Angkutan Perintis, Nadi Kehidupan Masyarakat yang Sering Terabaikan

Banyak pihak khawatir pemangkasan anggaran kementerian atau lembaga akan mengurangi subsidi angkutan yang berpotensi menghambat layanan publik dan kembali membebani masyarakat. Meski demikian, pemerintah berjanji tetap mengalokasikan anggaran untuk mendanai transportasi publik bersubsidi.

Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Kamis (13/2/2025), Kementerian Perhubungan mendapatkan anggaran Rp 17,7 triliun. Nominal itu akan dibagi ke sembilan unit organisasi eselon I. Besaran tersebut setara 56,3 persen dari pagu awal 2025 sebesar Rp 31,45 triliun.

Secara rinci, anggaran itu akan dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp 464,09 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 85,48 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 1,82 triliun, dan Badan Kebijakan Transportasi Rp 71,01 miliar.

Pembagian berdasarkan matra, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mendapat anggaran terbesar hingga Rp 7,32 triliun. Posisinya disusul Ditjen Perhubungan Udara Rp 3,39 triliun, diikuti Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp 3,14 triliun. Ada pula anggaran untuk Ditjen Perkeretaapian Rp 1,31 triliun dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp 108,95 miliar.

”Untuk pelayanan kegiatan angkutan udara perintis di kami tetap berjalan seperti biasa, normal. Terakhir, info Kemenhub untuk penerbangan perintis tetap disubsidi, tidak terdampak atas efisiensi. Sebab, ini memang pelayanan publik yang langsung berdampak bagi masyarakat,” tutur Andy Hendra Suryaka, Kepala Bandara Letung, Anambas, Kepulauan Riau, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (16/2/2025).

Ia mengatakan, penghematan dari sisi penggunaan fasilitas-fasilitas di bandara memang berkurang. Beberapa di antaranya pendingin ruangan yang nyala ketika mendekati jam operasional penerbangan dan penggunaan lampu. Kini, mereka lebih banyak memanfaatkan lampu-lampu berpanel surya. Perjalanan dinas, termasuk rapat, juga berkurang.

Sebagai pengelola bandara di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP), angkutan umum sangat dibutuhkan masyarakat. Moda tersebut berperan sebagai penggerak perekonomian daerah.

”Di sini butuh transportasi udara mengingat kepulauan ini sensitif dengan cuaca yang tidak menentu. Angkutan udara jadi alternatif ketika laut tidak bisa digunakan (karena ombak tinggi),” kata Andy.

Selama ini, angkutan perintis yang dijalankan Susi Air memberikan harga tiket yang lebih rendah dibandingkan pesawat komersial. Sebab, pemerintah mampu menyubsidinya. Rute yang diakomodasi moda perintis juga berbeda dengan komersial.

Susi Air melayani rute Letung-Tanjung Pinang (pergi-pulang) dengan harga tiket Rp 765.000 per tahun 2025. Besarannya meningkat 6,1 persen dari tahun lalu yang sebesar Rp 475.000. Dengan tujuan yang sama, masyarakat dapat menggunakan kapal dengan tiket Rp 450.000. Tanpa subsidi pemerintah, tentu harga tiket akan terdongkrak naik.

Walakin, transportasi udara tetap dihitung lebih efisien ketimbang laut. Sebab, perjalanan pesawat perintis hanya menghabiskan waktu sekitar 1 jam 15 menit. Kapal laut dapat memakan waktu hingga 24 jam.

Untuk rute komersial, Andy melanjutkan, Wings Air dengan pesawat ATR atau baling-baling melayani rute Letung-Batam (pergi-pulang). Harga tiket dijual Rp 1,8 juta untuk sekali perjalanan.

”Harapannya, program-program subsidi yang langsung berdampak pada masyarakat tetap jadi prioritas pemerintah. Tanggung jawab pemerintah tak berhenti di pulau besar saja, tetapi menyentuh hingga 3TP,” ujarnya.

Sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapat penugasan dalam pelayanan publik turut memastikan bahwa subsidi tidak berkurang. Mereka menjamin bahwa masyarakat masih menikmati subsidi, seperti sebelumnya.

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni, misalnya, masih menjalankan kontrak kapal perintis 2025. Anggaran operasionalnya tersedia hingga 15 Maret 2025 untuk 30 trayek dengan 30 kapal.

”Pemerintah melalui Kemenhub sudah memberikan komitmen dan meminta kami untuk tetap menjalankan operasional kapal-kapal penugasan, meliputi kapal perintis, rede, ternak, dan tol laut hingga akhir tahun,” ujar Sekretaris Perusahaan Pelni Evan Eryanto.

Ia memastikan masih belum ada info perubahan terkait subsidi perintis imbas pemangkasan anggaran. Alhasil, operasional di lapangan masih sesuai dengan kontrak berlaku.

Hal serupa diutarakan Vice President Public Relations PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Anne Purba. Kontrak kewajian pelayanan publik (PSO) berupa subsidi masih terus dijalankan. Hingga saat ini, belum ada perubahan besaran subsidi sehingga harga tiket KA masih sama.

”Sekarang, kita masih menggunakan biaya operasi dan tarif itu adalah tarif PSO dan tarif penumpang. Next, seperti apa, pasti akan diinfokan,” kata Anne.

Pada saat bersamaan, KAI juga tengah menguji coba kereta rel listrik (KRL) yang rangkaian armadanya baru didatangkan dari China. Setidaknya KAI melalui PT Kereta Commuter Indonesia bekerja sama dengan CRRC Qingdao Sifang Co Ltd sepakat mengimpor 11 rangkaian kereta (trainset).

Pada semester I-2025, rangkaian kereta dari CRRC akan mulai berdatangan secara bertahap. Kemudian, kereta-kereta buatan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA bakal mulai diterima secara bertahap pula.

”Kapan kereta ini bisa beroperasi? Setelah melalui uji coba bersama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kemenhub sebanyak 4.000 kilometer, baru boleh melayani pelanggan. Kalau DJKA bilang enggak boleh jalan, ya enggak jalan,” tutur Anne.

Besaran 4.000 kilometer berlaku bagi kereta pertama yang keluar dari pabrikan. Setelah lolos, kereta yang sama–tidak berubah bentuk dan spesifikasi–akan tetap dites untuk 2.000 kilometer. Lantas, uji statis dan dinamis akan dilakukan.

”Kalau sudah tidak ada masalah, misalkan semuanya lancar, itu mudah-mudahan pada semester II-2025 (mulai beroperasi),” ujar Anne.

Subsidi bagi angkutan perintis perlu diprioritaskan dalam anggaran pemerintah. Sebab, dana itu menjadi penyokong kestabilan inflasi di daerah. Pemangkasan anggaran berisiko mendongkrak inflasi daerah, khususnya wilayah dengan akses transportasi yang sulit.

Laporan Badan Pusat Statistik menunjukkan, Kabupaten Jayawijaya dan Provinsi Papua Pegunungan menjadi dua tingkat daerah yang mengalami kenaikan inflasi tertinggi pada Januari 2025 dibandingkan tahun lalu dalam periode yang sama. Pertumbuhan inflasi kedua tempat itu mencapai 4,55 persen. Angkanya jauh di atas inflasi tahunan nasional sebesar 0,36 persen.

Pengajar maritim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Raja Oloan Saut Gurning mengemukakan agar angkutan perintis (tol laut, angkutan ternak, angkutan rede, angkutan penyeberangan) perlu disediakan. Sebab, para pengguna angkutan tersebut merupakan masyarakat yang paling rentan terdampak pemangkasan anggaran ini.

”Bantalan subsidi angkutan perintis laut merupakan modal ekonomi utama dan mendasar bagi masyarakat kepulauan nasional, khususnya atas isu ruang kapal, konektivitas, ketahanan pangan, dan dampak harga (inflasi). Kelompok bahan pokok penting bagi wilayah 3TP ini,” ujar Saut.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, anggaran angkutan perintis dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kemenhub terpangkas habis. Padahal, alokasinya untuk seluruh matra.

Ia mempertanyakan akses masyarakat 3TP yang sangat bergantung pada angkutan perintis. Ketika angkutan tidak tersedia, maka akses terhadap pendidikan dan kesehatan pun terancam terputus.

”Kemiskinan terpelihara dengan rapi, enggak pernah dibuat akses. Sayang sekali angkutan subsidi transportasi untuk perintis itu turun,” kata Djoko.

Perusahaan Umum (Perum) Damri, misalnya, dikabarkan terpaksa mengurangi 13 trayek dari 300-an trayek angkutan. Alih-alih ditambahkan, justru rute turut dikurangi. Secara keseluruhan, Perum Damri melayani lebih dari 600 rute hingga 2023. Sebanyak 330 rute di antaranya trayek perintis, sekitar 100 rute berada di Papua. Jalur-jalur itu dilewati 597 kendaraan di 32 provinsi.

Anggaran perintis bagi penugasan Damri bahkan tidak menyentuh Rp 200 miliar per tahun. Nominalnya berbeda jauh dengan PSO KRL Jabodetabek yang mencapai Rp 1,6 triliun pada 2023.

Ia merekomendasikan agar pada masa-masa tertentu, seperti hari libur, subsidi KRL Jabodetabek tidak diberlakukan. Sebab, mayoritas penumpang hanya menggunakan untuk berpelesir. Dengan begini, pemerintah dapat menyimpang sekitar sepertiga dari anggaran PSO atau Rp 533,3 miliar. Dana itu dapat dialihkan untuk mendukung angkutan perintis di daerah-daerah terpencil. Angkutan perintis luar Jawa dapat meningkatkan rute hingga 2-3 kali lipat.

”Biaya KRL juga sudah saatnya dinaikkan. Upah minimum pekerja juga naik terus sejak 2016, pelayanan KA juga bagus. Tidak apa-apa dinaikkan agar (subsidi) KRL bisa dialihkan untuk angkutan perintis, termasuk ke daerah transmigrasi,” tutur Djoko.