Operasi Pasar, Pemerintah Bakal Salurkan 1,318 Juta Ton Beras SPHP

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan menyalurkan 1,318 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP. Operasi pasar beras yang akan melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih itu diminta dapat digulirkan pekan ini.

Hal itu mengemuka dalam rapat pengendalian inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara hibrida di Jakarta, Senin (16/6/2025). Rapat yang dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga di sektor pangan itu dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir Balaw.

Dalam rapat itu, Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto mengatakan, penyaluran beras SPHP telah disepakati dalam rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Beras itu akan disalurkan pada Juni-Desember 2025.

”Penyalurannya bakal menyasar daerah-daerah dengan harga beras tinggi, terutama di Indonesia bagian timur. Kami akan memperkuat pengawasannya. Kami juga akan menyinergikan penyalurannya dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.

Penyaluran 1,318 juta ton beras SPHP bakal melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Bersamaan dengan itu, lanjut Andriko, pemerintah akan menyalurkan bantuan beras kepada 18,3 juta keluarga berpenghasilan rendah. Total beras yang akan diterima setiap keluarga sebanyak 20 kilogram (kg) untuk dua bulan. Anggarannya berasal dari dana operator investasi pemerintah senilai Rp 16,6 triliun.

Badan Pusat Statistik mencatat, per pekan kedua Juni 2025, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras sebanyak 133 daerah. Dalam sepekan, jumlah tersebut telah meningkat sebanyak 14 daerah.

Merujuk data Panel Harga Pangan Bapanas, per 16 Juni 2025, harga rerata nasional beras medium di tingkat konsumen Rp 13.985 per kg. Harga beras medium itu 11,8 persen di atas harga eceran tertinggi (HET) beras medium yang ditetapkan pemerintah berdasarkan zona, yakni Rp 12.500-Rp 15.800 per kg.

Harga beras medium tertinggi berada di zona 3 yang mencakup Maluku dan Papua, yakni 18,53 persen di atas HET. Setelah itu, disusul zona 2 (Sumatera kecuali Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan) dan zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi) masing-masing dengan harga 8,37 persen dan 8,24 persen di atas HET.

Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono berpendapat, kenaikan harga beras tidak terlepas dari kenaikan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani. Apalagi, jumlah daerah yang panen padi sudah tidak sebanyak pada Maret-April 2025.

”Harga GKP di sejumlah daerah di Jawa Barat yang merupakan produsen beras nasional sudah di atas Rp 7.000 per kg. Sudah barang tentu harga GKP itu akan tertransmisi ke harga beras,” kata Edy.

Dalam rapat itu juga terungkap, Perum Bulog belum mendapatkan surat penugasan penyaluran bantuan beras dan beras SPHP. Selain itu, Kemendagri meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan dan pemerintah daerah mengawasi penyaluran beras SPHP.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Rini Andrida menyampaikan, meski hingga kini belum mendapatkan surat penugasan penyaluran bantuan beras dan beras SPHP dari pemerintah, Bulog telah mempersiapkan beras untuk kedua penugasan itu.

”Per 15 Juni 2025, stok beras Bulog telah mencapai 4,1 juta ton. Stok beras tersebut tersebar merata di gudang-gudang Bulog di setiap daerah sehingga siap disalurkan sewaktu-waktu,” ujarnya.

Sementara itu, Tomsi meminta agar beras SPHP untuk operasi pasar dapat disalurkan pada pekan ini. Prioritas penyalurannya adalah daerah-daerah dengan harga beras tinggi, termasuk di wilayah Indonesia bagian timur.

Ia juga meminta Satgas Pangan dan pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan penyaluran beras SPHP agar tidak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu. Ini mengingat harga beras SPHP lebih terjangkau dibandingkan harga beras di pasar saat ini.

”Pastikan penyaluran beras SPHP itu langsung ke konsumen. Jangan sampai pembelinya adalah pedagang atau pengepul beras,” ucap Tomsi.