Menteri Desa Diduga Ikut Menangkan Istrinya di Pilkada Kabupaten Serang

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, yang juga merupakan politisi Partai Amanat Nasional, diduga menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan istrinya, Ratu Rachmatuzakiyah, yang merupakan calon bupati Serang dalam pilkada serentak 2024 lalu. Keterlibatan Yandri selaku pejabat negara serta cawe-cawenya dalam Pilkada Kabupaten Serang dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dugaan terjadinya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Serang nomor urut 1 Andika Hazrumy-Nanang Supriatna, Deni Ismail Pamungkas, mengakui, selisih perolehan suara antara kliennya dan pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas tidak memenuhi ketentuan ambang batas pengajuan sengketa pilkada seperti diatur di dalam Pasal 158 UU Pilkada. Namun, pihaknya mendalilkan terjadinya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemenangan pasangan Ratu-Najib.

Pelanggaran terstruktur, kata Deni, tampak ketika Yandri, suami Ratu, sebelum dan saat menjadi Menteri Desa aktif melakukan konsolidasi memenangkan pasangan nomor urut 2 dengan mengumpulkan semua kepala desa (kades) di Kabupaten Serang dan dihadiri 277 kades di antaranya.

”Yandri Susanto selaku Menteri Desa menyalahgunakan pengaruh jabatannya untuk mengumpulkan kepala desa, sekdes, kader posyandu, ketua RW, dan ketua RT se-Kabupaten Serang yang dikemas dengan acara haul keluarga dengan memakai kop surat undangan resmi Kementerian Desa,” kata Deni.

Yandri juga melakukan kunjungan kerja kementerian ke beberapa wilayah di Kabupaten Serang untuk memengaruhi guna memenangkan istrinya, calon bupati nomor urut 2. Tim hukum Andika-Nanang juga mengajukan bukti-bukti berupa foto-foto kepala desa pascakemenangan istri Yandri.

Selain dugaan keterlibatan Yandri, Deni juga mengungkap dugaan keterlibatan kepolisian di wilayah Polda Banten dalam pemenangan Ratu-Najib dan indikasi keberpihakan Bawaslu.

Polres Serang disebut memanggil kepala desa di Kabupaten Serang yang diduga untuk mengintimidasi dan mengarahkan agar mendukung pasangan calon nomor urut 2. Kepolisian juga menginstruksikan untuk membuat video dukungan yang disebar kepada masyarakat.

”Ini surat-surat yang dijadikan bukti didapat dari mana?” tanya Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang memimpin persidangan Panel 3.

Atas pertanyaan tersebut, Deni mengatakan, surat-surat pemanggilan tersebut diperoleh dari para kepala desa yang dipanggil kepolisian dan dijadikan tersangka. Namun, kepolisian kemudian menerbitkan SP3 untuk Mauludin Anwar, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Serang, tersangka pidana pelanggaran pemilu.

Terkait dugaan pelanggaran sistematis, Yandri saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua MPR mengumpulkan kepala desa dengan mengemasnya sebagai acara Rakercab Apdesi Kabupaten Serang pada 3 Oktober 2024 di Hotel Marbella Anyer. Ketua Apdesi Cabang Serang memperkenalkan Yandri sebagai calon Menteri Desa. Di dalam kegiatan itu, tanpa dihadiri para pasangan calon lain, para kepala desa diminta memenangkan pasangan nomor urut 2.

Salah satu catatan Tim Hukum Andika-Nanang adalah Rakercab Apdesi tersebut diselenggarakan secara tertutup, menggunakan seragam Apdesi, dan yang tidak menggunakan seragam dilarang masuk ballroom. Para kepala desa pun diminta mengumpulkan semua alat komunikasi (telepon genggam) pribadi. Kegiatan ini dilakukan saat masa kampanye.

”Yandri Susanto pada saat menjabat Wakil Ketua DPR dalam sambutan pidato politiknya menjanjikan kepada semua kepala desa apabila bisa memenangkan calon bupati Serang, yaitu istrinya, Ratu Rachmatuzakiyah, pasangan calon nomor urut 2, jika mampu mencapai hasil suara 75 persen di wilayah masing-masing, akan mendapatkan hadiah umrah untuk para kepala desa se-Kabupaten Serang. Tindakan tersebut dapat memengaruhi semua kepala desa yang hadir di acara Rakercab Apdesi,” kata Deni.

Setelah acara tersebut usai, para kepala desa juga mendapatkan uang Rp 2 juta per orang. Uang itu diberikan melalui Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan Apdesi. Adapun sumber uang itu berasal dari Ratu Rachmatuzakiyah Rp 1 juta dan Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah (pasangan cagub-cawagub Banten) Rp 1 juta. Uang tersebut, oleh tim hukum Andika-Nanang, sudah diserahkan ke Bawaslu Provinsi Banten.

”Tentang masif, kepala-kepala desa yang hadir di acara raker Apdesi untuk aktif memenangkan paslon nomor urut 2 di desa masing-masing, terbukti hasil perolehan suara pasangan nomor urut 2 menang di setiap desa,” kata Deni. Ada 277 kades dari total 326 kades se-Kabupaten Serang yang hadir dalam Rakercab Apdesi tersebut.

Deni mengungkapkan, semua pelanggaran tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu, tetapi sebagian tidak ditindaklanjuti. Ada beberapa yang ditindaklanjuti dengan penetapan tersangka pidana pemilu, Mauludin Anwar selaku Ketua Apdesi Cabang Kabupaten Serang, tetapi kemudian dihentikan penyidikannya oleh kepolisian (diterbitkan SP3).

Meskipun membahas hal yang serius dan substantif, suasana persidangan juga berlangsung dinamis. Tiga hakim konstitusi yang menjadi anggota panel beberapa kali juga berkelakar untuk mencairkan suasana.

Enny Nurbaningsih, anggota Panel 3, misalnya, mempertanyakan gelar doktor Deni. ”Anda ini doktor C, C-nya itu apa?” tanya Enny.

”Calon,” kata Deni.

”O calon. Sudah ditulis calon, ya,” kata Enny.

”Biar semangat di sini Yang Mulia,” timpal Deni.

”Itu makin mahal itu ditambahin C,” Arief Hidayat nimbrung yang disambut gelak tawa semua peserta sidang.

”Biar mahal gitu, ya, nanti bayarnya,” kelakar Enny.

Selain itu, Deni disindir oleh Arief Hidayat saat mengucap bismillahirrahmanirrahim ketika akan membacakan petitum permohonan yang meminta untuk membatalkan kemenangan paslon nomor urut 2 dan mendiskualifikasi pasangan tersebut.

”Tadi di awal enggak pake bismillah ya, baru petitumnya,” sindir Arief.

”Ya, biar dikabulkan. Diulangi lagi bismillah-nya ya,” kata Deni yang kemudian mengulangi dari awal pembacaan petitumnya.