Militer Thailand Bersiaga Tanggapi Eskalasi Intelijen di Perbatasan Kamboja

BANGKOK, JUMAT — Thailand memilih cara damai untuk menghadapi konflik perbatasan dengan Kamboja. Meski demikian, militer Thailand menyatakan siap meluncurkan operasi tingkat tinggi untuk menanggapi setiap pelanggaran terhadap kedaulatan negara itu.

Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra pada Jumat (6/6/2025) mengatakan, militer siap mempertahankan kedaulatan negara di tengah perselisihan perbatasan dengan Kamboja. ”Militer memahami situasi dan kapan eskalasi diperlukan,” kata Paetongtarn setelah menghadiri pertemuan dua jam dengan Dewan Keamanan Nasional Thailand.

Pertemuan untuk membahas masalah perbatasan dengan Kamboja itu digelar untuk merespons temuan intelijen militer Thailand. Kamis lalu, dalam sebuah pernyataan pihak militer Thailand mengatakan, ada indikasi Kamboja tengah meningkatkan kesiapan militer di perbatasan.

Padahal, di saat yang sama, upaya diplomatik tengah berlangsung. Intelijen Thailand menggambarkan temuan itu sebagai situasi mengkhawatirkan.

Media Thailand, The Nation, melaporkan, peningkatan kesiapan militer oleh Kamboja itu sudah diketahui Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Phumtham Wechayachai. Hal itu ia ketahui pada Rabu lalu saat Phumtham mengunjungi Satgas Suranaree di Ubon Ratchathani.

Phumtham menerima pengarahan sebelum melakukan perjalanan darat ke Pangkalan Observasi 500 (Segitiga Zamrud). Di titik rawan utama ini, Komandan Satgas Suranaree Mayor Jenderal Sompop Pharawet menunjukkan bukti perambahan militer Kamboja, sekitar 200 meter ke wilayah Thailand dari Chong Bok Ton Satabann hingga Persimpangan Laos.

Pada pertemuan Jumat ini, Phumtham mendesak Dewan Keamanan Nasional untuk mempersiapkan tindakan pencegahan. Sementara Kementerian Dalam Negeri Thailand sudah mengirimkan arahan terkait keamanan internal.

Arahan Kemendagri Thailand tersebut dikirimkan kepada para gubernur di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja, yaitu Trat, Chanthaburi, Sa Kaeo, Buri Ram, Surin, Si Sa Ket, dan Ubon Ratchathani. Arahan itu menginstruksikan kepala distrik, kepala desa, dan tim pertahanan sipil untuk menyiapkan strategi evakuasi, menunjuk titik kumpul dan tempat berlindung di zona aman, serta menyiapkan personel untuk menanggapi jika terjadi eskalasi.

Seperti diketahui, pada 28 Mei lalu Thailand dan Kamboja terlibat dalam pertikaian singkat, tetapi mematikan di perbatasan. Pertikaian menewaskan satu tentara Kamboja.

Seusai pertikaian, kedua pemerintah saling mengeluarkan pernyataan yang disusun dengan hati-hati selama berhari-hari. Kedua pemerintah menyatakan komitmen untuk berdialog setelah pertikaian mematikan itu.

Namun, pada Jumat ini, militer Thailand mengatakan, mereka siap untuk operasi militer tingkat tinggi jika diperlukan untuk membalas. Militer menyatakan, operasi unit-unit di perbatasan telah dilakukan dengan hati-hati, tenang, dan berdasarkan pemahaman situasi untuk mencegah kerugian di semua pihak. Pada saat yang sama, militer siap mempertahankan kedaulatan negara sepenuhnya jika situasinya diperlukan.

”Militer telah mengonfirmasi kesiapan untuk skenario apa pun,” kata Paetongtarn. ”Akan tetapi, bentrokan apa pun akan menyebabkan kerusakan. Jadi, kami akan menempuh cara damai. Pemerintah dan militer bekerja sama, saling mendukung,” kata Paetongtarn menambahkan.

Seusai pertemuan itu, Kepala Angkatan Bersenjata Thailand Songwit Noonpackdee mengatakan, militer mendukung pendekatan pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan secara damai.

Menteri Pertahanan Phumtham Wechayachai mengatakan, dalam pertemuan hari Kamis dengan mitranya dari Kamboja, Thia Saya, mereka membahas tentang upaya menghindari kekerasan dan bertindak hati-hati. Ia mengatakan bahwa Thailand mengusulkan agar kedua belah pihak mundur ke posisi yang sebelumnya disepakati pada 2024.

Pemerintah Kamboja belum memberikan pernyataan apa pun terkait pernyataan militer Thailand.

Peneliti BRIN, Pandu Prayoga, menyatakan, konflik perbatasan di kawasan Asia Tenggara itu seperti bara dalam sekam yang bisa mereda, tetapi kemudian meningkat dengan cepat. Artinya, jika satu negara memiliki konflik perbatasan, konflik-konflik lain bisa muncul.

Apalagi, konflik perbatasan tidak hanya dialami Thailand dan Kamboja. Namun, hampir semua negara anggota ASEAN memiliki pengalaman atau masalah berupa konflik perbatasan.

Misalnya Indonesia dengan Malaysia, Malaysia dengan Thailand, atau Malaysia dengan Filipina. Bahkan, sengketa Laut China Selatan juga membuat Brunei Darussalam memiliki konflik perbatasan.

Pandu menyampaikan, untuk meredakan ketegangan Thailand dengan Kamboja, gerakan cepat atau diplomasi yang harus dilakukan adalah antarpemimpin. Ketua ASEAN saat ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, harus segera mengontak kedua pemimpin Thailand dan Kamboja agar mendeeskalasi persoalan ini.

”Jangan sampai terjadi perang,” kata Pandu.

Langkah kedua, menurut Pandu, ASEAN harus mengaktifkan kembali mekanisme seperti Komite Perbatasan. Komite Perbatasan ini bisa diaktifkan untuk melihat apa yang bisa diselesaikan agar tidak terjadi eskalasi yang lebih luas.

Pandu mengingatkan, ASEAN didirikan sebagai forum dialog agar persoalan-persoalan seperti konflik perbatasan atau yang berkaitan dengan konflik-konflik di bawah itu bisa diselesaikan secara diplomasi melalui negosiasi. Tujuannya agar tidak memicu efek domino dan berimbas kepada negara-negara lain.

ASEAN perlu menjaga stabilitas kawasan maupun keamanan di kawasan. Kedua hal itu merupakan penentu pembangunan di ASEAN. (REUTERS)