Kabar Tak Menyenangkan bagi Media di Era Trump 2.0

Punya izin resmi tak berarti bisa meliput. Begitulah yang sedang terjadi di Amerika Serikat era Donald Trump.

Dalam laporan pada Sabtu (15/2/2025), Associated Press mengungkap para jurnalisnya sudah sepekan dilarang meliput sejumlah kegiatan di Gedung Putih. Padahal, para jurnalis itu punya izin resmi dan masih berlaku.

Wakil Kepala Staf Gedung Putih Taylor Budowich menyebut, AP mengabaikan perintah mengganti sebutan Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Pemerintahan Trump memandang penolakan itu wujud misinformasi dan tidak bertanggungjawab. Alasan lain, sejumlah lokasi peliputan terbatas tempatnya.

Oleh karena itu, Gedung Putih memutuskan jurnalis AP tak boleh masuk lokasi tertentu di Gedung Putih dan tempat lain Trump berkegiatan. Meski demikian, jurnalis AP tetap boleh masuk kompleks Gedung Putih.

Oleh karena itu, Gedung Putih memutuskan jurnalis AP tak boleh masuk lokasi tertentu di Gedung Putih dan tempat lain Trump berkegiatan. Meski demikian, jurnalis AP tetap boleh masuk kompleks Gedung Putih.

Sementara di Departemen Pertahanan AS, empat media harus mengosongkan ruangan pada Jumat (14/2/2025). Ruangan itu mau dipakai media lain yang dipandang pendukung Trump.

Keempat media anyar adalah The Huffington Post (HuffPost), The New York Post, serta dua media daring Breitbart News dan One America News. Dua media daring itu dipandang sebagai pendukung sayap kanan.

Dalam memonya, Juru Bicara Departemen Pertahanan John Ullyot mengatakan, pergantian itu untuk memberi ruang baru bagi media yang tidak pernah memiliki kesempatan unik melaporkan berita sebagai anggota tetap korps pers Pentagon. Perubahan ini dipandang sebagai bagian dari program rotasi media tahunan.

New York Post milik Rupert Murdoch menggantikan The New York Times sebagai media cetak, One America News menggantikan NBC News, Breitbart News menggantikan NPR, dan HuffPost menggantikan Politico.

Keputusan merotasi beberapa media arus utama disayangkan banyak pihak. Presiden National Press Club Mike Balsamo, dikutip dari laman NPC, menilai tindakan itu sebagai pembatasan kerja media dan jurnalis untuk melaporkan kebijakan Pemerintah AS. Ia menyebut langkah itu menjadi alarm bagi para pihak yang menginginkan tranparansi kerja pejabat pemerintah dan lembaga negara yang dibiayai publik serta kebebasan pers.

”Selama beberapa dekade, anggota korps pers Pentagon—yang mewakili beragam organisasi berita—memainkan peran penting dalam meminta pertanggungjawaban para pemimpin militer, memberi informasi kepada publik, dan memastikan keputusan keamanan nasional dibuat dengan pengawasan penuh. Kemampuan jurnalis untuk bekerja tanpa batasan yang tidak semestinya, khususnya dalam meliput lembaga sepenting Departemen Pertahanan, merupakan hal mendasar bagi demokrasi yang bebas dan terbuka,” papar Balsamo.

NBC dalam pernyataan, dilansir dari laman CNN, menyatakan kecewa dengan keputusan Pentagon, terutama karena mereka telah meliput selama beberapa dekade. Meski begitu, NBC menyatakan tetap akan bekerja profesional dan tetap melakukan fungsi media, termasuk pengawasan.

”Meskipun ada kendala signifikan terhadap kemampuan kami untuk mengumpulkan dan melaporkan berita demi kepentingan publik nasional, kami akan terus melaporkan dengan integritas dan ketelitian yang sama seperti yang selalu dilakukan NBC News,” kata manajemen NBC.

Sementara The New York Times menyatakan, langkah mengeluarkan Times dan outlet berita independen berbasis fakta lainnya dari ruang pers Pentagon mengkhawatirkan. ”Langkah-langkah yang dirancang untuk menghalangi akses jelas tidak sesuai dengan kepentingan publik,” kata juru bicara The New York Times, Carlie Stadtlander.

Seperti halnya NBC, surat kabar tersebut berkomitmen untuk meliput Pentagon secara lengkap dan adil.

Kembalinya Trump ke Gedung Putih memicu kekhawatiran terulangnya masa-masa suram kebebasan pers di AS. Banyak pernyataan Trump pada akhirnya berujung pada kebencian terhadap media. Ini kelanjutan dari periode pertama masa pemerintahannya (2017-2021).

Taktik yang digunakan Trump adalah menghancurkan kredibilitas media melalui berbagai komentarnya di depan publik, secara langsung atau lewat media sosial. Lucy Dalglish, Dekan Philip Merril College of Journalism Universitas Maryland, dilansir dari laman Press Gazette, mengatakan, Trump tidak ragu-ragu mencela media secara terbuka. Ia kerap menyatakan karya jurnalistik sebagai palsu. Beberapa tagar yang sering dipakai Trump untuk merusak kredibilitas media adalah ”berita palsu”, ”musuh rakyat”, dan ”tidak jujur”.

”Tidak diragukan lagi, satu hal paling merusak yang telah dilakukannya adalah mencela media secara terbuka, menyebut mereka palsu, menyebut mereka pembohong, dan pada dasarnya mempertanyakan integritas dan kebenaran mereka,” kata Dalglish.

”Hal itu telah menyebabkan kerusakan yang tak terhitung pada reputasi media dan keinginan masyarakat untuk percaya pada media profesional yang berbasis pada kebenaran.”

Menurut US Press Freedom Tracker, pada periode pertama pemerintahannya, target Trump yang paling populer adalah CNN dan The New York Times. Mereka sering diserang lewat X milik miliarder Elon Musk, yang kini menjadi orang kepercayaan Trump. Trump menggugat CNN, The New York Times, dan The Washington Post atas pencemaran nama baik selama kampanye pemilihan presiden AS 2024.

Kondisi berulang pada periode kedua pemerintahan Trump. Bahkan, situasinya kini lebih personal. Melalui akun Truth Social miliknya, Trump meminta The Washington Post memecat Eugene Robinson, jurnalis veteran koran itu. Trump menyebut Robinson tidak kompeten. Tekanan itu muncul setelah Robinson, jurnalis pemenang penghargaan Pulitzer, dimintai pendapatnya tentang upaya Trump melakukan ”reformasi birokrasi”.

Tak hanya Trump yang bersikap memusuhi media. Musk bersikap serupa. Musk mengarahkan fokusnya pada Katherine Long, jurnalis investigatif The Wall Street Journal. Long mengungkap cuitan yang bernada rasisme yang ditulis Marko Elez, salah satu bawahan Musk di kantor Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). Elez sudah mundur dari jabatannya itu.

Selang sepekan kemudian, The Wall Street Journal menulis laporan jurnalistik bertajuk ”It’s Open Season on The Media  for Trump’s FCC Chair”. ”Open Season” yang dimaksud mengacu pada film animasi yang dirilis Columbia dan Sony Pictures tahun 2006 tentang dimulainya musim berburu di wilayah hutan dan pegunungan.

Direktur Eksekutif Reporters Without Borders AS Clayton Weimers mengingatkan, kebebasan pers adalah salah satu pilar utama demokrasi yang membuat sistem di AS tegak berdiri sejak awal. Menyerang pers dan media adalah serangan terhadap hak rakyat AS untuk tahu (right to know), terutama soal transparansi kebijakan pemerintahan yang terpilih dalam pemilu demokratis.

”Pemerintahan baru Trump harus mengubah kebijakannya terhadap media dan mengambil langkah konkret untuk melindungi jurnalis serta mengembangkan iklim yang mendukung media berita yang kuat dan pluralistik,” kata Weimers dikutip dari laman RSF.

Katherine Jacobsen, Koordinator Program Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) AS, Kanada dan Karibia, mengungkapkan kekhawatirannya soal retorika Trump dan para pembantunya yang bisa berujung pada kekerasan terhadap jurnalis yang melaksanakan tugasnya.

”Retorika yang menghasut ini datang dari jabatan tertinggi di Amerika Serikat dan menciptakan situasi yang tidak menentu bagi jurnalis yang bekerja di negara ini,” katanya.

Trump diperkirakan akan menjalankan program kampanye, yakni melanjutkan agenda antipers dengan memperkuat undang-undang pencemaran nama baik, melemahkan perlindungan Amendemen Pertama, dan menuntut wartawan atas liputan-liputan yang kritis. Penggantian media-media arus utama yang kritis di Pentagon dipandang sebagai langkah awal agenda tersebut.

Itu sudah terjadi. Pertengahan Desember 2024, ABC News sepakat membayar 15 juta dollar AS sebagai penyelesaian gugatan pencemaran nama baik terkait pernyataan George Stephanopoulos di layar kaca. Manajemen dan redaksi ABC News juga mengunggah catatan editor yang berisi permintaan maaf atas kesalahan yang terjadi pada program This Week, yang tayang pada 10 Maret 2024. ABC News harus mengeluarkan tambahan 1 juta dollar AS sebagai pengganti biaya persidangan untuk firma hukum yang disewa Trump.

Setelah memenangi gugatan atas ABC News, kini Trump dan timnya tengah mengejar CBS dan PBS. Ketua Komisi Komunikasi Federal (FCC) Brendan Carr mendapat tugas dari Trump untuk melakukan penyelidikan atas program wawancara ”60 Minutes” yang dinilai sangat terdistorsi. CBS dan induknya, Paramount, ditengarai akan bertindak sama dengan ABC News, membayar sejumlah ganti rugi dan meminta maaf.

Carr juga memerintahkan penyelidikan terhadap National Public Radio dan Public Broadcasting Service. Keduanya diduga melanggar lisensi nonkomersial stasiun anggota.

Tidak semua sepakat dengan tindakan FCC. Anna Gomez, salah satu dari lima komisioner FCC, dilansir dari laman Al Jazeera, mengatakan, langkah Carr mengejar CBS merupakan upaya mengintimidasi pers.

”Langkah ini dirancang untuk menanamkan rasa takut di stasiun penyiaran dan memengaruhi keputusan editorial jaringan. Undang-Undang Komunikasi dengan jelas melarang Komisi menyensor penyiar dan Amendemen Pertama melindungi keputusan jurnalistik dari intimidasi pemerintah,” ujar Gomez.

Jacobsen menyebut berbagai tindakan ini sebagai upaya pemerintahan Trump untuk membangun iklim ketakutan. ”Saya pikir ini menunjukkan iklim ketakutan yang lebih luas dan menunjukkan yang mungkin terjadi di masa depan, apakah lebih baik untuk mencapai kesepakatan atau, Anda tahu, membiarkan masalah ini terjadi di pengadilan,” tuturnya.