Negara-negara Dorong Mekanisme PBB untuk Gaza, Bukan Dewan Perdamaian

NEW YORK, RABU — Brasil, Perancis, dan China mendorong penguatan mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa menyusul pembentukan Dewan Perdamaian oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dewan itu awalnya dimaksudkan untuk mengawasi pembangunan kembali Gaza. Namun, ada kekhawatiran perannya akan meluas ke urusan lain mengingat di dalam piagamnya tidak tertulis kata ”Gaza”.

Baik Brasil maupun Perancis diundang Trump untuk bergabung. Namun, Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menolaknya. China juga diundang, tetapi belum memberikan jawaban.

Lula, Selasa (27/1/2026), khawatir Trump mau menjadi saingan PBB. Bedanya, Dewan Perdamaian dipegang Trump langsung. Lula dan Macron sama-sama sepakat bahwa inisiatif perdamaian dan keamanan harus sejalan dengan mandat Dewan Keamanan (DK) PBB.

Trump meluncurkan inisiatif Dewan Perdamaian di Davos, Swiss, pekan lalu. Negara yang mau menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian harus membayar 1 miliar dolar AS.

Di PBB, setiap negara anggotanya punya hak suara dan ada lima negara yang punya hak veto. Sementara di Dewan Perdamaian, semuanya ada di tangan Trump dan kepemimpinan Trump berlaku seumur hidup.

Lula sudah meminta Trump untuk membatasi kegiatan Dewan Perdamaian sebatas untuk Gaza. Palestina juga harus diajak serta karena terkait dengan urusan Gaza. Israel juga diajak bergabung dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah bersedia bergabung.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan, DK PBB satu-satunya badan yang dapat mengambil keputusan yang mengikat tentang perdamaian dan keamanan di dunia. ”Di seluruh dunia, supremasi hukum digantikan oleh hukum rimba. Kita melihat terjadi pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan pengabaian yang kurang ajar terhadap Piagam PBB,” kata Guterres dalam sidang DK PBB.

Piagam PBB dan dokumen terkait melarang ancaman atau penggunaan kekerasan dan mengikat semua negara besar pada aturan yang sama. DK PBB berdiri sendiri dalam wewenang yang diamanatkan oleh Piagam PBB untuk bertindak atas nama semua negara anggota dalam masalah perdamaian dan keamanan.

Guterres menegaskan, tidak ada badan lain atau koalisi ad-hoc yang secara hukum dapat mewajibkan negara-negara anggota untuk mematuhi keputusannya atau mengizinkan penggunaan kekerasan berdasarkan hukum internasional. ”Dunia perlu kembali ke jalan yang benar dan anggota DK PBB memikul tanggung jawab khusus untuk memimpin dengan memberi contoh,” kata Guterres.

Presiden China Xi Jinping menyatakan, China tetap berupaya menegakkan tatanan dunia berbasis PBB. Sejak diundang Trump, China malah semakin gencar menekankan pentingnya tatanan internasional.

Nada dari China terdengar lunak dan ini mencerminkan keengganan China untuk memprovokasi Trump. Sebab, China sedang berunding tentang tarif dan perdagangan dengan AS.

Lebih dari 20 negara telah menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian, termasuk Indonesia, sementara sejumlah negara Eropa menolak undangannya. Banyak pula negara yang belum merespons.

Trump sudah percaya diri Dewan Perdamaian akan punya setidaknya 50 negara anggota. Negara-negara yang dikirimi undangan oleh Trump adalah Argentina, Albania, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Kamboja, Mesir, El Salvador, Hongaria, Indonesia, Jordania, Kazakhstan, Kuwait, Kosovo, Maroko, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Vietnam, Kanada, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, Norwegia, Slovenia, Swedia, Inggris, Ukraina, China, Kroasia, Siprus, India, Rusia, dan Singapura.

Direktur PBB untuk Human Rights Watch Louis Charbonneau menilai, Dewan Perdamaian semacam klub dunia yang menerapkan sistem ”bayar untuk bermain”. Celakanya, beberapa negara anggotanya adalah pelanggar hak asasi manusia dan pemimpin yang terkenal terlibat dalam kejahatan perang.

”Sulit membayangkan badan ini memprioritaskan diakhirinya penderitaan, kebencian, dan pertumpahan darah seperti yang dikatakan Trump,” ujarnya.

Di antara yang diundang Trump untuk bergabung adalah dua orang yang menjadi subyek surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni Presiden Rusia Vladimir Putin dan Netanyahu. Jika ini dibiarkan, Trump akan semakin mengesampingkan PBB dan organisasi internasional penting lainnya.

PBB diakui banyak masalahnya, termasuk dalam hal menegakkan HAM. ”Tapi, bukan berarti kemudian menggantikannya dengan klub para pelanggar HAM terduga penjahat perang,” tulis Charbonneau dalam opininya di Al Jazeera.

C Raja Mohan, mantan anggota Dewan Penasihat Keamanan Nasional India, di majalah Foreign Policy menuliskan, Dewan Perdamaian bentukan Trump sudah mengikis kekuatan BRICS atau kelompok kerja sama ekonomi dan politik beranggotakan negara-negara berkembang. BRICS semula diharapkan bisa melawan Dewan Perdamaian, tetapi tak ada respons dari China yang membentuk BRICS.

Mohan menilai, banyak negara takut apabila tak bergabung dengan Dewan Perdamaian. Banyak negara tak mau ikut karena takut diobrak-abrik Trump.

Contohnya, India yang belum merespons. Kalau urusannya sebatas Gaza, mungkin India mau. Namun, kalau Trump memperluas mandatnya ke perdamaian global dan resolusi konflik, India khawatir suatu saat malah bisa jadi target Trump.

Vietnam mau bergabung karena tak ingin jadi target tarif Trump. Selama ini Vietnam mendapat surplus perdagangan besar dari AS.

Di Asia, mayoritas sekutu AS, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Australia, malah menjauh. ”Tetapi Indonesia, yang sejak lama menjadi suara terdepan Gerakan Non-Blok dan jangkar ASEAN justru menjadi pendukung awal yang antusias. Presiden Prabowo Subianto bergabung dengan dewan tersebut dengan mengacu pada tujuan membawa perdamaian kepada rakyat Gaza,” tulis Mohan.

”Prabowo menegaskan, duduk bersama Israel dalam badan penyelesaian konflik itu diperlukan untuk mengamankan bantuan dan rekonstruksi. Pernyataannya menandai pergeseran pragmatis Jakarta dari sikap yang didorong ideologis terhadap Palestina di masa lalu menjadi keselarasan transaksional dengan Washington.”

Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Mesir, Jordania, Qatar, dan Pakistan pun sikapnya bergeser karena mereka melihat PBB belum memberikan hasil signifikan. Negara-negara anggota tidak tetap DK PBB, seperti Aljazair, Guyana, Pakistan, Panama, Sierra Leone, Somalia, dan Korsel, memilih mendukung. Mayoritas karena alasan urgensi kemanusiaan.

Baik PBB maupun BRICS tidak mampu mencegah anggotanya mendukung Dewan Perdamaian. BRICS justru jadi terlihat sebagai koalisi negara-negara yang longgar dan goyah dengan prioritas yang berbeda dan kerentanan yang tumpang tindih.

Dengan membentuk Dewan Perdamaian, kata Mohan, Trump menunjukkan tatanan global dibentuk bukan oleh slogan-slogan solidaritas atau pujian terhadap multilateralisme, melainkan oleh perhitungan kepentingan nasional. Apa pun pendapat orang tentang metode Trump yang kasar dan serampangan, ia telah menunjukkan kemampuan untuk keluar dari paradigma masa lalu.

Prospek Dewan Perdamaian bergantung pada keberuntungan politik Trump serta ketahanan dampaknya terhadap kebijakan luar negeri dan keamanan AS. ”Tetapi, satu hal sudah jelas: mitos tentang negara-negara Selatan global yang bersatu melawan hegemoni AS di bawah kepemimpinan China dan Rusia telah lenyap di Davos. Tembok BRICS, yang dipuji sebagai benteng melawan hegemoni AS, sudah retak parah,” tulisnya.

Dari Gaza dilaporkan, Hamas ingin mempertahankan kendalinya dengan berupaya memasukkan 10.000 personel ke dalam pemerintahan Palestina baru untuk Gaza. Tuntutan Hamas ini menjadi bagian dari persetujuan untuk melucuti senjata dan kemungkinan akan ditentang Israel.

Sesuai rencana 20 poin untuk mengakhiri perang, pemerintahan di Gaza akan diserahkan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG). Ini badan teknokrat Palestina dengan pengawasan AS yang dimaksudkan untuk mengecualikan Hamas.

Namun, kantor berita Reuters mengutip surat yang menyebutkan Hamas mendesak untuk memasukkan 40.000 pegawai negeri dan personel keamanannya ke NCAG. Banyak dari personel keamanan Hamas yang sudah berpatroli lagi di Gaza.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan, Hamas siap untuk menyerahkan pemerintahan kepada NCAG yang beranggotakan 15 orang. Sebelumnya, seorang pejabat AS mengatakan, anggota-anggota Hamas akan diberikan semacam amnesti.

Namun, Trump tetap menginginkan pelucutan senjata lebih dahulu. Hamas diyakini masih punya ratusan roket dan ribuan senjata.

Masalah pelucutan senjata sudah dibahas Hamas dengan faksi-faksi Palestina lainnya. Namun, belum ada usulan yang teperinci atau konkret. Hamas menunjukkan sinyal mau melucuti senjata jika ada gencatan senjata. Bahkan, Hamas kemungkinan siap untuk gencatan senjata jangka panjang, sekitar lima tahun atau lebih.

Hanya, Hamas menginginkan agar ada proses negosiasi politik yang serius tentang negara Palestina. Hamas bukan satu-satunya kelompok yang punya senjata. Sebuah sumber yang bersekutu dengan Hamas mengatakan, kelompok lain sedang membahas pelucutan senjata, tetapi khawatir akan dibiarkan tanpa pertahanan.

(Reuters/AFP/AP)