Mengapa Kasus Keracunan MBG Kembali Marak di Berbagai Daerah?

Di daerah mana saja terjadi kasus keracunan menu MBG akhir-akhir ini?

Kasus keracunan diduga akibat menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di sejumlah daerah selama beberapa hari terakhir. Di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ratusan santri Pondok Pesantren Mamba’ul Hikam di Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, mengalami keracunan diduga akibat menu MBG pada Selasa (1/9/2026).

Hingga Kamis (3/9/2026), jumlah korban keracunan mencapai 664 orang. Ratusan orang korban sempat dirawat di delapan rumah sakit di Sidoarjo karena mengalami mual-mual, muntah, pusing, lemas, diare, dan dehidrasi.

Di Kabupaten Nganjuk, Jatim, kasus keracunan diduga akibat menu MBG menimpa puluhan pelajar dan guru SMA Negeri 3 Nganjuk. Mereka dilarikan ke sejumlah rumah sakit, Rabu (2/9/2026) petang, karena mengeluh mual, muntah, dan sakit kepala setelah menyantap menu MBG. Selain dari SMAN 3 Nganjuk, dilaporkan juga ada korban keracunan lain dari sekolah lain.

Ratusan warga di Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, juga mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG. Gejala keracunan mulai muncul sejak Selasa (1/9). Korban keracunan itu antara lain siswa, guru, ibu menyusui, dan anak balita.

Kasus keracunan diduga akibat menu MBG juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Rabu. Sedikitnya 90 pelajar dari dua SMP yang mengalami gejala keracunan. Para korban dirawat di tiga rumah sakit dan satu puskesmas.

Selain itu, sedikitnya 777 siswa dan guru SMA Negeri 1 Lasem di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, mengalami diare massal pada Kamis. Mereka diduga keracunan seusai menyantap menu program MBG berupa nasi putih, ayam bakar, tempe goreng, lalapan, dan semangka pada Rabu (2/9/2026).

Kenapa keracunan akibat menu MBG terus terulang?

Terkait kasus keracunan di Sidoarjo, Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Ketut Sumedana mengatakan, proses investigasi ihwal penyebab keracunan masih berlangsung.

”Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan dinas kesehatan terkait. Hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan,” kata Ketut, Rabu, seperti dikutip dari situs resmi BGN.

Setelah kejadian itu, BGN menangguhkan operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menyuplai menu MBG yang diduga menyebabkan keracunan. Kepala SPPG itu juga diusulkan dicopot.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyoroti pendistribusian makanan dari dapur SPPG ke sekolah. Dalam kasus di Sidoarjo, makanan berasal dari SPPG Kalitengah yang memasak 2.800 porsi setiap hari dan mendistribusikannya ke 19 sekolah, termasuk di lingkungan pondok pesantren.

”Masakan selesai dimasak pukul 05.00 WIB. Pendistribusian dilakukan dua kali, yakni pagi mulai pukul 07.00 WIB dan dikonsumsi mulai 10.00 WIB. Ada lagi yang didistribusikan siang, baru dikonsumsi pukul 12.00-13.00 WIB,” katanya.

Menurut Khofifah, makanan yang didistribusikan siang itulah yang diduga memicu keracunan. Karena itu, semua pihak diminta berbenah agar hal serupa tak terulang.

Apa yang harus dilakukan untuk mencegah terulangnya keracunan akibat menu MBG?

Guru Besar Mikrobiologi Pangan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) Ignatius Srianta mengatakan, kasus keracunan massal yang terus berulang itu harus dijadikan momentum evaluasi secara total dan sistematis.

Menurut Srianta, pengolahan, penyajian, dan penyaluran makanan skala massal hingga ribuan porsi dalam sehari memang berisiko tinggi menghadapi bahaya mikrobiologi dan toksin. Gejala mual, muntah, dan pusing setelah menyantap menu MBG mengindikasikan adanya kontaminasi bakteri patogen atau toksin dalam menu.

”Meskipun SPPG dan dapur sudah berizin resmi, memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), bahkan sertifikat halal, peluang terjadinya keracunan massal tetap sangat terbuka jika standar operasional terabaikan,” kata Srianta.

Srianta pun mendorong BGN dan pihak terkait mengumumkan hasil uji laboratorium atas sampel makanan dan spesimen klinis korban untuk mengidentifikasi penyebab keracunan massal.

Selain itu, penting dilakukan audit SPPG serta menutup SPPG yang belum berizin atau belum memenuhi standar mutu teknis. ”Jangan ada toleransi bagi SPPG tidak berizin,” ujar Srianta.

Mengapa muncul dorongan penegakan hukum terkait keracunan MBG?

Berdasarkan hasil pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), jumlah warga yang pernah mengalami keracunan akibat menu MBG telah mencapai 43.838 orang. Para korban yang tersebar di 36 provinsi itu terdiri dari pelajar, guru, hingga ibu dan anak balita.

Menurut data JPPI, terdapat 28.103 korban keracunan pada 2025 dan 15.735 korban sepanjang 2026. Data itu bersumber dari laporan puskesmas, rumah sakit umum daerah, dan rilis resmi dinas kesehatan di setiap wilayah terdampak.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, kasus keracunan MBG tidak dapat terus dianggap sebagai insiden biasa karena menyangkut keselamatan anak-anak di Indonesia. Menurut dia, aparat penegak hukum seharusnya turun tangan dan serius menangani kasus ini.

”Selama ini tidak ada penegakan hukum. Akhirnya, pihak SPPG seperti merasa kebal hukum. Tanpa penegakan hukum, kasus keracunan akan terus terjadi,” kata Ubaid.

Hal serupa disuarakan Guru Besar Fakultas Hukum Brawijaya, Malang, Prija Djatmika. ”Jadi, supaya memberikan efek jera (deterrence) dan efek jeri (chilling effect), maka penyelesaian perkara keracunan ini jangan hanya diselesaikan secara administratif, melainkan harus diproses secara hukum atau dipidanakan,” ujarnya.