Indonesia dan Mitra Tak Lihat Perubahan Nyata bagi Palestina

NEW YORK, KOMPAS — Negara-negara Kelompok 8 (G8) kembali menggemakan suara Palestina menjelang Sidang Majelis Umum Ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Senin (21/9/2026). Kelompok negara Arab dan Islam tersebut belum melihat perubahan nyata agar situasi rakyat Palestina di Jalur Gaza membaik.

”Kita berkomitmen untuk menegakkan perdamaian. Namun, rakyat Palestina belum melihat perubahan nyata. Dalam jangka pendek, yang mereka butuhkan adalah mengalirnya bantuan kemanusiaan, gencatan senjata, dan berhentinya pembunuhan di Gaza,” kata Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam Ministerial Coordination Meeting of the Group of Eight Arab and Islamic Countries.

G8 beranggotakan Indonesia, Arab Saudi, Mesir, Jordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, dan Pakistan. Pertemuan kelompok ini merupakan kelanjutan dari koordinasi yang berlangsung selama Sidang Majelis Umum Ke-80 PBB, tahun lalu.

Sugiono menegaskan, prioritas saat ini adalah memastikan upaya perdamaian dapat memberi perubahan nyata di lapangan. Apalagi, situasi Gaza justru terus memburuk.

”Kita harus menyampaikan pesan yang kuat. Kita ingin melihat bahwa upaya kita benar-benar menghasilkan kemajuan dan perubahan bagi rakyat Palestina,” ujarnya.

Dulu kami bangun dengan gembira untuk bersekolah. Setelah itu, kami datang ke sekolah dengan ketakutan akan peluru nyasar, roket, dan serangan.

Indonesia menekankan pentingnya agar negara-negara G8 terus menyuarakan pesan tegas, mendorong perdamaian Palestina, dan melibatkan mitra seperti Amerika Serikat. Walakin, perdamaian sejati Palestina hanya bisa terwujud jika rakyat Palestina ikut berpartisipasi aktif.

Selama Sidang Majelis Umum PBB 2026, Arab Saudi, Uni Eropa, dan Norwegia juga akan menjadi penyelenggara bersama pertemuan Aliansi Global Tingkat Menteri untuk Implementasi Solusi Dua Negara. Pertemuan dijadwalkan pada 24 September 2026. Para menlu dari beberapa negara bakal meninjau perkembangan Gaza, Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, dan Deklarasi New York.

Kehancuran Jalur Gaza terjadi akibat Israel kembali menyerang Gaza secara besar-besaran sejak Oktober 2023. Serangan Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah serta menewaskan lebih dari 73.900 orang, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza di bawah otoritas Hamas. PBB menggunakan sumber data ini.

Hamas-Israel menyepakati gencatan senjata pada Oktober 2025 di bawah mediasi AS, sekutu dekat Tel Aviv. Pada November 2025, DK PBB mengesahkan Resolusi 2803 yang mendukung proposal damai Presiden AS Donald Trump, termasuk terkait pembentukan Dewan Perdamaian, transisi pemerintahan Gaza, demiliterisasi Hamas, dan rekonstruksi Gaza.

Namun, implementasi poin-poin dalam perjanjian terhambat, terutama setelah AS-Israel berperang melawan Iran pada Februari 2026. Israel malah terus melanjutkan serangan di Gaza, termasuk yang menewaskan lebih dari 1.300 orang sejak gencatan senjata berlangsung tahun lalu. Bahkan, aktivitas militer Tel Aviv semakin aktif di wilayah lainnya, Tepi Barat.

Setidaknya, meski situasi belum pulih, ratusan ribu anak-anak di Gaza akhirnya kembali bersekolah tatap muka untuk pertama kali dalam tiga tahun pada Sabtu (19/9/2026). Pembukaan kembali sekolah merupakan tonggak penting yang rapuh bagi warga Palestina.

”Konflik bersenjata telah menewaskan sekitar 22.000 siswa dan lebih dari 770 pekerja pendidikan, termasuk 532 guru,” tutur Direktur Pendidikan untuk Wilayah Timur Khan Younis Ibrahim Ramadan.

Badan PBB untuk Anak-anak (Unicef) melaporkan, sekitar 98 persen sekolah hancur atau rusak akibat perang. Pejabat pendidikan Gaza mengatakan, sekitar 660.000 siswa telah kehilangan kesempatan belajar tatap muka dan partisipasi dalam pendidikan.

Kementerian pendidikan setempat dengan dukungan organisasi internasional dan lokal telah melanjutkan tahun ajaran 2026-2027. Badan ini mendirikan puluhan sekolah sementara yang terbuat dari tenda, terpal, lembaran logam, dan kayu untuk menampung siswa. Bangunan sekolah lainnya masih menampung pengungsi.

Menurut pejabat pendidikan, sekitar 540.000 siswa akan mengikuti kelas tatap muka tahun ini. Mereka dapat belajar di sekolah swasta darurat, pusat pembelajaran sementara, dan pusat pendidikan lainnya dengan dukungan Unicef. Pembelajaran daring akan berlanjut bagi mereka yang tidak dapat mengikuti kelas atau yang meninggalkan Gaza selama perang.

Anak-anak memiliki beragam reaksi. Pelajar bernama Moaye Abu Mustafa di Khan Younis, misalnya, bertekad untuk belajar walau tidak memiliki buku, pena, dan sepatu serta harus duduk di lantai. Ia juga kehilangan teman-teman selama perang.

”Dulu kami bangun dengan gembira untuk bersekolah. Setelah itu, kami datang ke sekolah dengan ketakutan akan peluru nyasar, roket, dan serangan. Sekarang saya duduk di tenda yang tidak memiliki apa pun, hanya matahari dan panas,” kata Yamen Abu Samra (14), siswa lainnya.

Pedagang alat tulis Khaled Aliyan (30) mengatakan, pembatasan Israel telah mengurangi pasokan dan menaikkan harga. Buku catatan yang dulu seharga 3 shekel kini naik menjadi 15 shekel.

Badan militer Israel, COGAT yang mengontrol akses ke Gaza, tidak menanggapi permintaan komentar mengenai pembatasan pasokan dan serangan terhadap sekolah. Tel Aviv telah berulang kali menuduh Hamas memakai sekolah untuk tujuan militer walau dibantah Hamas.

Situasi memprihatinkan itu terjadi seiring dengan terjadinya perubahan dinamika politik antara Hamas di Gaza dan Otoritas Palestina di Tepi Barat. Pada Senin, Hamas mengecam penolakan visa AS terhadap Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas dan tim delegasi untuk berpartisipasi dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, tahun ini.

”Keputusan tersebut merupakan pelanggaran mencolok terhadap konvensi dan perjanjian internasional yang mengatur kerja markas besar PBB dan kelanjutan dari kebijakan bias AS sepenuhnya terhadap pendudukan zionis,” kata juru bicara Hamas, Hazem Qassem, dalam sebuah pernyataan, menurut kantor berita Anadolu.

Setelah perang, kekuatan Hamas telah melemah. Pada Juli lalu, kelompok ini mengaku telah membubarkan pemerintahan di Gaza serta siap mentransfer kekuatan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Walakin, pengakuan ini disampaikan oleh pejabat tingkat rendah.

Pembelaan Hamas yang terbaru itu pun tidak biasa. Hamas, sekutu Iran, adalah musuh bebuyutan dari Otoritas Palestina yang dipimpin Fatah. Dalam visi Dewan Perdamaian bentukan Trump, Otoritas Palestina seharusnya melakukan reformasi, lalu mengambil alih Gaza dari Hamas pascatransisi pemerintahan. Visi ini tidak spesifik berjanji akan mengakui Palestina sebagai negara.

AS menolak visa AS pada 16 September 2026. Penolakan ini merupakan penolakan kedua setelah Washington menolak visa Abbas untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB tahun 2025. AS beralasan, Otoritas Palestina berupaya untuk ”menginternasionalkan konflik Israel-Palestina”, termasuk mengajukan kasus terhadap Israel di pengadilan internasional. 

Berdasarkan perjanjian PBB-AS tahun 1947, Washington wajib untuk mengizinkan akses bagi diplomat asing ke PBB di New York. Akan tetapi, Washington menyatakan dapat menolak visa karena alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

Palestina memegang status negara pengamat non-anggota di PBB sejak tahun 2012. Dari 193 negara anggota PBB, 160 negara telah mengakui negara Palestina, termasuk Perancis, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal, sepanjang rangkaian Sidang Majelis Umum PBB 2025.

Hanya saja, AS dan Israel menentang pengakuan tersebut. Mereka mencegah Palestina menjadi anggota penuh PBB.

Atas penolakan tersebut, pada Jumat (18/9/2026), PBB memberikan suara untuk mengizinkan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas berpartisipasi dalam debat Sidang Majelis Umum PBB melalui video pada tahun ini dan tahun depan, seperti yang terjadi tahun lalu. Resolusi ini menerima 152 dukungan suara. Uni Eropa menyesali penolakan beruntun AS, sementara China, Iran, dan Rusia mengecam sikap AS. 

”Sebanyak 152 suara yang mendukung membuat posisi komunitas internasional sangat jelas. Palestina akan berada di garis depan di PBB sampai pendudukan ilegal berakhir dan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdiri,” kata Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour. (AFP/REUTERS)