Otak, Kekuasaan, dan Hilangnya Empati Pejabat Publik

Sebelum menjadi pejabat publik, baik di lembaga di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, banyak tokoh dikenal ramah, peduli, dan jadi pembela terdepan ketidakadilan. Mereka tidak hanya baik, tetapi juga cerdas, berani, dan tentu saja berpendidikan.

Namun, setelah berkuasa, banyak di antara mereka menjadi pribadi yang berbeda dengan sebelumnya. Kini, citra menjadi sangat penting. Cara mereka merespons kritik, memandang kekuasaan, dan memosisikan diri mereka dalam masyarakat menjadi berbeda dengan saat mereka masih ”susah” dulu.

Inilah paradoks kekuasaan seperti disampaikan profesor psikologi Universitas California Berkeley Amerika Serikat Dacher Keltner dalam bukunya The Power Paradox (2016).

Seseorang memperoleh kekuasaan melalui empati, kepedulian, dan kontribusi kepada orang lain. Namun, setelah berkuasa, mereka cenderung lupa dengan nilai-nilai yang dulu mereka pegang.

Kekuasaan justru mengikis empati yang dulu mereka miliki. Kekuasaan yang semula diperjuangkan dengan niat suci, justru malah menggeser nilai moral yang dulu diyakini.

Kini mereka justru lebih banyak menampilkan perilaku yang dominatif, manipulatif, dan hilangnya empati. Karena itu, politikus Inggris Lord Acton pada abad ke-19 mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup alias buruk dan kekuasaan yang absolut niscaya korup.

Perubahan sikap pejabat publik antara sebelum dan sesudah menjabat itu tidak hanya terwujud dalam perilaku yang bisa diamati, tetapi juga tampak dalam proses pengaktifan di otak.

Peneliti neurosains yang juga Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Taufiq Pasiak, yang berada di Cordoba, Spanyol, mengatakan hal itu, saat dihubungi dari Jakarta, pada Sabtu (30/8/2025).

Menurut Taufiq Pasiak, riset neurosains sosial dan psikologi sosial selama dua dekade terakhir membuktikan, posisi otoritas yang tinggi secara nyata mengubah struktur dan fungsi otak seseorang.

”Kekuasaan tak hanya menggeser nilai moral, tetapi juga menumpulkan wilayah otak yang menghubungan manusia dengan sesamanya. Ini merupakan ironi kekuasaan,” ungkapnya.

Studi Sukhvinder Obhi dari Universitas McMaster Ontario Kanada yang memeriksa otak memakai stimulasi transkranial magnetik (TMS) menemukan bahwa proses mirroring yang menjadi dasar terbentuknya empati dan pemahaman atas emosi orang lain justru menurun pada mereka yang sedang berkuasa.

Kondisi tersebut mengakibatkan banyak pejabat menjadi lebih dingin, reaktif, dan kurang peka terhadap penderitaan rakyat saat mereka sedang menjabat.    

Penurunan proses mirroring itu berlangsung melalui pelemahan konektivitas antara korteks prefrontal yang ada di otak bagian depan dengan sistem limbik di otak belakang. Korteks prefrontal bertanggung jawab atas pertimbangan moral, empati, dan pengendalian diri, sedangkan sistem limbik yang  bertugas memproses emosi dasar.

Kekuasaan tak hanya menggeser nilai moral, tetapi juga menumpulkan wilayah otak yang menghubungan manusia dengan sesamanya. Ini ironi kekuasaan.

Saat koneksi itu melemah, empati tak lagi menjadi respons spontan seseorang, memunculkan apatisme, dan ketidakpedulian yang sistemik. Akhirnya, pejabat yang berkuasa hanya akan mendengarkan suara mereka sendiri.

Hilangnya empati pejabat membuat kebijakan yang diambil berkutat pada angka statistik dan formalitas tanpa ada kepedulian. Isu kemiskinan, stunting, penggusuran, pengangguran, hingga penegakan hukum lebih banyak dibungkus dengan angka-angka tak bernyawa dan narasi prosedural dibandingkan kebijakan empatik yang memanusiakan manusia.

Situasi itu selaras dengan temuan Paul Piff dari Departemen Psikologi Universitas California Irvine dan rekan pada 2012 yang menemukan bahwa kekuasaan cenderung menurunkan  sensitivitas afektif terhadap penderitaan orang lain dan meningkatkan jarak psikologis terhadap realitas sosial.  

Konsekuensinya, mereka yang berada dalam posisi di atas alias sedang berkuasa cenderung lebih mudah melanggar norma dibandingkan masyarakat awam di bawah. Karena itu, jamak kita temui pejabat yang gemar berbuat curang, memotong antrean, tidak patuh aturan berlalu lintas, hingga memanfaatkan jabatan dan pengaruh.

”Ini bukan sekadar perilaku individual, tetapi cerminan bagaimana kekuasaan mengganggu regulasi diri,” kata Taufiq. Sayangnya, perilaku ini universal sehingga terjadi massal dan sistemik.

Berbagai studi itu menunjukkan perubahan pribadi pejabat yang menjadi berjarak dengan rakyat, mudah tersinggung, dan gemar pamer, bukan sekadar soal gaya hidup atau kesombongan pribadi. Namun, perilaku ini ialah manifestasi perubahan cara kerja otak akibat kekuasaan yang dimiliki.

Hilangnya empati pejabat itu akan berdampak lebih parah jika muncul dalam budaya kekuasaan tertutup, dikelilingi oleh birokrasi yang manut dan orang-orang yang hanya mengiyakan (yes-man), serta absennya kritik jujur karena mengiritik dianggap sebagai musuh.

Masalahnya, hilangnya empati pejabat itu akan berdampak lebih parah jika muncul dalam budaya kekuasaan tertutup, dikelilingi oleh birokrasi yang manut dan orang-orang yang hanya mengiyakan (yes-man), serta absennya kritik jujur karena mengiritik dianggap sebagai musuh.

Jika kekuasaan tidak membuka ruang bagi masyarakat bawah untuk menyuarakan aspirasi mereka pada pejabat, sistem saraf akan semakin kehilangan sentuhan kemanusiaannya.

Akibatnya, saraf reflektif mereka memendek hingga makin mudah menyalahkan rakyat ketimbang mengintrospeksi kebijakan. Budaya kekuasaan tertutup itu juga makin menciptakan distorsi neurologis, mematikan sensitivitas saraf empatik, dan memperkuat bias superioritas.

”Hilangnya empati pejabat publik itu bukan sekadar krisis etika, tetapi juga krisis performa otak yang disebabkan oleh struktur kekuasaan yang tidak sehat,” tambah Taufiq.

Meski demikian, otak manusia itu memiliki kemampuan berubah atau plastisitas yang tinggi. Kondisi itu juga berlaku pada otak pejabat. Otak akan menyesuaikan dan memulihkan koneksi antara korteks prefrontal dan sistem limbik yang hilang dengan cara mengubah struktur kekuasaan yang ada.

Kekuasaan harus dipaksa untuk kembali bertumpu pada realitas sehingga menciptakan lingkungan kekuasaan yang sehat secara neurologis, memelihara koneksi empatik, dan bukan sekadar bertumpu pada laporan kinerja atau regulasi dan hukum administratif.

Untuk menciptakan kekuasaan yang sehat itu diperlukan intervensi yang konkret dan manusiawi. Cara itu bisa dilakukan antara lain dengan mewajibkan pejabat turun ke lapangan secara berkala tanpa protokol.

Dengan demikian, mereka bisa berbaur dengan masyarakat biasa, menjalani evaluasi terbuka dari masyarakat, atau mengikuti pelatihan empati berbasis pengalaman langsung.

Kekuasaan harus dipaksa untuk kembali bertumpu pada realitas sehingga menciptakan lingkungan kekuasaan yang sehat secara neurologis, memelihara koneksi empatik, dan bukan sekadar bertumpu pada laporan kinerja atau regulasi dan hukum administratif.

”Pelatihan empati itu bukan utopia, tetapi bagian dari upaya menciptakan kekuasaan yang mampu merawat sensitivitas otak sosial kita. Sejatinya, demokrasi bukan sekadar tentang sistem politik yang transparan, tapi juga sistem kinerja otak yang terhubung dengan rasa kemanusian,” ujarnya.

Dengan demikian, memperbaiki kepemimpunan dan memulihkan kepercayaan masyarakat tidak cukup diselesaikan dengan mengganti posisi seseorang semata, tapi juga mengganti cara berpikir warga tentang kekuasaan. Saat kekuasaan mematikan empati, lanjut Taufiq, maka yang runtuh bukan hanya pejabatnya, tetapi juga peradaban.

Sementara itu, walau terkesan janggal, pelatihan empati itu diperlukan bukan hanya kepada anak-anak seperti yang diajarkan di sekolah sekarang, tetapi juga penting untuk orang dewasa dan lanjut usia.

Empati seperti disampaikan peneliti psikologi sosial dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Jakarta Ahmad Naufalul Umam bukanlah bawaan lahir, melainkan harus dipelajari.

Pelatihan empati untuk orang dewasa tersebut juga mudah ditemukan dalam dunia korporasi. Hal ini terutama untuk memahami perilaku konsumen atau klien.

Sementara untuk lembaga politik, seperti dikutip dari The Sydney Morning Herald, 4 April 2021, pelatihan empati pernah dilakukan kepada anggota parlemen Australia atas perintah Perdana Menteri Australia saat itu Scott Morrison. Pelatihan itu diadakan lembaga konsultan Futureye yang berbasis di Melbourne, Australia.

Pelatihan dilakukan dengan paparan tentang empati beserta contohnya, sikap mental yang diperlukan, trik-triknya, serta diskusi kelompok. Mereka mempelajari sejumlah modul untuk mengetahui apa yang membuat orang marah, menyeimbangkan antara kerja sama dan ketegasan, hingga keterampilan mendengarkan dengan baik.

”Kita benar-benar bisa mengajarkan empati kepada orang lain. Bahkan sebagai pelatih, saya terus mempelajari keterampilan berempati,” kata Direktur Pelaksana Futureye, Katherine Teh. Mereka yang sudah memiliki empati tetap perlu mengasah keterampilannya, khususnya dalam situasi berbeda-beda.

Pelatihan empati dilakukan agar pejabat publik bisa menghadapi dan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki sudut pandang berbeda, bukan mengadopsi pandangan mereka.

Setelah mengikuti pelatihan, salah satu peserta pelatihan anggota Parlemen Nasional Barnaby Joyce  menilai mereka menjadi lebih hormat dan berempati.

Terlebih, anggota parlemen berasal dari berbagai kelompok dan etnik berbeda. Pelatihan empati juga membuat anggota parlemen bisa berteman dengan orang-orang yang memiliki pandangan politik bersebarangan dan ini adalah esensi empati.

Meski demikian, beberapa anggota parlemen justru khawatir pelatihan empati merupakan bentuk pengekangan, pembatasan, dan pelemahan kebebasan berpendapat di parlemen.

Pelatihan ini juga dianggap bisa melemahkan budaya perdebatan yang kuat serta memaksakan moralitas mayoritas kepada semua orang. Terlebih, lingkungan kerja parlemen memiliki karakter berbeda dengan korporasi karena lembaga politik terkadang memiliki sifat-sifat konfrontatif.

Teh menegaskan, pelatihan empati bukan bentuk pemaksaan keyakinan yang memasukkan seperangkat nilai yang benar dan salah. Pelatihan empati dilakukan agar pejabat publik bisa menghadapi dan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki sudut pandang berbeda, bukan mengadopsi pandangan mereka.

Selain itu pelatihan tersebut bukan berarti parlemen harus senantiasa menyenangkan rakyat, tetapi mengubah sikap mereka dalam memecahkan sehingga tercipta hubungan tulus antarsesama manusia.