Meski Banjir Surut, Warga Jakarta Tetap Perlu Siaga

JAKARTA, KOMPAS — Banjir yang merendam sejumlah wilayah di Jakarta sejak Kamis (22/1/2026) akhirnya surut sepenuhnya pada Senin (26/1/2026) dini hari. Kendati demikian, warga diminta tidak lengah karena potensi cuaca ekstrem diprediksi masih akan membayangi Jakarta hingga sepekan ke depan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Isnawa Adji menyampaikan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jakarta masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada periode 26 Januari-1 Februari 2026.

Kondisi tersebut dapat memicu dampak hidrometeorologi lanjutan, seperti banjir dan genangan. ”Kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam meminimalkan risiko bencana, khususnya banjir dan genangan,” ujar Isnawa, di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Sebagai antisipasi, BPBD Jakarta memastikan operasi modifikasi cuaca (OMC) tetap dilanjutkan pada Selasa (27/1/2026) guna menekan potensi hujan dengan intensitas tinggi yang dapat memperparah kondisi banjir Jakarta.

Selain itu, BPBD Jakarta mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan cuaca dan potensi banjir melalui kanal informasi resmi, seperti pemantauan tinggi muka air di laman bpbd.jakarta.go.id/waterlevel serta pembaruan kondisi genangan melalui pantaubanjir.jakarta.go.id.

Warga juga disarankan menyiapkan perlengkapan darurat, antara lain payung, jas hujan, dan tas siaga bencana, guna mengantisipasi situasi darurat.

Dalam kondisi darurat atau apabila membutuhkan bantuan, masyarakat diminta segera menghubungi layanan Jakarta Siaga 112 yang beroperasi selama 24 jam dan dapat diakses secara gratis.

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Jakarta Mohamad Yohan memastikan seluruh genangan telah surut sejak Senin dini hari. ”Kami mencatat pada Senin pukul 03.00 WIB, seluruh genangan di Jakarta sudah surut,” kata Yohan.

BPBD Jakarta mencatat, banjir terparah terjadi pada Jumat (23/1/2026), ketika hampir seluruh wilayah Jakarta, kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu, terdampak banjir. Saat itu, genangan merendam 143 rukun tetangga (RT) di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat dengan ketinggian air berkisar 30 sentimeter hingga 120 sentimeter.

Pada Sabtu (24/1/2026), jumlah RT terdampak menurun menjadi 90 RT. Namun, ketinggian air di beberapa lokasi justru meningkat. Lokasi itu terutama di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, yang terendam hingga 2,5 meter akibat luapan Sungai Ciliwung.

Menurut Yohan, surutnya banjir tidak lepas dari kolaborasi lintas instansi dan partisipasi masyarakat. BPBD Jakarta bersama dinas sumber daya air, dinas penanggulangan kebakaran, bina marga, lingkungan hidup, satuan polisi pamong praja, serta petugas penanganan prasarana sarana umum (PPSU) kelurahan mengerahkan personel dan peralatan pendukung, termasuk pompa portabel, untuk menyedot genangan dan memastikan saluran air berfungsi optimal.

Seiring membaiknya cuaca dan surutnya genangan, operator bus raya terpadu PT Transjakarta juga memastikan seluruh layanan transportasi kembali beroperasi normal. Sebelumnya, sejumlah rute mengalami penyesuaian akibat banjir dan cuaca ekstrem.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan, seluruh armada kini telah beroperasi penuh, mencakup koridor utama, rute pengumpan, hingga layanan Mikrotrans.

”Sebanyak 225 rute siap melayani pelanggan dengan lancar di seluruh wilayah operasional Transjakarta,” ujarnya.

Transjakarta juga mengajak masyarakat memanfaatkan transportasi publik untuk mendukung kelancaran mobilitas, terutama pada akhir pekan.

”Penggunaan transportasi umum merupakan bagian dari upaya bersama untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Jakarta,” katanya.

Di sisi lain, anggota Komisi C DPRD Jakarta Hardiyanto Kenneth berpendapat, banjir di Jakarta tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi sebagai faktor alamiah, tetapi juga diperparah oleh persoalan lingkungan dan tata ruang yang belum tertangani secara optimal.

”Banjir yang terjadi menjadi pengingat bagi kita semua bahwa persoalan tata ruang dan lingkungan di Jakarta masih membutuhkan perhatian serius serta penanganan yang berkelanjutan,” kata Kenneth.

Menurut dia, pemerintah daerah tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan struktural di lapangan, mulai dari sistem drainase yang belum optimal, pendangkalan sungai, hingga alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Faktor-faktor tersebut memperbesar dampak banjir ketika curah hujan tinggi terjadi.

Kenneth menilai banjir tidak hanya mengganggu aktivitas harian warga, tetapi juga berdampak langsung pada keselamatan, kesehatan, serta perekonomian masyarakat, terutama warga yang bermukim di kawasan rawan banjir.

Untuk itu, dalam jangka pendek, Kenneth meminta Pemprov Jakarta memastikan seluruh perangkat daerah terkait siaga penuh di lapangan. Ia menekankan pentingnya percepatan normalisasi dan pembersihan saluran air, termasuk penyedotan genangan di titik-titik rawan banjir.

Selain itu, ia menyoroti perlunya pendirian posko pengungsian yang layak, disertai pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, seperti makanan, air bersih, obat-obatan, serta perlengkapan khusus bagi bayi dan warga lansia.

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah penyangga juga harus diperkuat. Sebab, persoalan banjir di Jakarta tidak terlepas dari kondisi wilayah hulu.

Ia menilai penyampaian informasi yang cepat dan transparan terkait cuaca, ketinggian muka air, serta langkah antisipasi sangat penting agar masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan.

Untuk jangka panjang, Kenneth mendorong penanganan banjir dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Pembenahan sistem drainase terpadu, revitalisasi sungai dan waduk, percepatan pemasangan sheet pile di bantaran sungai, serta penguatan infrastruktur pengendali banjir seperti polder dan pompa air perlu terus dipercepat.

Selain pembangunan fisik, ia juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah dan kepedulian terhadap lingkungan. Menurut dia, perubahan perilaku masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pengendalian banjir.

”Penegakan aturan terhadap pelanggaran tata ruang harus dilakukan secara tegas dan konsisten agar persoalan banjir tidak terus berulang setiap tahun,” katanya.

Kenneth menegaskan, penanganan banjir di Jakarta tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, tetapi harus menyentuh akar persoalan secara menyeluruh. Ia menilai pengerukan lumpur secara masif dan berkelanjutan serta normalisasi sungai masih memiliki pengaruh signifikan dalam menekan risiko banjir, selama dilakukan secara konsisten.

”Pengerukan lumpur dan normalisasi sungai masih relevan dan sangat berpengaruh terhadap pengendalian banjir. Namun, harus dilakukan secara rutin, masif, dan tidak setengah-setengah,” ujarnya.

Kenneth juga menyoroti pentingnya pembangunan saluran air skala mikro, terutama di kawasan permukiman padat penduduk. Menurut dia, banyak wilayah yang kerap tergenang bukan semata akibat luapan sungai, melainkan karena saluran lingkungan yang tidak memadai atau tidak berfungsi optimal.

Penertiban bangunan milik warga yang menutup atau mempersempit saluran air juga dinilai perlu. Praktik tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab utama genangan yang sulit surut.