Pekerjaan Rumah di Balik Tingkat Kemiskinan Terendah Sepanjang Sejarah Indonesia

Angka kemiskinan Indonesia pada September 2024 tercatat sebagai yang terendah, setidaknya sejak era Orde Baru periode tahun 1970-an. Meskipun layak diapresiasi, pemerintah tetap harus bekerja ekstra keras  untuk mengikis kemiskinan lebih besar lagi agar kemeleratan segera tertuntaskan.

Di atas kertas, Indonesia menutup tahun 2024 dengan pencapaian relatif menggembirakan, salah satunya dalam upaya mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2024 sebanyak 24,06 juta orang atau setara 8,57 persen populasi Indonesia. Angka tersebut turun dari Maret 2023 yang sebesar 25,90 juta orang atau 9,36 persen.

Jika ditarik dalam tren waktu yang lebih panjang, tingkat kemiskinan terkini merupakan yang terendah sepanjang sejarah, setidaknya sejak 1970 yang tercatat sebanyak 60 persen. Pencapaian terbaik sebelumnya pernah diraih pada tahun 2019 dengan jumlah kemiskinan sebesar 9,22 persen. Namun, pandemi Covid-19 memorak-porandakan sendi-sendi ekonomi lokal dan global sehingga membuat kemiskinan kembali menyentuh angka dua digit, yakni 10,19 persen. Saat itu, jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 2,77 juta orang.

Tak hanya pandemi, merunut sejarahnya, krisis ekonomi yang terjadi selalu mengerek kemiskinan ke angka yang lebih tinggi. Tahun 1998 menjadi puncaknya, krisis moneter yang melanda Tanah Air membuat jumlah penduduk yang tergolong miskin naik drastis sebanyak 6,73 juta orang. Melanjutkan tren peningkatan tahun 1996 yang sebanyak 3,77 juta orang. Rentetan turbulensi ekonomi itu pun mengatrol jumlah penduduk miskin dari 25,90 juta orang pada 1993 menjadi 49,50 juta orang pada 1998. Secara persentase pun melambung tinggi, dari 13,70 persen menjadi 24,20 persen pada periode waktu yang sama.

Kondisi itu tak lepas dari gejolak ekonomi yang berdampak pada ketidakseimbangan antara supply dan demand, yang kemudian berujung pada fenomena kehilangan pekerjaan. Pada akhirnya berujung dengan pelemahan daya konsumsi masyarakat dan turunnya tingkat pengeluaran masyarakat. Hal ini yang membuat penduduk miskin meningkat. Seebab, pengukuran kemiskinan Indonesia didasarkan pada tingkat pengeluaran per individu.

Kembali pada situasi terkini, jika mengacu catatan BPS, capaian kemiskinan terkini patut diapresiasi. Pasalnya, angka kemiskinan tercatat menurun manakala garis kemiskinan naik tipis dari Rp 582.932 pada Maret 2024 menjadi Rp 595.242 pada September 2024. Artinya, lebih banyak orang yang mampu berbelanja lebih banyak dari sebelumnya.

Kian tinggi nilai apresiasinya lantaran penurunan kemiskinan saat ini terjadi ketika kondisi ekonomi Indonesia tengah tidak baik-baik saja. Berbagai gejolak ekonomi menghantui, baik dari dalam maupun luar negeri. Pemutusan hubungan kerja pun marak terjadi sepanjang 2024. Bahkan, daya beli masyarakat pun terpantau turun terekam dari fenomena deflasi sepanjang Mei-September secara berturut-turut.

Salah satu faktor yang berperan menekan angka kemiskinan itu ialah bantuan sosial yang mengucur cukup deras dari pemerintah kepada masyarakat. Kementerian Keuangan mencatat, sepanjang Januari-September 2024 pemerintah telah menggelontorkan dana sebanyak Rp 111,57 triliun untuk memberikan jaring pengaman kondisi ekonomi masyarakat melalui skema bantuan sosial (bansos).

Sejumlah anggaran tersebut direalisasikan dalam bentuk Program Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, hingga kartu sembako. Pembagian jaring pengaman ini turut menjaga stabilitas tingkat konsumsi masyarakat, terutama bagi masyarakat penerima manfaat program bansos.

Melihat cukup efektifnya skema bansos dalam mengerem laju kemiskinan, pemerintah pun dituntut untuk lebih jeli dalam memetakan penyaluran bansos. Hal ini diperlukan lantaran hingga saat ini praktik penyaluran bansos salah sasaran masih merebak di sejumlah tempat.

Pada November 2024 lalu, Budiman Sudjatmiko selaku Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan menyebutkan bahwa sekitar 20 persen bansos yang disalurkan selama ini tidak tepat sasaran. Bahkan, pada Juni sebelumnya, Menteri Bappenas yang saat itu dijabat Soeharso Monoarfo mengatakan bahwa 46 persen penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran.

Meskipun begitu, pemerintah perlu melakukan improvisasi penanganan kemiskinan di negeri ini. Sebab, jika hanya mengandalkan bansos, berpotensi akan relatif kesulitan dalam menciptakan kemandirian masyarakat. Dengan demikian, kemampuan individu bersangkutan untuk lepas dari jebakan kemiskinan pun tak cukup kuat. Sederhananya, ketika penerima manfaat tidak lagi menerima bansos, besar kemungkinan individu tersebut kembali masuk dalam kategori miskin.

Oleh karena itu, perlu penciptaan lapangan pekerjaan untuk membuat masyarakat lebih produktif dan berdaya secara ekonomi. Tingkat ketergantungan masyarakat (miskin) pada bantuan pemerintah pun kian minim. Ibaratnya, saatnya pemerintah mengatur formulasi untuk ”melemparkan kail” ke masyarakat, tak melulu hanya menyediakan ”ikan-nya”.

Selain itu, di balik keberhasilan pemerintah mengurangi jumlah penduduk miskin itu, masih terdapat ketidakseimbangan antara potensi ekonomi dan kemiskinan. Lagi-lagi, ironi kemiskinan di tanah yang kaya akan sumber daya masih merajalela.

Di tengah penurunan angka kemiskinan nasional yang cukup menakjubkan, terdapat lima provinsi yang tercatat mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin. Kelima provinsi tersebut yaitu Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Papua, dan Papua Selatan. Ironinya, sejumlah provinsi itu tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi.

Kawasan Papua, misalnya, bersama dengan Maluku mencatatkan laju pertumbuhan tertinggi pada triwulan III-2024, yakni sebesar 6,00 persen atau jauh di atas capaian nasional yang sebesar 4,95 persen. Laju pertumbuhan area Kalimantan pun tak bisa dianggap sepele. Meski lebih rendah dibandingkan dengan Maluku dan Papua, pertumbuhan Kalimantan masih tergolong tinggi, yakni di angka 5,20 persen.

Walaupun laju pertumbuhan area Sumatera tercatat paling rendah, yakni 4,48 persen,skala ekonomi Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung tak dapat dianggap remeh. Salah satu pendorongnya ialah produk pertambangan dan komoditas hasil subsektor pertanian, terutama perkebunan kelapa sawit. Kedua komoditas ini memberikan kontribusi nilai ekonomi yang relatif tinggi bagi kemajuan daerah ataupun nasional. Sayangnya, besarnya nilai ekonomi itu belum terdistribusi secara merata sehingga kemiskinan masih merajalela di daerah kaya sumber daya itu.

Tak hanya itu, kemiskinan Indonesia juga masih dihadapkan pada standar garis kemiskinan yang masih relatif rendah jika dibandingkan dengan ketentuan global. Hingga saat ini, Indonesia masih menggunakan standar paritas daya beli atau purchasing power parity  (PPP) tahun 2011, yaitu sebesar 1,9 dollar AS per hari atau Rp 28.969. Namun, Bank Dunia dalam laporan bertajuk ”Indonesia Poverty Assessment” yang dirilis pada Mei 2023 mengusulkan perubahan standar garis kemiskinan Indonesia menjadi 3,2 dollar AS per orang per hari atau sekitar Rp 47.502.

Jika mengacu standar tersebut, garis kemiskinan Indonesia akan berada di angka Rp 1,4 juta per bulan. Artinya, akan lebih banyak penduduk Indonesia yang tergolong miskin. Sebab, hingga tahun 2024 setidaknya 16 provinsi di Indonesia rata-rata pengeluaran per kapitanya masih di bawah Rp 1,4 juta per bulan. Dengan demikian, pemerintah perlu strategi ekstra untuk benar-benar menuntaskan angka kemiskinan secara riil sesuai dengan usulan Bank Dunia terbaru. Jadi, capaian yang diraih saat ini bukan menjadi kebanggaan semu yang mengaburkan kondisi riil sesungguhnya di masyarakat. (Litbang Kompas)