Mengapa ASN Level Menengah ke Bawah Lebih Terdampak Efisiensi Anggaran?

Apakah pejabat tinggi tidak terkena imbas efisiensi anggaran?

Penghematan anggaran berdampak pada seluruh pegawai di semua level, mulai dari pegawai level bawah hingga pejabat tinggi. Di Badan Kepegawaian Negara, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya hanya mendapat alokasi bahan bakar minyak (BBM) maksimal 10 liter per hari kerja.

Sedangkan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Utama tidak mendapatkan alokasi BBM. Sedangkan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, perayaan seremoni peringatan hari jadi ke-75 Imigrasi Indonesia pada Jumat (31/01/2025) digelar secara sederhana. Acara seremoni hanya sebatas pemotongan tumpeng, doa bersama, dan pemutaran video sejarah keimigrasian. 

Sementara pelaksanaan di tingkat wilayah, unit pelaksana teknis (UPT), dan perwakilan RI dibatasi hingga 15 peserta. Selain itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto berinteraksi dengan jajarannya di daerah dengan menggunakan video conference.

Adapun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penghematan di Kemenkes salah satunya dilakukan untuk perjalanan dinas. Budi bahkan berencana menggunakan pesawat kelas ekonomi untuk perjalanan dinas. Ia pun meminta pejabat eselon I untuk menggunakan pesawat kelas ekonomi saat perjalanan dinas, tidak menggunakan pesawat kelas bisnis seperti sebelum ada efisiensi anggaran. 

Bagaimana kebijakan efisiensi anggaran dirasakan pegawai level menengah ke bawah?

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran untuk beberapa pos pengeluaran, seperti alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat dan seminar, kajian dan analisis, serta diklat dan bimtek. Pemangkasan anggaran juga dilakukan untuk honor output kegiatan dan jasa profesi, percetakan dan suvenir, sewa gedung kendaraan dan peralatan, lisensi aplikasi, jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan perawatan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin, serta infrastruktur.

Namun, sejumlah kementerian/lembaga juga menerapkan penghematan untuk beberapa pos lain. Kemenpan dan RB misalnya, mengurangi operasional lift dan hanya menyalakan sebagian alat penyejuk ruangan (AC) sentral. Operasional mobil jemputan bagi pegawai juga diputuskan ditiadakan.

Situasi tersebut membuat sebagian pegawai lebih banyak menghabiskan waktu di ruangan lain yang sejuk, seperti di masjid dan kantin. Sebelum ada efisiensi, pegawai umumnya masih berada di lingkungan kantor meski seharusnya sudah selesai jam kerjanya. Bahkan, sampai lembur untuk menuntaskan pekerjaan. Akan tetapi, saat ini, bekerja hanya sekadar datang dan pulang.

Sebelum kebijakan efisiensi anggaran diterapkan, setiap hari selalu ada makanan dan minuman yang dipesan dan diantarkan oleh kurir ke kantor untuk kebutuhan konsumsi rapat atau yang lainnya. Namun saat ini, tidak ada lagi pesanan makanan dan hanya ada pesanan konsumsi untuk perorangan.

Apa dampak ketimpangan efisiensi anggaran antara pejabat tinggi dengan pegawai menengah-bawah?

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, penghematan semestinya dilakukan secara proporsional dan tidak memberatkan salah satu golongan ASN. Penghematan jangan hanya diberlakukan untuk fasilitas ASN golongan menengah, tetapi fasilitas untuk ASN golongan atas juga harus diefisienkan.

Menurutnya, saat ini implementasi efisiensi anggaran justru memunculkan ketidakadilan di antara golongan ASN yang berbeda. ASN golongan menengah menanggung dampak efisiensi yang lebih berat ketimbang golongan atas. Hal ini tentu akan memicu penurunan semangat kerja, padahal mereka berperan krusial dalam menunjang pekerjaan di kementerian/lembaga masing-masing.

Apalagi, mereka juga akan kehilangan sebagian tambahan pendapatan mengingat perjalanan dinas dikurangi, begitu pula rapat-rapat di luar kantor. Artinya, uang tambahan yang biasa didapatkan akan hilang. “Bagi ASN golongan menengah bawah, tambahan itu sangat penting untuk menyambung hidup,” ujar Agus.

Bagaimana nasib kualitas pelayanan publik sebagai imbas efisiensi anggaran?

Pemangkasan anggaran di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK berpotensi berdampak pada menurunnya kualitas perlindungan bagi saksi dan korban. Padahal jumlah permohonan perlindungan saksi dan korban terus meningkat setiap tahun, dengan lebih dari 10.217 permohonan pada 2024.

Dengan adanya pemangkasan anggaran, LPSK dengan terpaksa menolak beberapa permohonan bantuan perlindungan. “Dengan terpaksa, kami akan menolak permohonan. Kami masih belum tahu bagaimana (menyiasati), kami masih mencari formula jalan keluar untuk penghematan,” kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias.

Begitu pula Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bakal kesulitan untuk menindaklanjuti 5.300 aduan masyarakat yang datang setiap tahun terkait peristiwa dugaan pelanggaran HAM di Indonesia. Dari anggaran yang tersisa, sebagian besar hanya cukup untuk gaji pegawai dan operasional sehari-hari. Sedangkan untuk pelaksanaan program sangat kecil.

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan, keterbatasan anggaran ini akan berdampak pada efektivitas penanganan 5.300 laporan kasus dugaan pelanggaran HAM di Indonesia yang diterima oleh Komnas HAM setiap tahunnya. "Dengan anggaran program yang sedikit, tentu tidak semua kasus bisa ditindaklanjuti,” katanya.

Apa komitmen pimpinan kementerian dalam memberikan pelayanan publik di tengah efisiensi anggaran?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Rini Widyantini menyatakan, pihaknya bertindak adaptif terhadap Instruksi Presiden No 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. ”Penyesuaian pos belanja hingga evaluasi program dan kegiatan dihitung secara rinci untuk memastikan efektivitas anggaran,” kata Rini di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, Kemenpan dan RB mengupayakan efisiensi  anggaran agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Instruksi itu ditindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian pada beberapa pos belanja operasional dan nonoperasional.

Menurut Rini, penyesuaian di kantornya dilakukan mengacu pada ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Sejumlah hal yang mengalami penyesuaian, antara lain, perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, kegiatan rapat, seminar, sosialisasi, dan kegiatan seremonial.

”Kami tetap memperhatikan program dan kegiatan penting kementerian agar tetap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi,” ujar Rini.