Konsistensi Indonesia di Panggung PBB

NEW YORK, KOMPAS — Wakil Tetap atau Watap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa New York, Amerika Serikat, Umar Hadi resmi menjabat. Ia membawa agenda Indonesia ke tataran global.

Umar menyerahkan surat kepercayaan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Jumat (19/9/2025). Sebelum Umar, Watap Indonesia untuk PBB adalah Arrmanatha Nasir, yang menyelesaikan masa jabatan per Oktober 2024. Arrmanatha kini menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. 

”Sekjen PBB Guterres mengatakan terus memantau Indonesia karena Indonesia adalah mitra istimewa PBB,” kata Umar ketika ditemui pada Sabtu (20/9/2025).

Ia menjelaskan hal itu karena Indonesia konsisten aktif mendorong reformasi sistem multilateral. Indonesia juga selalu memberi sumbangsih kepada perdamaian global. Tentara penjaga perdamaian dari Indonesia adalah yang nomor lima terbesar di PBB.

Guterres, lanjut Umar, memuji Indonesia karena termasuk yang terdepan menyuarakan pentingnya menjaga dunia yang multipolar. Indonesia juga menekankan agar semua persoalan global diselesaikan sesuai dengan hukum internasional.

Dalam hal itu, Indonesia bermitra dengan delapan negara dan Yayasan PBB untuk merumuskan reformasi multilateralisme PBB. Delapan negara itu, di antaranya, Norwegia, Meksiko, Liechtenstein, dan Jamaika.

Reformasi ini penting dilakukan mengingat per Senin (22/9/2025) PBB berumur 80 tahun. Dinamika geopolitik sudah berubah dan harus ada penyesuaian agar organisasi multilateral terbesar di dunia ini tetap signifikan dan relevan.

Sejumlah badan PBB akan memindahkan kantor ke Nairobi, Kenya, per Desember 2025. Langkah ini menghemat biaya operasional hingga 60 persen sehingga anggaran bisa lebih banyak dikucurkan kepada program-program pembangunan manusia.

Bagi Indonesia, ini misi yang diemban oleh PTRI New York. Deputi Watap RI New York Hari Prabowo menuturkan, PBB mengalami krisis likuiditas yang memerlukan intervensi serta pembenahan segera agar sesuai dengan kebutuhan zaman. 

”Misinya ialah mengajak semua pihak melihat kembali mandat-mandat PBB,” ujarnya.

Hari menerangkan, semakin banyak negara yang rentan, baik akibat perubahan iklim, konflik, maupun krisis ekonomi. Mereka memerlukan mandat-mandat PBB yang berpihak kepada pencarian solusi dengan visi kemanusiaan.

”Indonesia sejak bergabung dengan PBB menekankan kemanusiaan dan hukum internasional sebagai landasan semua kebijakan dan tindakan,” kata Hari.

Di tataran perdamaian global, Indonesia berperan aktif. Dalam pasukan perdamaian PBB, Indonesia adalah negara yang mengirim pasukan terbanyak kelima di dunia. 

Pada Mei 2025, Wakil Menlu Norwegia Andreas Motzfeldt Kravik ke Jakarta untuk menggalang kekompakan negara-negara pendukung reformasi PBB. Ia mengatakan, Indonesia adalah salah satu pemain penting yang kiprahnya selalu diperhatikan.

Menurut Kravik, menyelesaikan persoalan dunia bukan dengan membangun kubu-kubu wilayah ataupun ekonomi. Justru, dunia harus membuka pintu kerja sama seluas-luasnya.

”Misalnya, cita-cita Eropa untuk niremisi per tahun 2030 tidak akan bisa tercapai jika negara-negara berkembang tidak sejalan dan terlibat aktif. Dialog ini harus dua arah,” kata Kravik (Kompas, 14 Mei 2025).

Per Sabtu malam, tercatat delegasi Indonesia menerima 258 undangan pertemuan di PBB. Pihak Sekretariat Presiden dan Kementerian Luar Negeri masih memilah agenda yang benar-benar harus dihadiri oleh Prabowo dan yang bisa diwakilkan.

Dari data negara yang hadir untuk SMU PBB, akan ada 137 presiden dan perdana menteri, 5 presiden, 3 wakil perdana menteri, dan 42 negara mengirim menteri luar negeri. 

Delegasi Palestina tidak datang karena visanya ditolak oleh AS. Walhasil, hadir secara fisik di ruang SMU PBB nanti ialah Wakil Tetap Palestina untuk PBB New York Riyad Mansour. Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan hadir melalui telekonferensi.

”Indonesia menyayangkan penolakan visa untuk delegasi Palestina. Sebagai tuan rumah Sekretariat Jenderal PBB, AS sejatinya berkewajiban memastikan semua negara uang memiliki perwakilan tetap PBB boleh datang,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu Tri Tharyat.

Meskipun begitu, kemajuan teknologi bisa menjembatani persoalan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sempat tidak bisa hadir langsung di SMU PBB. Ia mengikutinya melalui telekonferensi dan tidak mengurangi signifikansi pentingnya menghentikan Perang Ukraina.

Terkait isu Palestina, Indonesia mengajak negara-negara yang per Agustus lalu mendukung Dearasi New York untuk membahasnya di tingkat kepala negara. Prabowo juga akan berpidato di segmen khusus mengenai Solusi Dua Negara.

Terdapat pula rencana pembahasan Astacita, kemungkinan dalam pidato Prabowo di debat umum SMU PBB, Selasa (23/9/2025). Hari mengatakan, Astacita sejalan dengan Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

SDGs disasar bisa terpenuhi per tahun 2030. Akan tetapi, secara global, baru 35 persen cita-citanya yang tercapai. Indonesia, dengan segala kekurangannya, termasuk negara dengan kinerja yang lumayan.

Dari sisi Kemlu, Indonesia bisa mencapai 67 persen sasaran SDGs. Dari penilaian PBB, angkanya lebih baik, yaitu 72 persen. ”Ini menunjukkan strategi pembangunan Indonesia sudah ke arah yang benar, tetapi memang perlu terus berkoordinasi dengan PBB,” kata Hari.

Pada kesempatan yang berbeda, sejarawan dan peneliti kajian Indonesia di Universitas Northern Illinois, Eric Jones, antusias menunggu pidato Prabowo di Sekretariat Jenderal PBB. Ia mengatakan, banyak hal yang berubah di dunia dan Indonesia selama 10 tahun, walaupun aktif di tataran Kemlu, tidak menampilkan kepala negara.

”Signifikansi kehadiran presiden besar sekali. Apalagi, Indonesia adalah negara yang diperhitungkan di selatan dunia (global south) dan berprinsip nonblok. Isi pidato Prabowo dinanti oleh para pengamat,” ujarnya.