Menolak Ajakan Trump, Anggur Perancis Terancam Tarif 200 Persen

WASHINGTON, SELASA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam hendak menerapkan tarif bea masuk 200 persen untuk produk minuman anggur dan sampanye Perancis. Trump menyerukan ancaman itu, Senin (19/1/2026), merespons indikasi bahwa Perancis mungkin akan menolak undangan bergabung ke Dewan Perdamaian bentukan Trump.

Diketahui, pada pertengahan Januari 2026, Trump membentuk Dewan Perdamaian seiring Gaza memasuki fase dua implemantasi gencatan senjata. Sebelum Dewan Perdamaian dibentuk, para mediator Gaza membentuk komite teknokratis Palestina dengan anggota yang disepakati faksi-faksi Palestina.

Komite ini akan menjalankan pemerintahan transisi di Gaza pada fase dua. Dewan Perdamaian yang diketuai Trump dibentuk untuk mengawasi komite teknokratis Palestina itu.

Trump kemudian mengajak sejumlah negara untuk turut serta duduk dalam dewan tersebut. Akan tetapi, ajakan itu tidak gratis.

Negara yang mau menjadi anggota tetap dewan ini selama tiga tahun harus membayar sebesar 1 miliar dolar AS dalam bentuk uang tunai. Uang itu antara lain digunakan untuk pembiayaan operasional Dewan Perdamaian tersebut.

Sejumlah negara mendapat undangan Trump. Negara-negara yang diundang itu antara lain Argentina, Albania, Australia, China, Italia, India, Hongaria, Jerman, Jordania, Perancis, Kanada, Kazakhstan, Mesir, Pakistan, Paraguay, Siprus, Singapura, Turki, Vietnam, dan Yunani.

Pada Senin (19/1/2026), negara-negara Uni Eropa, Rusia, Belarus, dan Thailand juga mendapat undangan Trump untuk bergabung. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin sudah menerima undangan itu.

Menurut Peskov, Kremlin sekarang tengah mempelajari detail undangan itu. Kremlin juga akan mencari kejelasan tentang ”semua nuansa” dalam kontak dengan AS.

Presiden Belarus Alexander Lukashenko juga menyatakan diundang Trump. Kemenlu Belarus mengatakan, Belarus siap untuk berpartisipasi.

Juru Bicara Komisi Eropa Olof Gill mengkonfirmasi, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mendapat undangan dari Trump. Dikatakan, Ursula akan berbicara dengan para pemimpin Uni Eropa lainnya terkait Gaza.

Gill tidak mengatakan apakah Komisi Eropa menerima ajakan Trump. Ia menyatakan, Komisi Eropa ingin berkontribusi pada rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza.

Sementara seorang pejabat Perancis yang dekat dengan Presiden Emmanuel Macron menyatakan, Perancis tidak memiliki rencana untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian pada tahap ini.

Menurut pejabat Perancis yang berbicara secara anonim, penolakan Perancis berkaitan dengan pertanyaan yang muncul dari pembentukan Dewan Perdamaian. Pertanyaan itu khususnya mengenai penghormatan terhadap prinsip dan struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sumber lain yang dekat dengan Macron kepada AFP mengatakan, Perancis menolak karena Piagam Dewan Perdamaian itu melampaui kerangka kerja Gaza. Dewan itu awalnya dibentuk untuk mengawasi pembangunan kembali Gaza yang dilanda perang. Akan tetapi, piagam itu tampaknya tidak membatasi perannya hanya pada wilayah Palestina yang diduduki.

Penolakan Perancis untuk bergabung dengan Dewan perdamaian menuai reaksi dari Trump. Ia mengancam untuk menerapkan tarif 200 persen pada produk minuman anggur dan sampanye Perancis.

”Saya akan mengenakan tarif 200 persen pada anggur dan sampanyenya. Dan, dia (Macron) akan bergabung. Tapi dia tidak harus bergabung,” kata Trump kepada awak media.

Seorang pejabat Perancis yang berbicara dengan syarat anonim, seperti diberitakan media daring Regtechtimes, menanggapi ancaman Trump tersebut. Pejabat itu mengatakan, ”Kami telah mencatat ancaman Presiden Trump tentang anggur dan sampanye. Seperti yang selalu kami tekankan, ancaman tarif untuk memengaruhi kebijakan luar negeri kami tidak dapat diterima dan tidak efektif.”

Jika diterapkan, tarif 200 persen akan secara drastis meningkatkan harga anggur dan sampanye di AS. Harga tinggi berpotensi memengaruhi penjualan dan perdagangan. Meskipun langkah ini memiliki implikasi ekonomi, ancaman Trump lebih bersifat politis daripada strategi perdagangan.

Di Israel, terdapat perbedaan pandangan terkait pembentukan Dewan Perdamaian. Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich berpendapat, pembentukan dewan itu sebagai kesepakatan yang merugikan Israel. Ia menyerukan pembubaran dewan.

”Sudah saatnya menjelaskan kepada Presiden (Trump) bahwa rencananya buruk bagi negara Israel dan untuk membatalkannya,” kata Smotrich.

”Gaza adalah milik kita, masa depannya akan memengaruhi masa depan kita lebih dari siapa pun. Kita akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di sana, memberlakukan pemerintahan militer, dan menyelesaikan misi,” tutur Smotrich.

Smotrich juga menentang gencatan senjata, bahkan menyarankan serangan besar-besaran baru ke Gaza. Serangan itu perlu untuk menghancurkan Hamas jika mereka tidak mematuhi ultimatum pelucutan senjata dan keluar dari Gaza.

Pandangan Smotrich berbeda dengan pandangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Bagi Netanyahu, Dewan Perdamaian tidak akan merusak hubungannya dengan Trump meski ia dan Trump memiliki perbedaan tentang komposisi dewan itu.

Israel belum diundang Trump untuk bergabung dengan dewan itu. Adapun Turki sudah mendapat undangan.

AS diperkirakan akan mengumumkan daftar resmi anggota Dewan Perdamaian ini dalam beberapa hari mendatang. Daftar itu kemungkinan akan disampaikan dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

Anggota dewan akan mengawasi komite teknokratis yang bertanggung jawab melaksanakan fase kedua dari rencana perdamaian Gaza. Fase kedua ini meliputi pengerahan pasukan keamanan internasional, pelucutan senjata Hamas, dan rekonstruksi wilayah yang hancur akibat perang.

Namun, detail mengenai cara kerja Dewan Perdamaian masih belum jelas. Menurut pejabat AS yang berbicara secara anonim, kontribusi sebesar 1 miliar dolar AS dari setiap anggota dewan akan digunakan untuk membangun kembali Gaza.

Menurut laporan Penilaian Kerusakan dan Kebutuhan Cepat Sementara (IRDNA) Gaza dan Tepi Barat dari Bank Dunia yang dirilis tahun lalu, dibutuhkan 53 miliar dolar AS untuk membangun kembali Jalur Gaza. (AP/AFP/REUTERS)