS mengalami surplus sebesar 16,08 miliar dollar AS. Sementara itu, total surplus perdagangan nonmigas pada tahun yang sama mencapai 31,04 miliar dollar AS. Ekspor nonmigas Indonesia ke AS meliputi garmen, peralatan listrik, alas kaki, dan minyak nabati.

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan, pembelian produk dari AS belum tentu dilakukan melalui skema impor langsung. Menurut dia, penghitungan tetap akan tecermin dalam neraca perdagangan.

”Jadi, istilah impor itu bisa bermacam-macam, misalnya beli dulu, masuk bertahap, dan lainnya. Konteksnya tetap pada keseimbangan defisit, yang penting dihitung dalam neraca perdagangan. Intinya, kita meningkatkan pembelian barang dari AS untuk menutup defisit mereka,” ujar Susiwijono.

Delegasi Indonesia juga membawa opsi perluasan investasi ke Amerika Serikat sebagai bagian dari paket negosiasi.

Rangkaian negosiasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 16-23 April 2025. Airlangga akan memimpin delegasi Indonesia dan bertemu dengan United States Trade Representative (USTR) atau Kantor Perwakilan Dagang AS.

Dalam lawatan tersebut, Airlangga akan didampingi Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Dua nama terakhir juga dijadwalkan menghadiri Spring Meeting IMF–World Bank di Washington DC.

Selain pembelian produk, delegasi Indonesia juga membawa opsi perluasan investasi ke Amerika Serikat sebagai bagian dari paket negosiasi. Airlangga menyebut, sudah ada perusahaan Indonesia yang tengah melakukan persiapan teknis untuk berinvestasi di AS.

”Semua masih tergantung pada proses negosiasi. Setelah tercapai kesepakatan, nama perusahaan dan komoditas investasi akan diumumkan,” katanya.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyatakan, sektor minyak dan gas (migas) menjadi salah satu sektor strategis untuk investasi Indonesia di AS. Ia menyebut, Indonesia telah memiliki pengalaman dalam investasi luar negeri melalui anak usaha BUMN, termasuk PT Pertamina (Persero).

”Salah satunya industri migas. Kita sudah punya pengalaman, dan kemungkinan skema investasi akan melibatkan BUMN, termasuk BPI Danantara,” ujar Todotua.

Menurut dia, kehadiran Danantara sebagai sovereign wealth fund membuka ruang strategi investasi yang lebih fleksibel, baik di dalam maupun luar negeri.

Sementara itu, Mari Elka menekankan bahwa kebijakan tarif proteksionis seperti yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump dapat memicu tekanan ekonomi global, termasuk risiko perlambatan pertumbuhan atau bahkan resesi.

”Model ekonomi menunjukkan bahwa kebijakan tarif AS dapat berdampak 0,3 hingga 0,5 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita menghadapi risiko perlambatan yang lebih nyata akibat ketidakpastian kebijakan ekonomi, terutama di sektor perdagangan,” ujarnya.