”Open House” Lebaran Pejabat di Tengah Efisiensi Anggaran, Masihkah Jor-joran?

Open house atau buka pintu jamak terlihat digelar oleh pejabat atau instansi pemerintah setiap kali tiba perayaan Lebaran. Tak jarang, momentum itu kerap digelar secara besar-besaran sekaligus untuk menunjukkan jati diri pejabat yang menggelarnya. Namun, kini, apakah hal serupa akan terlihat di tengah kebijakan efisiensi anggaran negara dan gonjang-ganjing ekonomi yang dihadapi masyarakat?

Saat dihubungi, Sabtu (29/3/2025), Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menuturkan, Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali mengingatkan jajarannya untuk bisa mengefisienkan dan mengefektifkan anggaran negara dalam penyelenggaraan kegiatan pejabat ataupun di instansi pemerintahan. Dengan demikian, anggaran negara bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting untuk masyarakat.

Pesan dari Presiden tersebut terutama menguat setelah terbit instruksinya agar seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, memangkas anggarannya pada akhir Januari lalu.

Pentingnya efisiensi itu tak terkecuali termasuk saat momentum perayaan Lebaran kali ini. Presiden Prabowo tidak melarang tradisi silaturahmi saat Lebaran yang selama ini terlihat dari kegiatan-kegiatan open house. ”Saling mengunjungi dan bermaaf-maafan sudah menjadi bagian dari tradisi di Indonesia,” kata Presiden.

Namun, tradisi itu diminta digelar dengan sederhana, tak lagi besar-besaran yang bahkan kerap ikut memakan anggaran negara.

Pesan itu pula yang menurut Bima bakal diterapkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berikut para pejabat di dalamnya.

Mantan Wali Kota Bogor ini, misalnya, hanya akan merayakan Lebaran bersama keluarga besarnya. Tradisi yang biasa dilakoninya setiap kali Lebaran. Sama sekali tidak akan ada acara open house khusus yang memakan anggaran besar.

Begitu pula di Kemendagri. Sama sekali tidak ada gelaran open house. ”Nanti di hari pertama masuk kerja (setelah libur Lebaran) saja diagendakan acara silaturahmi di internal, saling bermaaf-maafan, itu saja,” kata Bima.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menerapkan hal serupa. ”Bukan karena efisiensi semata, melainkan juga untuk kepraktisan. Kalau open house, bisa saja diadakan tanpa harus menyediakan banyak konsumsi, cukup air putih, yang penting silaturahmi tetap terjalin. Tetapi, kami tidak memilih itu,” tuturnya.

Sebagai gantinya, halalbihalal akan dilakukan pada hari pertama kerja aparatur sipil negara (ASN) setelah libur Lebaran. Selain untuk efisiensi anggaran negara, halalbihalal cukup digelar di hari pertama kerja sekaligus untuk memastikan kehadiran semua pegawai. ”Sekalian kita cek siapa saja yang masuk, siapa yang tidak hadir,” ujarnya.

Tak adanya open house, lanjut Saifullah Yusuf, juga karena pendekatan silaturahmi lain dianggap lebih efektif dan praktis. Pendekatan lain yang dimaksud ialah mengucapkan selamat Lebaran dan maaf-maafan melalui telepon atau media sosial. ”Yang penting silaturahmi tetap terjalin,” ujarnya.

Selain itu, jika dipaksakan digelar open house, justru akan membebani ASN di Kemensos. Mereka terpaksa harus masuk untuk menyiapkan open house, saat seharusnya mereka berkumpul bersama keluarga.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Wihaji juga menyampaikan tidak ada open house di kementeriannya.

Ia pun tidak berencana untuk membuat open house besar-besaran di kediamannya. Lagipula, ia meyakini masyarakat akan fokus menghabiskan waktu bersama keluarga. Banyak pula yang mudik ke kampung halaman. Jadi, ia menilai tak perlu digelar khusus acara buka pintu.

Namun, jika ada yang hendak bersilaturahmi, mantan Bupati Batang, Jawa Tengah, ini tidak akan menutup pintu. Dan seperti biasa, di momentum Lebaran, ia pun akan silaturahmi ke sahabat, keluarga, atau koleganya. ”Biasanya hanya salaman, selesai. Tidak ada isu pemborosan saat Lebaran,” katanya.

Tak hanya di level menteri, sejumlah kepala daerah telah pula berinisiatif untuk menghemat anggaran yang harus dikeluarkan ketika tetap memilih menggelar open house, bahkan ada kepala daerah yang memutuskan untuk sama sekali tidak menggelar open house.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, misalnya, memutuskan untuk tidak menggelar open house dengan alasan ingin memberi kesempatan kepada para ASN di lingkup pemerintahannya agar dapat lebih leluasa menghabiskan waktu bersama keluarga mereka. Kebersamaan dengan keluarga di momentum Lebaran dinilainya sebagai hal yang paling berharga. Selain itu, open house juga ditiadakan demi efisiensi.

Lain lagi dengan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan. Ia tetap akan menggelar open house. Namun, di tengah efisiensi anggaran negara, pelaksanaan open house bakal disederhanakan.

Pada Lebaran sebelumnya, open house gubernur, wakil gubernur, ketua dan unsur pimpinan DPRD dilakukan secara terpisah dengan anggaran berbeda, sedangkan kali ini, open house para pejabat itu digabung di tempat yang sama, di Gedung Daerah atau Rumah Dinas Merah Putih, saat hari pertama Lebaran, Senin (31/3/2025).

”Saat ini negara lagi melakukan efisiensi anggaran. Namun, open house harus tetap digelar agar hubungan masyarakat dengan kepala daerah tetap terjaga, bagaimana caranya akan kita gelar satu hari di rumah dinas gubernur,” kata Gubernur Helmi Hasan, seperti dikutip Kompas.com.

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menilai, di tengah kebijakan efisiensi pemerintah dan kondisi perekonomian belakangan yang memberatkan masyarakat, akan lebih elok jika para pejabat negara ini sensitif dan peka sehingga tidak perlu menggelar open house khusus, apalagi besar-besaran, saat Lebaran kali ini.

”Selama ini (open house) jorjoran, menghambur-hamburkan uang luar biasa. Suasana yang dibangun bukan lagi soal memaafkan dari hati, tapi justru ajang flexing (pamer kekayaan). Apalagi jika partai berkuasa ingin menunjukkan superioritas terhadap pihak yang kalah. Di situlah korupsi (gratifikasi) bisa merajalela, terutama di daerah yang minim pengawasan,” ucapnya.

Sebagai gantinya, menurut Trubus, ucapan selamat Lebaran dapat melalui media sosial atau pesan digital. Open house tak terlalu mendesak karena bukan inti dari silaturahmi.

”Tidak harus kumpul-kumpul. Yang penting adalah ada rasa kebersamaan. Sekarang kementerian juga bisa menggunakan media sosial untuk komunikasi tanpa harus bertemu langsung dengan masyarakat,” ujarnya.