Mulus atau Macet? Perluasan Transjabodetabek Tergantung Kerja Sama Antardaerah

Seberapa kuat kerja sama antarpemerintah daerah aglomerasi menentukan luas atau tidaknya cakupan layanan Transjabodetabek. Selain agar pengoperasiannya bisa berjalan tanpa hambatan, aksesibilitas penumpang harus terpenuhi supaya layanannya terasa lebih optimal.

Transjabodetabek merupakan salah satu perluasan layanan Transjakarta. Kehadirannya untuk menambah pilihan moda transportasi, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan meningkatkan kualitas hidup warga.

Sampai sekarang, Transjabodetabek sudah memiliki 10 rute. Rute itu ialah S21 Ciputat ke CSW, S22 Ciputat ke Kampung Rambutan, T11 Poris Plawad ke Petamburan, T12 Poris Plawad ke Juanda, dan SH1 Kalideres ke Bandara Soekarno-Hatta.

Rute berikutnya, B11 Sumarecon Bekasi ke Cawang, B21 Bekasi Timur ke Cawang, D11 Depok ke Cawang Sentral via Cibubur, D21 Universitas Indonesia ke Lebak Bulus, dan S11 BSD ke Jelambar.

Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno lantas menjanjikan perluasan layanan Transjabodetabek. Janji itu masuk dalam 40 program hasil terbaik cepat (quick wins) 100 hari pertama.

Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo memastikan janji Pramono-Rano bakal terealisasi, tetapi semua memerlukan waktu. Alasannya, perlu kerja sama antardaerah aglomerasi dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

”Tentu Transjabodetabek akan diperpanjang. Tujuannya, agar ke depan warga Jabodetabek yang beraktivitas di Jakarta akan meninggalkan kendaraan pribadi dan memperbaiki kinerja jaringan lalu lintas secara keseluruhan,” tutur Syafrin, Kamis (13/3/2025).

Akan tetapi, Syafrin belum menjelaskan hal itu lebih lanjut. Ia hanya menyebut sedang berkoordinasi dengan BPTJ terkait izin trayeknya.

Sejauh ini, dari 10 rute layanan Transjabodetabek, lima rute masih terkendala belum tuntasnya izin trayek dari BPTJ. Di samping itu, ada usulan menambah enam rute baru.

Lima rute yang izinnya belum selesai ialah B11 Summarecon Bekasi ke Cawang, B21 Bekasi Timur ke Cawang, D11 Depok ke Cawang Sentral via Cibubur, D21 Universitas Indonesia ke Lebak Bulus, dan S11 BSD ke Jelambar.

Sementara enam usulan rute baru layanan Transjabodetabek adalah PIK 2-Pluit, PIK 2-Jembatan Baru, Kota Wisata-Cawang via Jatiasih, Alam Sutera-Blok M, Binong-Grogol, dan Jatijajar-Kampung Rambutan.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie secara terpisah meyakinkan dukungannya memperluas layanan Transjabodetabek. Dishub Kota Tangerang Selatan akan membantu menerbitkan rekomendasi teknis rute S11 BSD ke Jelambar.

”Akan kami bicarakan juga dengan pihak Alam Sutera untuk mendapatkan rekomendasi rute baru tersebut,” kata Benyamin.

Dishub Kota Tangerang Selatan disebut sudah menyetujui rute baru. Namun, harus ada nota kesepahaman (MoU) antara Transjakarta dan Alam Sutera.

Selain itu, perlu ada survei bersama dan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya, mencegah protes dari angkot seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

Awal 2024, Transjakarta menunda pengoperasian armadanya untuk melayani rute S41 Pondok Cabe ke Lebak Bulus karena belum keluarnya izin dari BPTJ. Tak hanya itu, di lapangan muncul protes dari sopir angkot.

”Masalah itu (protes angkot) akan menjadi bagian dalam sosialisasi nantinya,” ujar Benyamin.

Terkait itu, Dishub Kabupaten Tangerang juga mendukung rencana perluasan layanan Jabodetabek. Namun, dukungan diberikan sesuai kewenangan pemerintah daerah.

”Kami akan membantu selama itu kewenangan Kabupaten Tangerang. Apabila dari Jakarta ke Kabupaten Tangerang dan sebaliknya itu menjadi kewenangan pusat, kami serahkan sepenuhnya ke BPTJ,” kata Kepala Dishub Kabupaten Tangerang Achmad Taufik pada Kamis sore.

Taufik mengatakan, pada tahun 2023 sudah pernah dibahas perluasan rute Transjabodetabek dan difasilitasi oleh PIK 2. Namun, belum ada komunikasi lanjutan terkait realisasi perluasan layanan.

”Prinsipnya, kami mendukung,” ucap Taufik.

Meski begitu, BPTJ pada Maret 2024 meluaskan layanan Jabodetabek Residence Connexion sampai ke kawasan pulau reklamasi. Rute baru ini menghubungkan PIK 2 dan Sedayu City Kelapa Gading sehingga menambah pilihan moda selain Transjakarta dari Balai Kota ke Pantai Maju dan dua rute Damri di kawasan PIK.

Isu utama dari layanan Transjabodetabek, menurut Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Jakarta Yusa C Permana, adalah jaminan dukungan dari pemerintah daerah sebagai mitra. Dukungan ini guna mencegah gesekan di lapangan dengan operator angkutan umum lainnya.

Selain itu, integrasi dan konektivitas sangat krusial. Saat ini, misalnya, penumpang kurang diperlakukan dengan baik di daerah asal dan tujuan. Mereka harus mengantre panjang, kepanasan, dan kehujanan.

”Harus dipermudah koneksi moda lanjutan dan lebih layak lokasi tunggu dan transitnya,” ucap Yusa.

Dewan Transportasi Kota Jakarta juga mengusulkan beberapa poin. Diperlukan akselerasi dan sosialisasi dengan daerah aglomerasi agar masalah perizinan dan teknis dapat berjalan tanpa hambatan.

Di sisi lain, daerah aglomerasi harus mampu menyediakan fasilitas pendukung, seperti halte atau perhentian bus, serta menyelesaikan faktor-faktor nonteknis.

Rute-rute baru pun harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Jabodetabek dan terintegrasi secara fisik, termasuk sistem pembayaran dengan MRT Jakarta, LRT Jakarta, KRL, dan LRT Jabodebek.