Menkeu Purbaya Yakinkan Tak Buat Kebijakan Fiskal Aneh-aneh

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan mengoptimalkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Harapannya, pertumbuhan ekonomi bisa dipercepat dan program pemerintah bisa diakselerasi.

Hal itu disampaikan Purbaya, Selasa (9/9/2025), di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, saat wartawan menanyakan langkahnya untuk menenangkan sentimen pasar yang terus negatif sejak Presiden Prabowo Subianto melantiknya menggantikan Sri Mulyani.

”Yang jelas kita tidak akan ambil kebijakan fiskal yang aneh-aneh. Yang ada, dioptimalkan sehingga menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Jadi ke depan, expect sistem finansial kita akan lebih liquid untuk membiayai pertumbuhan ekonomi dan program pemerintah akan berjalan cepat dibandingkan sebelumnya,” tuturnya seusai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam ratas, Presiden Prabowo membahas mengenai langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun ratas itu diikuti oleh Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Ketika ditanya soal strateginya mempercepat pertumbuhan ekonomi, Purbaya tak menjelaskan detail. Dia hanya menegaskan bahwa ia sudah cukup lama menjadi ekonom sehingga cukup memahami cara memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan memahami kelemahan-kelemahan yang terjadi saat ini.

”Pak Presiden dan tim, beberapa menteri, sudah setuju untuk menciptakan langkah-langkah supaya program pembangunannya cepat dan sistem finansialnya tidak ketat seperti sekarang. Artinya bisa tumbuh lebih cepat, sektor swastanya juga. Kira-kira begitu,” tuturnya.

Menurut Purbaya, pemerintah tetap akan komit untuk menjaga defisit neraca berjalan di APBN tak melebihi tiga persen sesuai aturan perundangan.

Ditambahkan pula, pemerintah berencana menambah stimulus. Namun, menurut Purbaya, pemerintah menilai kebijakan-kebijakan yang ada saat ini belum terlalu lancar. Karena itu, ratas memutuskan supaya semua dipercepat terlebih dahulu. Percepatan program-program dinilai akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, menurut Purbaya, pemerintah tetap akan komit untuk menjaga defisit neraca berjalan di APBN tak melebihi tiga persen sesuai aturan perundangan. ”Kita lihat perkembangan, sementara kita ikut undang-undang yang ada,” ujarnya.

Terkait pelemahan pasar seusai Purbaya dilantik sebagai Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga meyakinkan bahwa pelemahan itu hanya sementara. ”Kita lihat situasi yang berkembang, tetapi kita juga harus jaga bahwa fundamental Indonesia kuat. Jadi tentu kita lihat lagi nanti ke depannya,” tuturnya.

Airlangga menegaskan, pergantian Menkeu adalah hak prerogatif Presiden. ”Jadi, tadi juga ditegaskan bahwa seluruhnya, kan, bekerja untuk Merah Putih. Jadi, tidak ada kekhawatiran,” tuturnya.

Selain itu, fundamental ekonomi Indonesia juga dinilai kuat. Karena itu, ini disebut hanya masalah sentimen. Kalau masalah sentimen, lanjut Airlangga, tentu akan dilihat dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah. ”Ini mirip pada saat Danantara di-launch kan turun sebentar, kemudian naik lagi,” tambahnya.

Airlangga pun menegaskan pemerintah optimistis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan segera kembali normal.

Selain menyampaikan kebijakan keuangan mendatang, Purbaya juga memperbaiki pernyataannya mengenai tuntutan 17+8 yang disebutnya sebagai tuntutan sebagian kecil rakyat.

Dalam keterangan kepada wartawan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025) lalu, Purbaya menyebutkan, tuntutan 17+8 itu merupakan tuntutan sebagian kecil rakyat yang merasa terganggu karena hidupnya masih kurang. Namun, dia menilai bila pertumbuhan ekonomi bisa dinaikkan, semua akan hilang dengan sendirinya.

”Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Jadi, kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan. Jadi, itu maksudnya saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf," tuturnya.

Purbaya memastikan perbaikan harus membuat masyarakat lebih sejahtera dan lebih mudah mencari pekerjaan.

Terkait rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (gross domestic product/GDP) yang sudah mendekati 40 persen, Purbaya menilai masih akan melihat seperti apa ke depannya. Dia mencontohkan, bila utang pada level saat ini dan dengan uang yang ada bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat, debt to GDP akan cenderung turun.

”Jadi, kuncinya di situ, optimalkan dana yang ada, program yang ada supaya pertumbuhan bisa lebih cepat sehingga debt to GDP steady atau stabil, tapi kemakmuran masyarakat meningkat dan signifikan,” katanya.

Purbaya memastikan perbaikan harus membuat masyarakat lebih sejahtera dan lebih mudah mencari pekerjaan.

Dia menambahkan, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan akan bersinergi. ”Jangan sampai kebijakan saya dan BI mencekik sistem perbankan dalam hal likuiditas dan saya sudah bicara sama Deputi Senior BI, dengan izin Presiden juga, kita akan ke depan ambil langkah yang perlu supaya likuiditas kita akan meningkat signifikan ke depan,” tuturnya.

Terkait dengan program pemerintah, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, di dalam ratas Presiden Prabowo meminta agar pelaksanaan semua program bisa dipercepat. Adapun ratas itu, selain Zulkifli, turut diikuti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Di sektor pangan, pemerintah fokus pada dua agenda besar, yakni optimalisasi lahan pertanian yang sudah berproduksi dan pembangunan lahan baru untuk sawah. Pembangunan lahan ini termasuk di wilayah Wanam (Papua), Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, dan wilayah lainnya.

”Khusus Wanam tadi sudah dibangun jalan, pelabuhan sudah hampir jadi. Tapi kita akan segera menyelesaikan soal tata ruangnya. Kan, itu ada kawasan, sudah di timdu (tim terpadu), sudah ada tata ruang untuk segera kita akan selesaikan percepatan perubahan fungsinya,” tambah Zulkifli.

Masalah ketersediaan protein bagi masyarakat juga menjadi perhatian. Karenanya, Kementerian Kelautan dan Perikanan direncanakan membangun 20.000 hektar tambak dalam tahun ini. ”Itu juga diminta untuk dipercepat tahun ini dan tahun depan harus bisa diselesaikan 20.000 (hektar) dulu dari target 70.000 hektar,” kata Zulkifli.

Program lain yang dipercepat adalah Koperasi Desa Merah Putih. Tidak hanya itu, hal serupa juga berlaku untuk program Kampung Nelayan atau Desa Nelayan yang tahun ini ditargetkan mencapai 100 desa.