Meski Israel Berulah, Hamas Lanjut Membahas Fase Kedua Gencatan Senjata

KAIRO, SENIN — Gencatan senjata Hamas-Israel berjalan rapuh karena Israel terus menyerang Jalur Gaza. Meski begitu, Hamas menyatakan komitmen untuk menghormati perjanjian tersebut. Hamas lanjut membahas fase kedua gencatan senjata di Kairo, Mesir.

Menurut kantor berita Anadolu, Senin (24/11/2025), delegasi Hamas terdiri dari Muhammad Darwish, Khaled Meshaal, Khalil al-Hayya, Nizar Awadallah, Zahir Jabarin, dan Ghazi Hamad. Mereka bertolak ke Kairo, Sabtu pekan lalu. Keesokan harinya, mereka bertemu Kepala Badan Intelijen Umum Mesir Hassan Rashad. Mesir merupakan salah satu negara mediator bersama Amerika Serikat, Turki, dan Qatar.

”Kami menegaskan kembali komitmen untuk melaksanakan fase pertama perjanjian, menekankan pentingnya mengakhiri pelanggaran Israel. Fase kedua perjanjian juga dibahas di Kairo,” bunyi pernyataan Hamas tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Tahap kedua dari perjanjian perdamaian Gaza mencakup demiliterisasi Hamas, pembentukan pemerintahan transisi, dan penempatan pasukan stabilitas internasional (ISF). Dalam perjanjian, Hamas tidak akan memiliki peran apa pun dalam pemerintahan Gaza di masa depan. Hamas sudah menolak untuk melucuti senjata.

Hamas menyerukan agar ada ”mekanisme yang jelas dan terdefinisi” di bawah pengawasan mediator. Mekanisme itu untuk mendokumentasikan dan menghentikan setiap pelanggaran kesepakatan.

Dalam pertemuan itu, Hamas turut mengangkat isu terkait nasib pasukannya di Rafah, wilayah selatan Gaza. Kelompok itu kehilangan kontak dengan mereka. Menurut berbagai media, sekitar 200 pejuang Hamas terjebak di terowongan-terowongan Gaza di bawah wilayah yang kembali diduduki Israel sesuai perjanjian fase pertama.

Perjanjian perdamaian Hamas-Israel berlaku sejak 10 Oktober 2025. Perjanjian berdasarkan 20 poin proposal perdamaian besutan Presiden AS Donald Trump. Trump bersama pemimpin negara mediator mengesahkan dokumen itu dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian 2025 di Sharm el-Sheikh, Mesir, 13 Oktober 2025.

Perjanjian perdamaian itu kemudian menjadi dasar draf resolusi yang diajukan AS di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 17 November 2025, DK PBB menyetujui Resolusi Nomor 2803 tentang isu Jalur Gaza pascaperang.

Hamas menolak karena menganggap resolusi itu tidak memenuhi tuntutan rakyat Palestina, termasuk bahwa ISF seharusnya berada di bawah PBB. Sebaliknya, Otoritas Palestina dan Israel menyambut baik. Sebagian warga Palestina tidak menyukai Otoritas Palestina yang dianggap lemah dan korup.

Sejak perjanjian berlaku pada 10 Oktober 2025, Hamas-Israel saling tuding melanggar kesepakatan tersebut. Israel, sesuai laporan Al Jazeera, telah menyerang Gaza setidaknya 497 kali dan menewaskan 342 warga sipil tanpa menghadapi konsekuensi apa pun.

Anggota senior biro politik Hamas, Izzat al-Risheq, mendesak para mediator perdamaian Gaza untuk menekan agar Israel patuh pada perjanjian. ”Israel mengarang dalih untuk menghindari perjanjian dan kembali ke perang pemusnahan. Israel-lah yang melanggar perjanjian setiap hari dan secara sistematis,” ujar Risheq dalam sebuah pernyataan.

Israel juga enggan memulai negosiasi tahap kedua dari perjanjian selama belum menerima sisa jenazah sandera Israel. Pertukaran sandera Israel dan tahanan warga Palestina merupakan salah satu kesepakatan fase pertama.

Hamas telah berkali-kali menyatakan, pengambilan jenazah membutuhkan waktu karena kerusakan Gaza dan kebutuhan alat berat. Sejauh ini, Hamas telah menyerahkan 20 sandera hidup Israel dan 27 jenazah dari 28 jenazah sandera.

Israel sudah membantah dua transfer. Tel Aviv mengklaim satu jenazah bukan miliknya dan satu lagi bukan jenazah baru.

Seorang juru bicara Departemen Bukti Forensik Gaza mengatakan, lembaga tersebut membutuhkan laboratorium dan peralatan untuk memeriksa sidik jari dan DNA jenazah warga Palestina yang dikembalikan oleh Israel. Banyak dari jenazah menunjukkan tanda-tanda penyiksaan, mutilasi, dan eksekusi.

”Kami mengandalkan fotografi forensik dan observasi keluarga serta menghadapi kesulitan,” kata juru bicara tersebut seraya meminta badan-badan internasional untuk menyediakan peralatan bagi proses identifikasi.

Juru bicara tersebut menambahkan, Israel telah mengembalikan 330 jenazah. Akan tetapi, baru 90 jenazah yang telah teridentifikasi.

Sejumlah negara terus bersiap untuk mengirim ISF ke Jalur Gaza. Dilansir dari i24NEWS, seorang pejabat AS mengatakan, pasukan ISF gelombang pertama dapat terjun ke Gaza paling cepat pada 2026. Jika itu terjadi, keberadaan pasukan tersebut akan menjadi kehadiran keamanan internasional terbesar yang pernah dimiliki Gaza.

Keberadaan ISF berperan penting untuk menstabilkan Gaza yang sudah luluh lantak akibat perang selama dua tahun. Setelah itu, Gaza akan memulai kembali rekonstruksi dan membentuk pemerintahan transisi.

Sebagai salah satu mediator Hamas-Israel, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berjanji untuk memantau implementasi perjanjian perdamaian Gaza. Ankara juga berkomitmen untuk bergabung ke ISF untuk Gaza.

Dalam konferensi pers setelah Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Afrika Selatan, Minggu, Erdogan mengatakan, Turki masih mengevaluasi kemungkinan pengerahan pasukannya ke dalam ISF untuk Gaza. Keputusan akan segera diambil.

Erdogan turut mengulangi pandangannya bahwa serangan Israel di Gaza merupakan genosida. Bagi dia, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Kepada Bloomberg, sejumlah pejabat Turki mengatakan siap menyumbangkan beberapa ribu personel. Pengerahan tersebut mencakup unit tempur dan teknik. Turki juga ingin AS membatasi penggunaan kekuatan militer Israel setelah ISF memasuki wilayah tersebut.

Secara umum, AS mendukung niat Turki untuk bergabung dengan ISF. Israel sudah berulang kali menolak tuduhan genosida serta tidak setuju Turki ikut dalam ISF. Selain Turki, negara lain telah menyatakan kesediaan bergabung ke pasukan khusus itu, yakni Indonesia, Pakistan, dan Azerbaijan. (AFP/Reuters)