Mesir Gulirkan Proposal Tandingan atas Rencana Trump untuk Bangun Gaza

KAIRO, SELASA — Mesir sedang mengembangkan rencana komprehensif membangun kembali Gaza tanpa relokasi paksa warga Palestina. Rencana ini akan menjadi proposal tandingan atas proposal yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Akan tetapi, rencana pembangunan Gaza masih terhambat negosiasi gencatan senjata yang rapuh.

Rencana Mesir mencakup proses rekonstruksi tiga tahap yang akan memakan waktu lima tahun. Surat kabar milik Pemerintah Mesir, Al-Ahram, mengatakan, akan ada pembentukan ”daerah aman” di Gaza untuk tempat tinggal sementara warga Palestina saat rekonstruksi Gaza berlangsung.

”Usulan tersebut untuk menolak logika Presiden Amerika Trump dan melawan visi atau rencana lain yang bertujuan mengubah struktur geografis dan demografis Jalur Gaza,” tulis Al-Ahram, Selasa (18/2/2025).

Rinciannya, rencana tersebut menetapkan tiga ”zona aman” di Gaza untuk merelokasi warga Palestina selama ”periode pemulihan awal” untuk enam bulan pertama. Zona tersebut akan dilengkapi dengan rumah mobil dan tempat penampungan yang didukung oleh bantuan kemanusiaan.

Selain itu, menurut Ahram Online, terdapat pembentukan daerah aman untuk pembangunan unit perumahan dalam waktu 18 bulan. Rencana ini akan melibatkan 24 perusahaan konstruksi Mesir dan multinasional. Mereka akan membangun kembali infrastruktur publik, jalan, jaringan listrik dan sistem air, termasuk pembersihan puing-puing di area tertentu dalam waktu enam bulan. 

Sebuah komite Mesir-Arab akan mengawasi rekonstruksi Gaza tanpa menggusur penduduknya. Rekonstruksi tersebut juga akan menyediakan puluhan ribu pekerjaan bagi penduduk Gaza.

”Rencana tersebut juga bertujuan untuk merevitalisasi ekonomi lokal, membantu Gaza pulih dari agresi yang menghancurkan ini, dan memulihkan kondisi kehidupan minimum sebelum beralih ke fase rekonstruksi penuh,” kata mantan Asisten Menteri Luar Negeri Mesir Mohamed Hegazy, pekan lalu, kepada Ahram Online.

Hegazy melanjutkan, masyarakat internasional tidak boleh mengecewakan warga Palestina lagi di tingkat kemanusiaan, sebagaimana mereka telah dikecewakan di tingkat politik.

Usulan Mesir ini untuk menolak logika Presiden AS Donald Trump dan melawan visi atau rencana lain yang bertujuan mengubah struktur geografis dan demografis Jalur Gaza.

Mesir akan merampungkan rencana rekonstruksi itu pekan depan dan mengusulkan periode tahap pertama setelah KTT Arab darurat di Kairo pada 27 Februari nanti.

Para pejabat Mesir telah membahas rencana itu dengan Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab serta sejumlah negara Eropa, menurut pejabat Mesir dan diplomat negara lainnya. Mereka juga membahas cara pendanaan rekonstruksi, termasuk konferensi internasional tentang rekonstruksi Gaza.

”Kairo mengonfirmasi bahwa beberapa negara Eropa telah menyatakan kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam upaya rekonstruksi Gaza,” demikian laporan Al-Arabiya, media Pemerintah Arab Saudi.

Inti lain dari rencana Mesir adalah soal pemerintahan Gaza di masa depan. Menurut dua pejabat Mesir, Kairo mengusulkan pembentukan pemerintahan Palestina yang tidak berpihak pada Hamas, yang berkuasa di Gaza, atau Otoritas Palestina, yang memerintah Tepi Barat, untuk mengelola Gaza dan mengawasi pembangunan kembali.

Rencana Mesir juga menyerukan pembentukan pasukan polisi Palestina yang sebagian besar adalah mantan polisi Otoritas Palestina yang tetap berada di Gaza setelah Hamas berkuasa di wilayah itu pada 2007. Mesir dan negara-negara Barat akan mengirim pasukan bala bantuan.

Masa depan pembangunan kembali Gaza sebetulnya belum pasti. Situasi tenang sementara di Gaza saat ini berada di titik kritis karena gencatan senjata tahap pertama akan berakhir pada awal Maret 2025.

Hamas dan Israel masih berunding tentang pelaksanaan gencatan senjata tahap kedua. Jika disepakati, pada tahap kedua itu semua sandera Israel dibebaskan dari Gaza, semua anggota pasukan Israel ditarik sepenuhnya dari Gaza, dan dilakukan penghentian perang jangka panjang.

Rencana rekonstruksi apa pun akan menjadi mustahil tanpa kesepakatan gencatan senjata tahap kedua, termasuk kesepakatan siapa yang akan memerintah Gaza. Israel tidak mengakui Hamas, bahkan menolak pembentukan negara Palestina.

”Sejak awal krisis, Mesir telah menyadari bahwa inti dari agresi ini adalah upaya untuk menggusur paksa rakyat Palestina. Oleh karena itu, rekonstruksi harus mengikuti perjanjian gencatan senjata untuk memastikan bahwa warga Palestina dapat tetap berada di tanah mereka,” tutur Hegazy.

Ketika ditanya tentang kemungkinan pengerahan pasukan Arab di Gaza, seorang pejabat Mesir dan diplomat Arab mengatakan, negara-negara Arab hanya akan setuju jika ada ”jalan yang jelas” untuk pembentukan negara Palestina.

Hamas telah menyatakan bersedia menyerahkan kekuasaan di Gaza. Juru Bicara Hamas Abdul Latif al-Qanou, Minggu (16/2/2025), mengatakan, Hamas menerima pemerintahan Palestina yang bersatu tanpa partisipasi Hamas atau komite teknokrat untuk memerintah di wilayah tersebut. Otoritas Palestina sejauh ini menentang rencana apa pun yang tidak menyertakan soal Gaza.

Pada Minggu (16/2/2025), Putra Mahkota Jordania Pangeran Al-Hussein bin Abdullah II menyatakan dukungan pada rencana Mesir ketika bertemu Presiden Mesir Abdel Fatah el-Sisi di Kairo. Mereka menegaskan kembali pembentukan negara Palestina dengan perbatasan versi 4 Juni 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Rencana Mesir menjadi rencana tandingan bagi usulan AS yang kontroversial. Akhir Januari 2025, Trump membuat gaduh dunia internasional. Dia menyarankan untuk merelokasi permanen sekitar 2 juta penduduk Palestina dari Gaza ke negara-negara Arab sekitar sekaligus mengatakan AS akan mengambil alih Gaza guna membangunnya kembali menjadi ”Riviera-nya Timur Tengah”.

Warga Palestina menolak keras. Sementara itu, Mesir dan Jordania berkeberatan dengan usulan itu, termasuk karena wilayah mereka menjadi tujuan relokasi. Kelompok-kelompok pegiat hak asasi manusia menilai, usulan Trump berpotensi menjadi kejahatan perang.

Pada Senin (17/2/2025), Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menegaskan, penolakan tegas Mesir atas pemindahan paksa warga Palestina didukung oleh dunia Arab dan masyarakat internasional. Pernyataan itu keluar dalam pertemuan keempat Aliansi Internasional untuk Menerapkan Solusi Dua Negara, sebuah inisiatif yang diluncurkan Arab Saudi pada Oktober 2024.

”Solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya jalan yang layak untuk mencapai perdamaian dan keamanan abadi bagi semua rakyat di Timur Tengah,” kata Abdelatty.

Ketika berkunjung ke Arab Saudi, Senin (17/2/2025), Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengklaim, AS siap mendengar usulan alternatif. ”Jika negara-negara Arab memiliki rencana yang lebih baik, itu bagus,” ujar Rubio sebelumnya dalam acara Clay and Buck Show, pekan lalu.

Seorang diplomat negara Barat menyebutkan bahwa Perancis dan Jerman mendukung gagasan negara-negara Arab untuk mengembangkan rencana balasan atas rencana Trump. Menurut dia, Presiden Mesir Abdel Fatah el-Sisi membahas upaya pemerintahannya dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron lewat telepon, awal Februari ini.

Upaya rehabilitasi Gaza akan menjadi tugas berat. Setelah perang Hamas-Israel selama 16 bulan, sekitar 250.000 rumah, lebih dari 90 persen jalan, dan lebih dari 80 persen fasilitas kesehatan rusak atau hancur. Kerusakan infrastruktur diproyeksikan mencapai 30 miliar dollar AS, sedangkan kerusakan perumahan mencapai 16 miliar dollar AS.

Menurut perhitungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, rekonstruksi bisa memakan waktu lebih dari 16 tahun. Pembersihan lebih dari 50 juta ton puing akibat pengeboman Israel bisa memakan waktu 21 tahun dan menghabiskan biaya 1,2 miliar dollar AS. (AP)