Paspampres Korsel Halangi Penangkapan Presiden Yoon

SEOUL, JUMAT — Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, dan ribuan pendukungnya melawan upaya penangkapan. Sebelumnya, aparat Korea Selatan mengerahkan ribuan anggota polisi untuk menangkap Presiden yang telah diskors itu.

Para investigator Korea Selatan memasuki kediaman presiden di Seoul, Korea Selatan, Jumat (3/1/2025) dini hari, untuk menangkap Yoon. Sementara ratusan pendukungnya berkumpul di luar kediaman Yoon untuk melindunginya.

Para penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi (CIO), yang menyelidiki pernyataan darurat militer yang dikeluarkan Yoon pada 3 Desember 2024 itu, diperbolehkan melewati barikade keamanan yang ketat di rumah kepresidenan itu.

Mereka masuk guna melaksanakan surat perintah penangkapan Yoon. Jaksa senior CIO, Lee Dae-hwan, terlihat memasuki kompleks tersebut bersama pejabat lainnya. Namun, Kantor Berita Korsel, Yonhap, melaporkan, upaya mereka dihalangi oleh paspampres dan sejumlah tentara yang berada di dalam kompleks kediaman resmi Yoon.

Padahal, sebelumnya, Kepala CIO Oh Dong-woon telah memperingatkan, siapa pun yang mencoba menghalangi pihak berwenang untuk menangkap Yoon dapat menghadapi tuntutan hukum. Bersamaan dengan panggilan tersebut, pengadilan Seoul mengeluarkan surat perintah untuk menggeledah kediaman resmi Yoon dan sejumlah lokasi lain.

Yoon, yang telah diskors dari tugasnya oleh anggota parlemen, akan menjadi presiden pertama yang masih aktif menjabat yang ditangkap dalam sejarah Korea Selatan.

Pejabat Korea Selatan juga pernah gagal melaksanakan surat perintah penangkapan serupa untuk anggota parlemen pada tahun 2000 dan 2004. Kegagalan itu karena anggota partai dan pendukungnya menghalangi polisi untuk melaksanakan surat perintah penangkapan yang juga berlaku sepekan.

Puluhan bus polisi dan ratusan polisi berseragam berjejer di jalan di luar kompleks kediaman kepresidenan yang berada di pusat kota Seoul untuk penangkapan Yoon tersebut. Menurut Yonhap, sekitar 2.700 polisi dan 135 bus polisi dikerahkan ke daerah tersebut untuk mencegah bentrokan.

Sejak pengadilan menerbitkan surat perintah penahanannya pada Selasa (31/12/2024), Yoon bertahan di dalam kediamannya tersebut. Ia bersumpah untuk melawan pihak berwenang yang berusaha melakukan interogasi pada Yoon terkait dengan penyelidikan darurat militer.

Yoon mengeluarkan pernyataan darurat militer pada 3 Desember 2024. Darurat militer itu berlangsung enam jam sebelum parlemen Korsel sepakat mencabutnya. Pernyataan itu berbuntut pada pemakzulan Yoon dan membuatnya menghadapi penangkapan, pemenjaraan atau, yang terburuk, hukuman mati.

Surat penahanan Yoon itu diterbitkan pada Selasa (31/12/2024) oleh pengadilan di Seoul dengan masa berlaku sepekan. Surat perintah itu dikeluarkan setelah Yoon menghindari beberapa permintaan untuk hadir guna interogasi serta menghalangi penggeledahan di kantornya. Tindakan Yoon tersebut dinilai telah menghambat penyelidikan.

Surat perintah penangkapan itu berlaku hingga 6 Januari 2025. Berdasar hukum Korsel, para penyidik hanya punya waktu 48 jam ​​untuk menahan Yoon setelah ia ditangkap.

Penyidik ​​kemudian harus memutuskan apakah akan meminta surat perintah penahanan atau membebaskannya. Penyidik ​​perlu mengajukan surat perintah penangkapan baru lagi untuk menahannya. Setelah ditangkap, Yoon diperkirakan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul.

Di tengah upaya penangkapannya, Kamis (2/1/2025), Yoon mengirim pesan kepada para pendukungnya. Dalam pesan itu, ia bersumpah untuk berjuang sampai akhir melawan pasukan antinegara.

Sementara itu, tim hukumnya memperingatkan bahwa petugas polisi yang berusaha menahannya dapat ditangkap oleh dinas keamanan presiden atau bahkan warga sipil. Tim hukum Yoon memperingatkan, setiap upaya oleh lembaga antikorupsi menggunakan unit polisi untuk menahan Yoon akan melampaui kewenangan hukum mereka.

Para pengacara itu mengatakan bahwa petugas polisi dapat ditangkap oleh dinas keamanan presiden atau warga negara mana pun jika mereka mencoba menahan Yoon. Namun, mereka tidak menjelaskan lebih lanjut dasar hukum dari peringatan tersebut.

Hukum Korea Selatan mengizinkan siapa pun untuk melakukan penangkapan guna menghentikan kejahatan yang sedang berlangsung. Sejumlah pihak menuduh Yoon menghasut para pendukungnya untuk menghalangi upaya penangkapan.

Badan Investigasi Korupsi harus segera menahannya, dan dinas keamanan presiden harus bekerja sama dalam pelaksanaan surat perintah penahanan yang sah.

Ratusan pendukung Yoon berkumpul di depan tempat tinggal Yoon setidaknya sejak Rabu (1/1/2025) malam. Mereka berteriak ”Batalkan pemakzulan!” dan ”Kami akan melindungi Presiden Yoon Suk Yeol!”

Sambil memegang bendera Amerika Serikat dan Korea Selatan dengan tulisan ”Mari kita bersama” dalam bahasa Inggris dan Korea, sejumlah pendukung Yoon berharap bahwa Presiden AS terpilih Donald Trump akan membantu Yoon.

Pada Kamis dan Jumat, petugas membubarkan beberapa pengunjuk rasa yang berbaring di jalan menuju pintu masuk kediaman Yoon, tetapi tidak ada laporan langsung tentang bentrokan besar.

Di antara pendukung Yoon terlihat tokoh sayap kanan yang aktif di YouTube dan pendeta Kristen evangelis. Para pendukung Yoon itu berkemah di luar tempat tinggalnya sepanjang malam, beberapa mengadakan sesi doa semalam suntuk.

”Surat perintah ilegal tidak sah,” teriak mereka pada Jumat pagi saat polisi dan media berkumpul di luar kompleks tempat tinggal Yoon. ”Yoon Suk Yeol, Yoon Suk Yeol,” teriak mereka sambil melambaikan lampu tongkat warna merah.

Salah satu pendukung Yoon, Pyeong In-su (74), mengatakan, polisi harus dihentikan oleh warga negara yang patriotik. Istilah patriotik ini juga digunakan Yoon untuk menggambarkan mereka yang berjaga di dekat kediamannya.

”Saya berharap setelah pelantikan Trump, ia dapat menggunakan pengaruhnya untuk membantu negara kita kembali ke jalur yang benar,” katanya.

Yoon memuji para pendukungnya atas upaya mereka untuk melindungi demokrasi liberal dan tatanan konstitusional. Menurut foto yang dibagikan oleh pengacara Yoon, ia menyaksikan protes mereka melalui siaran langsung Youtube.

Pengacara presiden Yoon, Kap-keun, mengajukan gugatan ke Pengadilan Distrik Barat Seoul pada Kamis untuk menolak surat perintah penahanan Yoon dan surat perintah penggeledahan kediamannya. Kedua surat perintah tersebut disebutkan melanggar hukum pidana dan konstitusi.

Pengacara Yoon berpendapat bahwa surat perintah penahanan pengadilan itu tidak sah sebab badan antikorupsi tidak memiliki kewenangan hukum untuk menyelidiki tuduhan pemberontakan.

Mereka juga menuduh pengadilan mengabaikan hukum yang menyatakan lokasi yang berpotensi terkait dengan rahasia militer tidak dapat disita atau digeledah tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Partai Demokrat Korsel yang memimpin pemungutan suara legislatif yang memakzulkan Yoon pada 14 Desember 2024 atas pemberlakuan darurat militer, menuduh presiden mencoba memobilisasi para pendukungnya untuk menggagalkan penahanannya.

Mereka meminta aparat penegak hukum untuk segera melaksanakan surat perintah tersebut. ”Badan Investigasi Korupsi harus segera menahannya, dan dinas keamanan presiden harus bekerja sama dalam pelaksanaan surat perintah penahanan yang sah,” kata pemimpin fraksi Demokrat Korsel, Park Chan-dae.

”Mereka harus menyadari bahwa menghalangi pelaksanaan surat perintah penahanan dapat mengakibatkan hukuman karena mengganggu tugas resmi dan terlibat dalam pemberontakan,” katanya.

Menteri pertahanan Yoon, kepala polisi, dan beberapa komandan militer tinggi telah ditangkap atas peran mereka dalam pemberlakuan darurat militer. Nasib Yoon kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi Korsel.

Mahkamah Konstitusi Korsel telah memulai proses terkait pemakzulan untuk memutuskan apakah akan secara resmi mencopot Yoon dari jabatannya atau mengembalikannya sebagai presiden.

Untuk secara resmi mengakhiri masa jabatan kepresidenan Yoon, dibutuhkan setidaknya enam suara dari total sembilan hakim di Mahkamah Konstitusi Korsel.

Pekan lalu, parlemen Korsel atau Majelis Nasional juga telah memakzulkan Perdana Menteri Han Duck-soo dari posisi sebagai penjabat presiden untuk Yoon.

Pemakzulan Han didasarkan atas keengganannya untuk mengisi tiga posisi hakim yang kosong di Mahkamah Konstitusi Korsel menjelang peninjauan kasus Yoon. Keengganan Han itu menghambat pencopotan Yoon secara resmi dari kursi kepresidenan.

Menghadapi tekanan yang semakin besar, penjabat presiden yang baru, Wakil Perdana Menteri Choi Sang-mok, menunjuk dua hakim baru pada Selasa. Penunjukan dua hakim itu memperbesar peluang pengadilan untuk mencopot Yoon secara resmi.

Pada Kamis, salah satu hakim yang baru diangkat, Cho Han-chang, mengatakan, ia memulai pekerjaannya dengan berat hati. Jeong Gye-seon, hakim baru lainnya, menyatakan harapan bahwa lowongan yang tersisa akan diisi. (AP/AFP/Reuters)