Mengapa Presiden Trump Berseteru dengan Harvard?

Apa yang terjadi pada Universitas Harvard?

Beberapa hari belakangan pemberitaan tentang Universitas Harvard sangat masif. Hal itu terkait dengan langkah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap kampus bergengsi itu. 

Presiden Trump mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing. Mahasiswa internasional yang sudah belajar di sana pun diminta pindah. Trump juga mengancam akan melakukan hal serupa kepada perguruan-perguruan tinggi lain. 

Keputusan itu diumumkan di Washington DC oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem pada Kamis (22/5/2025) sore waktu setempat atau Jumat (23/5/2025) pagi WIB. ”Harvard harus membatalkan program mahasiswa asing dan mahasiswa pertukaran tahun ajaran 2025/2026,” kata Noem.

Mengapa Presiden Trump mengeluarkan keputusan pelarangan itu?

Pemerintah AS menilai Universitas Harvard mendukung tindak kekerasan, sikap antisemit, dan bekerja sama dengan Partai Komunis China. Penilaian bahwa Harvard antisemit itu terkait erat dengan sejumlah peristiwa yang sebelumnya terjadi di kampus itu.

Mahasiswa Harvard marak menggelar unjuk rasa pro-Palestina sejak tahun lalu. Aksi demonstrasi para mahasiswa itu dipicu oleh perang Israel - Hamas yang meletus 7 Oktober 2023. Para mahasiswa geram dengan kekejaman Israel di Jalur Gaza yang kini telah menewaskan lebih 53.000 warga Palestina.

Unjuk rasa pro-Palestina itu semua dimotori dari Columbia University. Gerakan unjuk rasa kemudian meluas ke kampus-kampus di AS, termasuk sejumlah kampus elite dan bergengsi, seperti New York University, University of California, Harvard University, Yale University, Pennsylvania University, Massachussetts Institute of Technology (MIT), hingga George Washington University. 

Tuntutan mahasiswa bervariasi. Mereka, antara lain, menuntut agar para pengelola universitas menghentikan hubungan dengan perusahaan-perusahaan pemasok senjata ke Israel. Mahasiswa juga menuntut mereka menghentikan dana riset dari Israel untuk proyek-proyek yang menopang militer Israel dan agar mereka lebih transparan soal dana-dana dari Israel.

Orasi-orasi dan berbagai atribut pro-Palestina menjadi pemandangan dominan di kampus-kampus di seantero AS. Aksi unjuk rasa itu berlangsung sejak awal tahun 2024 dan semakin menyedot perhatian dunia pada April tahun lalu. 

Pihak kampus dan Pemerintah AS yang kewalahan meminta aparat kepolisian untuk membubarkan aksi unjuk rasa. Pelibatan polisi sempat dinilai brutal dan berujung ratusan mahasiswa ditangkap dengan tuduhan bahwa unjuk rasa merupakan tindakan anti semitisme.

Sejak perang Hamas - Israel meletus, posisi institusi-institusi akademik di AS dalam isu Palestina-Israel menjadi sorotan. Dua rektor di Harvard dan Pennsylvania University disuruh mundur di tengah tekanan publik dan politisi di Kongres AS yang tak puas dengan pandangan keduanya menyikapi isu genosida Israel.   

Sebelumnya, Harvard juga sudah tersandung isu konflik Palestina-Israel. Universitas Harvard pada Januari 2023 menarik kembali keputusannya menolak beasiswa bagi pegiat hak asasi manusia (HAM), Kenneth Roth, yang selama ini bersikap kritis terhadap Israel. Sejak Desember 2023, tekanan kepada Harvard makin kuat.

Bagaimana Harvard terdampak tekanan dari Pemerintahan Trump itu?

Sejauh ini, AS telah menghentikan hibah atau kontrak federal untuk Harvard hampir sebesar 3 miliar dollar AS. Sejak menjabat, Presiden AS Donald Trump menggunakan dana penelitian federal untuk merombak dunia akademis. Menurut Trump, dunia akademis telah tercemar dengan ideologi anti-Amerika, Marxisme, dan ”kiri radikal”. 

Pada 20 Mei 2025 lalu, Pemerintahan Trump kembali menghentikan dana hibah untuk Universitas Harvard sebesar 60 juta dollar AS. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS atau HHS menilai, kampus Ivy League di Massachusetts ini gagal mengatasi antisemitisme dan diskriminasi etnis di kampus. 

”Karena Universitas Harvard terus gagal mengatasi pelecehan antisemit dan diskriminasi rasial, HHS menghentikan sejumlah hibah multitahun selama durasi penuhnya,” tulis HHS.

Menurut Pemerintah AS, Harvard terus mempertimbangkan etnis saat meninjau aplikasi mahasiswa. Selain itu, kampus ini dinilai membiarkan diskriminasi terhadap orang Yahudi.

Penghentian dana hibah ini diikuti dengan pelarangan bagi Harvard untuk menerima mahasiswa internasional. Noem juga meminta Harvard menyerahkan data pribadi mahasiswa ke pemerintah. Data itu akan digunakan untuk pemeriksaan silang dengan foto-foto unjuk rasa selama lima tahun terakhir. Apabila kampus sudah menyerahkan, izin akan dipulihkan.  

Bagaimana Harvard merespons tekanan tersebut?

Harvard menolak menyerahkan data pribadi para mahasiswa internasional kepada pemerintah. Harvard menyatakan tindakan pemerintah tidak sesuai hukum. Mereka kemudian menggugat balik pemerintah di pengadilan. 

Harvard menggugat Pemerintah AS atas dasar pelanggaran Amandemen Pertama Konstitusi dan Undang-Undang Prosedur Administrasi. “Ini langkah penting untuk melindungi hak para mahasiswa dan sivitas akademika asing," kata Rektor Harvard Alan Gerber melalui pernyataan tertulis. 

Pada Jumat (23/5/2025) petang waktu setempat, Universitas Harvard di Cambridge, Massachussetts, Amerika Serikat berhasil memperoleh keputusan sementara pengadilan. Hakim Pengadilan Federal Allison Burroughs mengeluarkan perintah sementara bahwa Presiden Trump tidak diperkenankan mengusir mahasiswa asing. Sementara sidang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (29/5/2025). 

Apa dampak perseterusan Trump vs Harvard itu bagi mahasiswa internasional?

Keputusan Pemerintah Trump membuat ribuan mahasiswa internasional di Harvard berada dalam ketidakpastian atas kelanjutan studi mereka. Di Harvard, ada 6.800 mahasiswa asing dari 140 negara atau 27 persen dari total mahasiswa di perguruan tinggi itu. 

Secara keseluruhan, di AS ada 1,1 juta mahasiswa asing atau 6 persen dari total pelajar. Mahasiswa asing diminta untuk pindah ke perguruan tinggi lain. Akan tetapi, prosesnya tidak semudah itu. Terdapat pula kecemasan pemerintah akan melakukan tindakan serupa di kampus-kampus lain.

Mahasiswa Indonesia di Harvard yang sudah menyelesaikan tahun pertama dan hendak lanjut ke tahun kedua, juga mereka yang baru akan memulai perkuliahan menjadi terancam. Sesama mahasiswa Indonesia saling mengingatkan, supaya mereka tidak bepergian ke luar negeri agar visa belajar tidak dicabut oleh pemerintah.