Mobilitas Lintas Batas Negara, Penopang Perusahaan Bus Damri

JAKARTA, KOMPAS — Pendapatan Perusahaan Umum Damri banyak ditopang oleh pergerakan di daerah perbatasan, khususnya di Kalimantan. Selain itu, mobilitas masyarakat bukan hanya dari daerah barat ke timur, melainkan juga sebaliknya. Sektor pariwisata berkembang karena daya tarik unik di setiap daerah.

Berkaca pada 2024, mobilitas penumpang bus Perusahaan Umum Damri banyak disokong daerah-daerah perbatasan. Permintaan tinggi ini terjadi di Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Brunei Darussalam.

”Di Kalimantan pun sebetulnya cukup tinggi, terutama pada Idul Fitri itu lintas batas negara yang ke Brunei Darussalam, Kuching, Serawak (Malaysia), dan Timor Leste. Timor Leste memang tidak terlalu tinggi, tetapi justru orang-orang Kuching kayaknya suka piknik di negara kita,” ujar Direktur Utama Damri Setia N Milatia Moemin dalam konferensi pers persiapan Idul Fitri 2025 di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Warga Kuching, misalnya, kerap menggunakan bus Damri untuk bepergian ke Singkawang melalui Entikong, Kalimantan Barat. Mereka memanfaatkan momen Idul Fitri untuk bertemu dengan sanak saudara di Indonesia.

”Nah, itu biasanya arusnya cukup tinggi pada waktu itu. Saat ini juga termasuk backbone (tulang punggung) kami dalam hal revenue dari lintas batas negara,” kata Setia.

Selain Kalimantan, daerah-daerah lain di Pulau Sumatera dan Jawa turut menjadi tujuan utama para pemudik selama Lebaran. Beberapa kota favorit masyarakat adalah Yogyakarta, Malang, Surabaya, bahkan hingga Bali.

Saat ini, Setia melanjutkan, bus Damri turut menjadi moda transportasi interkoneksi antarkota. Rute dimulai dari Palembang (Sumatera Selatan), berlanjut ke Bandar Lampung (Lampung), kemudian ke Jakarta atau Bandung (Jawa Barat), Surabaya (Jawa Timur), dan Bali.

Pihaknya sedang merancang rencana agar penumpang dapat bepergian dari ujung barat hingga timur Nusantara. Strategi itu diharapkan dapat diterapkan pada Lebaran 2026, seperti Eurail Global Pass atau Europass, yaitu tiket perjalanan untuk melintasi Eropa.

”Kami sedang coba untuk bikin (konsep) seperti Europass, tetapi kami masih godok ini. Mudah-mudahan Lebaran tahun depan sudah jadi sehingga orang bisa jalan dari ujung Sumatera,” ucap Setia.

Perum Damri juga menyediakan armada-armadanya untuk mengakomodasi perjalanan tahap akhir para penumpang (last mile). Di Yogyakarta, misalnya, bus Damri melayani para penumpang kereta api (KA) yang berhenti di Stasiun Tugu untuk ke kota-kota sekitar yang tidak dilalui KA.

Untuk perjalanan dalam kota, perusahaan pelat merah ini juga menyiagakan lebih dari 1.000 kendaraan. Berkaca pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2024/2025, banyak orang dari daerah timur Jawa ke Jakarta. Sebab, Jakarta menawarkan ragam fasilitas berlibur yang menarik.

”Yang di Jakarta sendiri kami tetap harus standby karena pengalaman dari Natal dan Tahun Baru yang lalu ternyata perjalanan dalam kota, bukan hanya perkotaan di Jakarta itu tinggi. Orang jalan-jalan, cari hiburan, dan lain-lain. Jadi tetap kami sediakan,” ujar Setia.

Menurut data Perum Damri, sekitar 2,81 juta pelanggan diproyeksikan menggunakan bus tersebut. Angkanya lebih tinggi ketimbang Natal dan Tahun Baru 2024/2025 sebesar 1,38 juta pelanggan. Bus antarkota menjadi armada yang paling banyak diterjunkan, yakni 355 unit dengan ketersediaan 257.129 kursi.

Saat ini, Perum Damri menerapkan tarif fleksibel untuk tiket-tiket bus. Artinya, makin mendekati hari libur, harga tiket makin tinggi. Namun, Setia mengupayakan agar kenaikan tiket tidak begitu signifikan.

”Kami juga menerapkan diskon sebanyak 10 persen. Kami tetap menyediakan beberapa bus cadangan di sejumlah rest area,” kata Setia.

Untuk arus mudik pada 17-20 Maret 2025, Damri memberikan diskon 10 persen untuk seluruh rute. Potongan hanya berlaku untuk pembelian melalui aplikasi Damri atau Damri Apps. Hal serupa berlaku untuk arus balik pada 2-4 April 2025. Tarif normal berlaku saat Idul Fitri, yakni 30 Maret-1 April 2025.

Seperti tahun sebelumnya, bus Damri juga akan mengakomodasi program angkutan mudik bersama BUMN. Pada tahun ini pihaknya akan bekerja sama dengan 25 instansi untuk mengangkut 14.400 pemudik.

Pemangkasan anggaran bakal berdampak pada ketersediaan angkutan perintis. Padahal, armada-armada tersebut menjadi transportasi utama masyarakat daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, pihak Perum Damri masih menanti keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai pihak yang memberikan penugasan.

”Soal berapa persennya belum diputuskan. Jadi, kami masih menunggu, tetapi barangkali mudah-mudahan tidak diefisiensi karena sebetulnya angkutan di sana itu sangat-sangat efisien, sangat minim bahkan. Jadi, barangkali tidak semua (bus) bisa dioperasikan (jika efisiensi),” ujar Setia.

Setia mengatakan, Damri merupakan tumpuan utama masyarakat daerah 3T untuk bermobilitas, seperti daerah Halmahera dan Papua. Ia berharap, pemangkasan anggaran tidak berimbas pada bantuan bagi warga di daerah pelosok.

”Tetapi, kan, keputusannya dari Kemenhub, bukan ranah saya. Kami hanya sebagai operator. Namun, kami berharap agar pemerintah memberi lebih banyak perhatian. Di Papua, contohnya, guru-guru tidak bisa ke sekolah jika kami tidak beroperasi,” tutur Setia.

Ketika pemangkasan anggaran terjadi, ia memastikan operasionalisasi armada perintis juga akan berkurang. Namun, pihaknya masih menanti keputusan pemerintah. Sebab, armada perintis menjadi pemicu untuk menggerakkan perekonomian di daerah 3T. Disparitas harga antardaerah juga dapat ditekan dengan keberadaan angkutan perintis.

”Soal berapa persennya belum diputuskan. Jadi, kami masih menunggu, tetapi barangkali mudah-mudahan tidak diefisiensi karena sebetulnya angkutan di sana itu sangat-sangat efisien, sangat minim bahkan. Jadi, barangkali tidak semua (bus) bisa dioperasikan (jika efisiensi),” ujar Setia.

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Deddy Herlambang mengatakan, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan dana angkutan perintis. Sebab, anggaran yang berhubungan langsung ke masyarakat sudah selayaknya tidak masuk dalam kelompok anggaran yang dipangkas.

”Kalau bisa malah harus ditambah untuk perintis, apalagi Lebaran. Mobilitas orang bepergian tentu banyak. Jangan dicoret kalau dilakukan itu blunder. Infrastruktur harusnya maju, malah turun (level) lagi,” ucap Deddy.

Ia mengingatkan, pemangkasan anggaran untuk infrastruktur justru tidak akan efektif. Alih-alih efisien, justru biaya dapat membengkak karena kajian dan evaluasi cenderung akan diulang terus.

Pada saat bersamaan, pemerintah daerah (pemda) dapat mendorong perusahaan-perusahaan besar di daerah, seperti perusahaan nikel di Konawe (Sulawesi Tenggara), untuk menganggarkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dana itu dapat dialokasikan untuk membiayai angkutan serupa perintis di daerah.

”Itu good will, pemerintah harus kasih solusi juga. Angkutan perintis itu merangsang orang untuk bermobilitas sehingga ada keterbangkitan ekonomi wilayah,” ujarnya.

Sebelumnya, Menhub Dudy Purwagandhi berjanji bahwa subsidi transportasi publik dan angkutan perintis akan tetap diprioritaskan. Hal ini guna memastikan kelancaran aksesibilitas, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan mobilitas publik yang terjangkau dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

”Kami akan memastikan bahwa layanan transportasi yang vital bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, tetap berjalan dengan baik,” kata Dudy.