Mengapa Insentif Pemerintah Belum Bisa Mengangkat Daya Beli?

Mengapa insentif pemerintah belum mampu mengerek daya beli?

Pemerintah menggulirkan berbagai insentif menjelang liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, tetapi pelaku usaha menilai dampaknya minim. Insentif seperti diskon tambahan, program kunjungan wisata, hingga stimulus pusat belanja dinilai masih bersifat sporadis. Karena hanya diberikan pada periode tertentu, insentif ini tidak cukup kuat untuk memulihkan daya beli yang menurun sepanjang tahun.

Pelaku ritel menilai program pemerintah tidak menyasar akar persoalan: daya beli masyarakat kelas menengah bawah yang melemah. Menurut Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), program-program stimulus belum memiliki kesinambungan sehingga efeknya cepat hilang. Padahal, pertumbuhan ritel 2025 diperkirakan tetap di bawah 5 persen, jauh dari angka ideal yang seharusnya melampaui pertumbuhan ekonomi 5,04 persen.

Keterbatasan efektivitas insentif berkonsekuensi besar pada pemulihan konsumsi, yang merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika stimulus tidak diarahkan pada penciptaan permintaan (demand) secara berkelanjutan, risiko perlambatan konsumsi akan berlanjut hingga 2026. Artinya, strategi fiskal perlu diseimbangkan agar tidak hanya fokus pada sisi penawaran (supply), tetapi benar-benar menggairahkan belanja masyarakat.

Seberapa parah pelemahan daya beli?

Dari pusat perbelanjaan, tanda-tanda melemahnya daya beli tampak jelas. Masyarakat kelas menengah bawah kini lebih memilih produk harga satuan rendah sehingga toko-toko kategori tersebut justru tumbuh. Sebaliknya, ritel yang menjual barang berharga tinggi banyak menutup gerai. Pola ini mencerminkan bahwa konsumen tetap berbelanja, tetapi daya beli mereka tertekan.

Hal ini menunjukkan tekanan daya beli bukan sekadar persepsi pelaku usaha, melainkan fenomena nyata yang tecermin dari perilaku belanja dan indikator ekonomi. Dengan konsumsi rumah tangga tumbuh di bawah 5 persen, ada risiko konsumsi tidak lagi menjadi motor pertumbuhan.

Kenapa masyarakat menahan belanja?

Ketika risiko ekonomi meningkat, konsumsi rumah tangga biasanya melemah, dan pola itu kini terjadi di Indonesia. Menurut pelaku usaha dan ekonom, masyarakat kelas menengah bawah menahan belanja karena kekhawatiran kehilangan pekerjaan. Indeks ketersediaan lapangan kerja masih berada di bawah 100, pertanda masyarakat pesimistis akan munculnya lowongan baru.

Kasus PHK juga melonjak. Hingga Juni 2025, jumlah PHK naik 32 persen, dan data lapangan menunjukkan angkanya bahkan lebih besar. Situasi ini membuat konsumen memilih menghemat pengeluaran, terutama untuk kelompok barang non-esensial. Bahkan, ketika pemerintah menyampaikan data yang positif, masyarakat merasa kondisi di lapangan tidak sama, memicu meningkatnya ketidakpastian.

Ketidakpastian ekonomi menurunkan kepercayaan konsumen dan memperpanjang periode kehati-hatian. Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah: tanpa kepastian pendapatan dan lapangan kerja, program stimulus sekalipun tak akan cukup menggerakkan belanja. Jika tren kehati-hatian ini terus berlanjut, efeknya bisa menekan pertumbuhan sektor ritel, pariwisata, otomotif, hingga manufaktur.

Program jangka panjang apa yang dibutuhkan untuk memulihkan daya beli?

Pelaku ritel menekankan pentingnya program pemerintah yang lebih berkelanjutan untuk memulihkan daya beli. Contohnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebenarnya berpotensi besar meningkatkan pendapatan masyarakat kecil karena efek penggandanya tinggi. Namun, pelaksanaannya belum optimal sehingga belum menggerakkan usaha rakyat.

Ekonom juga menilai kebijakan fiskal perlu menyasar kelas menengah yang kini paling tertekan oleh biaya hidup. Selama ini, program pemerintah lebih dominan menyasar kelompok berpendapatan rendah, padahal kelas menengah adalah motor konsumsi nasional. Tanpa program yang melindungi pendapatan kelas menengah, risiko middle-class shrinking akan meningkat.

Dalam horizon yang lebih luas, pemulihan daya beli memerlukan reformasi struktural, seperti peningkatan produktivitas, industrialisasi berbasis teknologi, digitalisasi sektor riil, dan perluasan keterampilan tenaga kerja. Tanpa fondasi ini, konsumsi hanya akan pulih sementara ketika stimulus diberikan. Dampaknya, Indonesia berisiko terjebak dalam stagnasi pendapatan menengah.

Apa risiko jika daya beli terus melemah?

Daya beli yang melemah tidak hanya menekan ritel, tetapi juga menekan sektor-sektor lain yang bergantung pada konsumsi masyarakat. Sektor otomotif mengalami penurunan penjualan wholesale hingga 19 persen. Sektor pariwisata seperti hotel, restoran, kafe, dan pusat destinasi wisata melaporkan penurunan kunjungan. Artinya, efek domino daya beli bisa meluas ke industri padat karya.

Ketika konsumsi melemah, mesin pertumbuhan ekonomi kehilangan tenaga. Ekonom memperingatkan bahwa tanpa investasi baru dan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran, pertumbuhan ekonomi bisa stagnan di angka sekitar 5 persen. Padahal, untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah, Indonesia butuh pertumbuhan di atas 7-8 persen pada dekade mendatang.

Dampak jangka panjangnya lebih serius: melemahnya daya beli berpotensi menahan ekspansi bisnis, mengurangi serapan tenaga kerja, dan menambah risiko pemutusan hubungan kerja. Jika pemerintah tidak segera memperkuat koordinasi kebijakan dan mengarahkan stimulus secara efektif, maka tren konsumsi 2025 yang lesu bisa berlanjut ke 2026, menghambat agenda ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran.