OJK Antisipasi Dampak Ketidakpastian Global ke Sektor Keuangan

JAKARTA, KOMPAS — Otoritas Jasa Keuangan akan terus memantau dinamika perekonomian global, khususnya dampak dari pengenaan tarif Pemerintah Amerika Serikat terhadap sektor keuangan nasional. Di tengah tantangan tersebut, industri perbankan diperkirakan tetap tumbuh pada triwulan I-2025.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, penerapan tarif oleh Presiden AS Donald Trump telah mengubah tatanan sistem perdagangan global. Perubahan ini juga berdampak terhadap volatilitas pasar keuangan.

”Volatilitas pasar tetap tinggi seiring ketidakpastian kebijakan ekonomi serta risiko geopolitik yang semakin cenderung meningkat,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK April 2025, Jumat (11/4/2025), secara daring.

Seiring dengan meningkatnya hambatan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) telah merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,1 persen pada 2025 dan 3 persen pada 2026. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun turut direvisi ke bawah menjadi 4,9 persen.

Di sisi lain, kondisi perekonomian global juga dipengaruhi oleh suku bunga acuan yang diperkirakan hanya akan dipangkas oleh bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), sebanyak 1-2 kali pada 2025. Ini mempertimbangkan perlambatan aktivitas ekonomi AS dan peningkatan angka pengangguran menjadi 4,2 persen.

Oleh sebab itu, OJK akan terus mencermati dinamika global, khususnya terkait pengenaan tarif resiprokal oleh Pemerintah AS kepada banyak negara, termasuk Indonesia. Berbagai langkah antisipasi disiapkan bersama dengan pemerintah dan kementerian/lembaga terkait.

”OJK akan mempertimbangkan perkembangan bursa saham global dan regional yang mengalami tekanan pasca-pengumuman tarif resiprokal AS serta antisipasi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan,” ujar Mahendra.

Kami juga melihat pertumbuhan DPK (dana pihak ketiga) pada triwulan I-2025 masih cukup baik. DPK akan tumbuh sejalan dengan usaha bank dalam memperoleh sumber dana untuk mendukung pertumbuhan kredit dan adanya dana pemerintah yang akan masuk ke perbankan pada triwulan I ini.

Antisipasi tersebut antara lain menyesuaikan batasan trading halt (penghentian perdagangan sementara) dan batasan auto rejection bawah (ARB) pada 7 April 2025. Langkah ini ditempuh menyusul pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terus melemah.

Ke depan, OJK senantiasa memonitor perkembangan pasar keuangan dan terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait guna memitigasi dampak risiko ketidakpastian global. Selain itu, OJK juga akan bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan meningkatkan ketahanan sektor keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menambahkan, industri perbankan pada Januari-Februari 2025 menunjukkan kinerja yang cukup solid. Ini tampak dari beberapa indikator, seperti permodalan, profitabilitas, likuiditas, dan pengelolaan risiko.

”Kami juga melihat pertumbuhan DPK (dana pihak ketiga) pada triwulan I-2025 masih cukup baik. DPK akan tumbuh sejalan dengan usaha bank dalam memperoleh sumber dana untuk mendukung pertumbuhan kredit dan adanya dana pemerintah yang akan masuk ke perbankan pada triwulan I ini,” katanya.

Pada Februari 2025, kredit perbankan tetap melanjutkan pertumbuhan dua digit sebesar 10,3 persen secara tahunan menjadi Rp 7.825 triliun. Di sisi lain, DPK tumbuh sebesar 5,75 persen secara tahunan menjadi Rp 8.926 triliun.

Kinerja intermediasi ini didukung oleh rasio tingkat likuiditas yang memadai, tecermin dari alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK), masing-masing 116,76 persen dan 26,35 persen.

Selain itu, kualitas kredit perbankan terjaga dengan rasio non-performing loan (NPL) bruto sebesar 2,22 persen. Ketahanan perbankan juga ditopang oleh rasio permodalan alias capital adequacy ratio (CAR) sebesar 26,98 persen. Profitabilitas juga terjaga dengan return on asset (ROA) sebesar 2,41 persen.

Menurut Dian, pertumbuhan DPK akan menopang peningkatan likuiditas perbankan sehingga ketersediaan likuiditas akan terus meningkat. Dengan demikian, optimisme terhadap ekspektasi kinerja perbankan ke depan pun turut terjaga.

”Optimisme kinerja perbankan juga didorong oleh ekspektasi pertumbuhan ekonomi domestik yang terus berlanjut dan adanya momentum Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, yang dapat mendorong permintaan kredit dan aktivitas usaha masyarakat,” ujarnya.

Kendati demikian, perbankan menghadapi beberapa tantangan terkait dengan kondisi ketidakpastian global. Situasi ini, antara lain, disebabkan oleh kebijakan Trump, seperti pengenaan tarif impor yang dapat menyebabkan inflasi, sehingga The Fed urung mempercepat penurunan suku bunga.

Dian menyebut, peningkatan tarif impor juga dikhawatirkan akan memengaruhi kinerja industri dan sektor yang terkait. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja perusahaan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran.

”Oleh karena itu, kami meminta perbankan untuk senantiasa memantau dampak, baik dari kebijakan global maupun domestik terhadap kondisi ekonomi, terutama kinerja debitor, termasuk usaha secara rutin melakukan stress test (uji stres), sehingga bank dapat melakukan mitigasi risiko yang tepat,” katanya.

Lebih lanjut, OJK bersama dengan pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga akan terus memantau kondisi sektor keuangan. Koordinasi akan terus dilakukan dalam merespons berbagai perkembangan yang terjadi, termasuk masalah perbankan.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan berpendapat, ketidakpastian global dan volatilitas pasar menjadi kondisi yang agak menantang bagi perbankan untuk tumbuh, baik dari sisi penyaluran kredit, risiko kualitas kredit, maupun likuiditas.

”Menurut saya, agak berat (bagi bank) untuk pertumbuhan kredit dua digit karena faktor-faktor tersebut. Faktor yang mampu mendukung adalah sektor konsumtif dan yang berhubungan dengan konsumsi masyarakat,” katanya.

Mengutip data OJK, berdasarkan jenis penggunaannya, kredit investasi pada Februari 2025 tumbuh tertinggi sebesar 14,62 persen secara tahunan. Ini diikuti dengan kredit konsumsi yang tumbuh 10,31 persen dan kredit modal kerja yang tumbuh 7,66 persen.

Berdasarkan kepemilikannya, bank badan usaha milik negara (BUMN) menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit, yaitu sebesar 10,93 persen secara tahunan. Dilihat dari kategori debitor, kredit korporasi tumbuh sebesar 15,95 persen, sedangkan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tumbuh 2,51 persen.

Oleh sebab itu, Trioksa melanjutkan, industri perbankan harus mengantisipasi peningkatan kredit bermasalah dan perlambatan pertumbuhan kredit. Selain itu, perbankan sebaiknya bersiap terhadap peningkatan biaya dana (cost of fund) guna menjaga likuiditas.