Mimpi Mahal Rumah Murah di Jakarta

Setiap orang punya impian untuk tinggal di hunian layak dan terjangkau. Mimpi itu bukan hal yang mustahil meskipun sulit tergapai.

Kuota calon penghuni Rusun Jagakarsa di Jakarta Selatan langsung penuh setelah dibuka 10 April lalu. Bahkan, jumlah pendaftar sampai dua kali lipat dari kuota yang tersedia.

Saat itu, dibuka kuota untuk 200 orang. Namun, pendaftar melalui Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mencapai 410 orang.

Mereka seakan berlomba-lomba untuk bisa tinggal di unit hunian tipe 36 meter persegi itu. Unit-unit tersebut terdiri dari dua kamar tidur, ruang tengah, wastafel, kamar mandi, dan balkon sekaligus tempat jemuran.

Pendaftaran tahap pertama pun ditutup untuk verifikasi. Hasilnya ada 321 orang tidak memenuhi syarat atau gugur dan 51 orang membatalkan permohonannya.

Mereka tidak memenuhi syarat kepala keluarga berusia maksimal 55 tahun, ber-KTP Jakarta, mengantongi bukti dari kelurahan bahwa belum punya rumah, slip gaji atau surat keterangan penghasilan rumah tangga Rp 2,6 juta-Rp 7,4 juta, punya rekening Bank DKI, dan bersedia memberikan jaminan sebesar tiga kali biaya sewa bulanan.

Tarif sewa Rusun Jagakarsa mengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ongkosnya mulai dari Rp 865.000 sampai Rp 1,8 juta per bulan.

Sesudah itu, dilakukan verifikasi langsung kepada 38 orang yang lolos pendaftaran. Sebanyak lima orang tak memenuhi syarat dan tiga orang lainnya mengundurkan diri.

Akhirnya terpilih 30 warga untuk pengundian kunci unit pada 8 Mei. Pengundian dilakukan setelah peresmian oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta akan membuka pendaftaran tahap kedua setelah 30 warga masuk ke rusun. Secara keseluruhan tersedia 723 unit hunian dengan tiga di antaranya khusus warga disabilitas.

Apa yang terjadi di Rusun Jagakarsa tak jauh beda dengan Rusun Pasar Rumput. Warga menyerbu pendaftarannya setelah pemerintah menurunkan biaya sewa dari Rp 3,5 juta ke Rp 1,1 juta-Rp 2,25 juta per bulan.

Pada 28 November 2024, misalnya, 334 warga mengantre sejak pukul 08.00 WIB. Mereka bagian dari 1.314 calon penghuni rusun berkapasitas 1.984 unit tersebut.

Perumda Pasar Jaya sebagai pengelola menyebut calon penghuni rusun dominan berpenghasilan rendah atau sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2024, yakni Rp 5,06 juta.

Situasi tersebut menunjukkan rusun jadi pilihan paling masuk akal bagi sebagian warga. Sayang, pilihannya belum banyak.

Yono (37) dan Dina (25), contohnya. Pasangan suami-istri ini mengontrak rumah di Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat.

Jangan bayangkan rumah-rumah elite. Area permukiman mereka merupakan wilayah padat penduduk.

”Istri mau di rusun, tapi adanya di Rawa Bebek. Duh, jauh banget. Makan ongkos pergi pulang kerja,” kata Yono pada Jumat (9/5/2025).

Rusun Rawa Bebek terletak di Cakung, Jakarta Timur. Sementara pasangan suami-istri itu bekerja di Jakarta Pusat.

Yono adalah karyawan swasta dengan gaji 1,5 kali UMP Jakarta 2025 (Rp 5,39 juta), sedangkan Dina guru honorer bergaji di bawah UMP. ”Paling masuk akal di Kalipasir. Murah meskipun aksesnya gang sempit,” ucap Yono.

Ia tinggal bersama mertua dan sepupu. Tiga keluarga itu berbagi ruang di rumah dua lantai berukuran sekitar 30 meter persegi dengan biaya sewa Rp 14 juta per tahun.

Kekurangan kebutuhan berdasarkan kepemilikan rumah atau backlog di Jakarta mencapai 1.195.627 pada 2024. Sementara rumah tangga dengan rumah tidak layak huni sebanyak 1.757.106.

Data ini berdasarkan laporan dalam laman Housing dan Real Estate Information System/HREIS (https://hreis.pu.go.id/portal/). Jumlah backlog tersebut turun dari tahun sebelumnya, yaitu 1.197.648. Sama halnya dengan rumah tangga dengan rumah tidak layak huni turun dari 1.911.369.

Pekerja nonformal paling banyak kekurangan rumah (685.044 unit) ataupun tinggal di hunian tidak layak (864.729 unit). Disusul wiraswasta, yakni kekurangan rumah sebanyak 325.735 unit dan tinggal di hunian tidak layak sebanyak 567.271 unit.

Backlog itu sendiri didominasi warga dengan pengeluaran Rp 4,38 juta sampai lebih dari Rp 10,36 juta. Jumlahnya lebih dari 100.000 unit hingga 213.000 unit per desil pengeluaran dalam rentang tersebut.

Warga dengan pengeluaran Rp 3,78 juta sampai lebih dari Rp 10,36 juta juga paling banyak tinggal di hunian tidak layak. Per desil dalam rentang itu jumlahnya mulai dari 100.000 hingga 321.000.

Sementara itu, ada dua backlog dalam catatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta. Backlog kepenghunian sebanyak 288.393 keluarga. Data diperoleh dari backlog awal pada 2021 (302.319 keluarga) dikurangi jumlah rusun terbangun (13.926 unit).

Selanjutnya, backlog kepemilikan yang mencapai 1,86 juta keluarga. Angka ini diperoleh dari perkalian antara persentase rumah bukan milik oleh Badan Pusat Statistik (51,52 persen) dan total keluarga dalam data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tahun 2021 (3,61 juta).

Lantas, sejauh mana upaya Pemprov DKI Jakarta mengurangi backlog? Rusun terbangun hingga 2023 mencapai 42 lokasi. Rusun ini terdiri dari 156 blok (14.036 unit hunian layak) dan 82 tower (18.342 unit hunian layak) sehingga total terbangun 32.378 unit hunian layak.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta juga menyiapkan program tahun jamak 2025-2026, seperti pembangunan Rusun Yos Sudarso, Rusun Rorotan IX tahap I, dan Rusun Padat Karya tahap II, serta revitalisasi Rusun Marunda Cluster C, Rusun Komarudin, dan optimalisasi rusunawa yang ada.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyaluran dana fasilitas pembiayaan perolehan rumah (FPPR) untuk hunian terjangkau milik (HTM) yang dibangun oleh BUMN, BUMD, atau swasta.

Hingga saat ini tersedia 1.961 unit hunian milik bagi MBR. Unit-unit ini ada di Nuansa Pondok Kelapa dan Nuansa Cilangkap, Jakarta Timur; dan Sentraland Cengkareng, Jakarta Barat; serta rencana penyediaan hunian di lokasi Bandar Kemayoran, Jakarta Utara.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto menyebut, penyaluran dana FPPR sudah mencapai Rp 329,45 miliar dari APBD DKI Jakarta. Adapun terkait dengan pemenuhan hunian di Jakarta tidak hanya peran pemerintah saja, tetapi juga pihak swasta dan masyarakat secara mandiri.

”Oleh sebab itu, untuk mengakomodasi pemenuhan hunian, kami sedang menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di Jakarta,” kata Kelik.