Mengapa Ada Demokrasi?

Tidak ada apa pun yang muncul begitu saja dari ruang kosong. Segala sesuatu hadir karena memang dibutuhkan atau memiliki fungsi praktis. Konsep angka atau bilangan, misalnya, muncul dan akhirnya dipergunakan secara luas karena dibutuhkan untuk mencatat jumlah ternak, barang, dan sebagainya pada masa ribuan tahun silam.

Dengan prinsip itu pula, kita dapat mengajukan pertanyaan: mengapa ada demokrasi? Mengapa manusia menerapkan demokrasi sehingga sebuah negara ”terpaksa” mempunyai pemimpin yang tidak pintar serta bersikap seenaknya? Bukankah lebih baik diterapkan sistem penunjukan sehingga dihasilkan pemimpin yang lebih berkualitas? Jadi, apa manfaat sesungguhnya dari demokrasi?

Jawaban menarik dari pertanyaan-pertanyaan semacam itu coba diberikan oleh Profesor Steven Pinker, pemikir liberal sekaligus ahli psikologi kognitif, bidang ilmu yang mempelajari proses mental seperti berpikir dan berbahasa. Menurut dia, demokrasi sebenarnya tidak ada urusannya dengan bentuk pemerintahan. Demokrasi pada dasarnya hanya menuntut sebuah pemerintahan untuk mampu melindungi warganya dari anarki atau kekacauan.

Pemikiran tersebut muncul karena, bagi Pinker, sejak pemerintahan pertama terbentuk beribu-ribu tahun lalu, umat manusia senantiasa berjuang untuk mencari titik imbang antara kekerasan akibat anarki dan kekerasan akibat tirani (pemerintahan otoriter absolut).

Tidak jarang, manusia lebih memilih tirani karena jumlah korban tewas yang disebabkannya tetap lebih sedikit ketimbang anarki. Dengan kata lain, lebih baik hidup di bawah tirani daripada hidup menderita dalam kekacauan akibat ketiadaan penguasa (Pinker, Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism and Progress, 2018).

Karena itu, hal paling penting ialah jangan sampai terjadi anarki atau kekacauan. Itulah fungsi praktis demokrasi. Sistem ini harus bisa mencegah anarki. Jika gagal, masyarakat akan dengan mudah beralih pada ide orang kuat atau strongman yang bisa mengatasi berbagai masalah.

Gagasan mengenai manfaat demokrasi untuk mencegah anarki selaras dengan konsep demokrasi menurut ilmuwan politik Robert Dahl. Menurut dia, komponen penting demokrasi ialah kompetisi antara pemerintah dan oposisi.

Demokrasi harus mampu memastikan kompetisi berlangsung adil (konsekuensinya tidak boleh ada pemberangusan media oposisi). Maka, oposisi perlu dijamin hidup. Di sisi lain, pihak yang memenangi kompetisi atau pemilu harus dipastikan dapat memerintah dengan tenang (Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition, 1971).

Dengan konsep itu, demokrasi tak lain adalah formalisasi sekaligus penjinakan pertarungan politik. Kekuatan politik boleh berkompetisi, tetapi harus diatur sehingga tak berujung pada kekerasan fisik. Jangan sampai ada anarki atau kekacauan akibat persaingan politik.

Maka, jangan kaget atau terlalu larut dalam kekecewaan apabila pemilu yang terbuka, jujur, dan adil akhirnya menghasilkan pemimpin yang jauh dari memuaskan. Keputusannya menimbulkan kekacauan, membuat pelaku usaha kebingungan, bahkan rakyat negara lain juga merasa cemas.

Demokrasi bukan untuk memuaskan obsesi absurd manusia mengenai kesempurnaan. Demokrasi ”hanya” memastikan kompetisi politik berlangsung adil, terbuka, dan bermartabat. Jangan sampai ada anarki.

Kalaupun pemimpin yang tidak memuaskan itu mengeluarkan keputusan yang tidak pantas, demokrasi memastikan ada kekuatan lain yang bisa mengimbanginya. Lembaga peradilan bisa membatalkannya.

Hal ini terjadi di Amerika Serikat. Pengadilan membatalkan executive order (perintah eksekutif) Presiden Donald Trump. Institusi yudikatif memang menjadi benteng terakhir bagi upaya otokratisasi oleh eksekutif yang ”bermain mata” dengan lembaga legislatif.

Koreksi semacam ini penting agar tidak terjadi revolusi atau ledakan besar akibat ketidakpuasan bertumpuk-tumpuk dalam jangka waktu lama. Lagi-lagi tampak, sistem demokrasi harus bisa memastikan jangan sampai terjadi anarki.

Jadi, demokrasi muncul bukan untuk mengejar kesempurnaan. Demokrasi hanya memastikan persaingan politik berlangsung terkendali dan adil. Selamat berdemokrasi.