Mengembalikan Olahraga pada Kepentingan Publik

Seiring berlangsungnya SEA Games 2025, yang dibuka di Bangkok, Thailand, 9 Desember 2025, media olahraga Tanah Air mulai diwarnai pemberitaan target medali. Olahraga dan prestasi selama ini telah berkelindan menjalin narasi kebanggaan nasional. Pencapaian atlet di perlombaan antarbangsa tidak jarang dipatok menjadi ukuran keberhasilan pembangunan olahraga.

Ajang multievent seolah menyatukan imajinasi kolektif kita pada harapan akan kejayaan bangsa melalui olahraga. Pada saat bersamaan, kebijakan olahraga nasional bernama Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)—sebuah rancangan pembangunan jangka panjang hingga 2045—sedang disiapkan untuk memasuki tahap kedua (2025-2029). Ini adalah momen penting untuk meninjau kembali ke mana sesungguhnya arah pembangunan olahraga kita.

Tanpa mengurangi keriuhan dukungan kepada atlet-atlet yang bertanding, muncul sebuah pertanyaan lirih: apakah kebijakan olahraga kita sudah benar-benar berpihak pada kepentingan publik?

DBON patut diapresiasi sebagai upaya membangun sistem keolahragaan nasional. Tahap pertama (2021-2024) telah menghasilkan sejumlah capaian regulatif penting. Namun, dalam implementasinya, DBON lebih cenderung berorientasi pada olahraga prestasi. Masyarakat lebih sering disuguhi informasi tentang cabang olahraga unggulan, pengembangan atlet elite, dan target prestasi.

Narasi yang mengutamakan olahraga prestasi sudah terlihat sejak peluncuran DBON. Pernyataan para pemangku kepentingan kerap menekankan Olimpiade sebagai sasaran utama. Peningkatan prestasi diposisikan sebagai fokus dengan budaya olahraga masyarakat sebagai fondasinya. Narasi ini mengendap, lalu membentuk persepsi bahwa DBON identik dengan prestasi olahraga.

Padahal, merujuk landasan legalnya (Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021), DBON memiliki tujuan yang lebih besar dari urusan prestasi semata, yaitu meningkatkan budaya olahraga masyarakat dan memajukan perekonomian nasional berbasis olahraga. DBON menegaskan partisipasi aktif dan kebugaran masyarakat sebagai fondasi pembangunan olahraga nasional. Dengan demikian, olahraga masyarakat seharusnya menjadi pijakan.

Sejumlah opini di Kompas, termasuk yang ditulis Saudara Meistra Budiasa (Kompas, 3/12/2025), menekankan arti penting prestasi bagi marwah bangsa. Pandangan tersebut sangat berharga, tetapi diskusi mengenai prestasi menjadi lebih utuh apabila ditopang oleh partisipasi olahraga masyarakat sebagai fondasinya.

Disorientasi implementasi DBON menunjukkan persoalan yang lebih mendasar: olahraga belum sepenuhnya ditempatkan sebagai barang publik. Hal ini tampak jelas dalam Indeks Pembangunan Olahraga (IPO). Pengukuran IPO 2024 menghasilkan skor nasional 0,334 (kategori rendah), dengan indeks partisipasi hanya 0,263 dan indeks kebugaran 0,196. Ini mengindikasikan bahwa manfaat olahraga belum benar-benar dirasakan masyarakat.

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 memperjelas gambaran ini. Sebesar 37,4  persen penduduk usia 10 tahun ke atas tergolong kurang beraktivitas fisik. Hambatannya bukan semata masalah kemauan, tetapi minimnya ruang dan lingkungan yang mendukung. Aktivitas fisik dan olahraga adalah persoalan publik yang lebih struktural ketimbang personal.

Potret dari IPO dan SKI tersebut sangat mengkhawatirkan bagi visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, mendudukkan olahraga sebagai barang publik dapat menjadi jawaban yang mendasar. Negara memiliki peran penting dalam menghadirkan pelayanan bagi semua warga untuk bergerak aktif dan berolahraga.

Dalam pandangan Westerbeek (2023), partisipasi olahraga layak diposisikan sebagai barang publik karena memiliki eksternalitas positif yang luas: meningkatkan kesehatan masyarakat, menurunkan beban biaya layanan kesehatan, memperkuat kohesi sosial, dan meningkatkan kualitas hidup. Manfaat ini bersifat non-eksklusif sehingga pemerintah memiliki legitimasi kuat untuk berinvestasi dalam penyediaannya.

Olahraga perlu didudukkan sebagai barang publik juga karena faktor kegagalan pasar yang tidak mampu menyediakan layanan secara adil. Fasilitas olahraga privat hanya dapat diakses mereka yang mampu membayar. Sekolah tidak selalu mampu menyediakan lapangan yang memadai dan guru pendidikan jasmani dengan kompetensi baik.

Lebih dari itu, negara kita berdiri atas gagasan res publica. Olahraga termasuk urusan publik yang sepatutnya dikelola untuk kepentingan bersama.

Mengembalikan olahraga pada kepentingan publik merupakan arah kebijakan yang mendesak dan seharusnya menjadi pijakan DBON tahap kedua. Orientasi pembangunan olahraga perlu diperluas, tidak hanya prestasi. Ada empat agenda strategis yang dapat dipertimbangkan.

Pertama, memperkuat olahraga masyarakat dan rekreasi sebagai layanan publik. Pemerintah perlu memastikan fasilitas olahraga publik yang memadai dan mudah diakses. Pembangunan fasilitas olahraga harus mempertimbangkan manfaatnya bagi publik luas, bukan melulu kepentingan olahraga elite.

Kedua, memperkokoh olahraga pendidikan sebagai fondasi aktivitas fisik sepanjang hayat. Sekolah adalah ekosistem pembudayaan gaya hidup aktif yang penting bagi keberhasilan pembangunan olahraga nasional. Dalam hal ini, pendidikan jasmani tidak boleh diposisikan sebagai subordinasi olahraga prestasi.

Ketiga, memastikan Desain Olahraga Daerah (DOD) benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. DOD sebaiknya tidak hanya memuat cabang unggulan, tetapi harus menggambarkan ruang, akses, dan kebutuhan olahraga warga. Indikator pembangunan olahraga daerah bukan hanya soal capaian medali di Pekan Olahraga Nasional atau ajang sejenisnya.

Keempat, menata ulang narasi publik mengenai DBON. Indikator keberhasilan olahraga masyarakat dan olahraga pendidikan—partisipasi aktif, tingkat kebugaran, ketersediaan guru pendidikan jasmani, hingga sarana olahraga sekolah—perlu disampaikan dengan bobot yang seimbang dan sama bergengsinya dengan capaian olahraga prestasi.

DBON tahap kedua merupakan kesempatan untuk menata kembali sistem keolahragaan agar benar-benar melayani kepentingan publik. Prestasi penting bagi kebanggaan bangsa, tetapi bukan satu-satunya tujuan. SEA Games kali ini tetap signifikan untuk mengukur pengembangan atlet. Namun, pembangunan olahraga yang berpihak pada kepentingan publik jauh lebih menentukan masa depan bangsa.

Hysa Ardiyanto, Mahasiswa Doktor Pendidikan Olahraga Universitas Pendidikan Indonesia